Pemerintah Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 1435H atau 2014M mulai menerapkan e-hajj. Indonesia, sebagai pengirim jemaah haji terbesar, dijadikan sebagai pilot project-nya. Melalui penerapan e-hajj, maka semua proses dilakukan dengan berbasis pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Melalui e-hajj, informasi terkait jamaah haji Indonesia bisa diakses melalui aplikasi android. Bahkan calon jemaah juga bisa mendapatkan informasi melalui handphone seperti nama jamaah, kloternya sekian, pemondokan di Makkah di mana, di Madinah di mana, ketika wukuf di mana, naik bus apa. Dengan begitu calon jemaah tidak perlu khawatir lagi akan segala informasi yang baru diketahui saat beribadah.

Dengan e-hajj, semua (pendokumentasian) nomor visa dan passport, (dilakukan) melalui e-hajj, selain itu penyelenggaraan haji juga bisa lebih transparan, dapat meminimalisasi potensi penyelewengan yang dilakukan oknum dengan petugas atau siapa pun yang ingin mengambil keuntungan dari penyelenggaraan haji.

Kementerian Agama (Kemenag) segera menggunakan Sistem Elektronic-Hajj ( E-Hajj) dalam penyelenggaraan haji 2014. Sistem ini  akan mempermudah sistem pelayanan langsung dari Arab Saudi. Dalam hal ini ada dua hal, yaitu terkait dengan sistem perjalanan umroh dan pemantauan pergerakan jamaah. Selain itu, koneksi terkait pendaftraan. Kemudian akan disambungkan dengan E-hajj Arab Saudi.

Saat ini terdapat 528 perusahaan penyelenggara umrah dan 252 perusahaan penyelenggara haji. Pada 2013 sebanyak 571.000 jamaah umrah berangkat ke tanah suci. Pada 2014, diprediksi jamaah umrah yang berangkat akan bertambah menjadi 700.000 -800.000 orang.

Sistem IT haji Indonesia yang dikenal sekarang sebagai Sistem Komputerasi Haji Terpadu (Siskohat) pertama hingga Siskohat generasi dua yang diluncurkan belum lama ini ternyata belum baik. Siskohat generasi pertama berbasis data dan generasi kedua berbasis web. Semuanya belum dapat beroperasi sebagaimana diharapkan. Publik masih sulit untuk mengaksesnya, apalagi untuk mudah diintegrasikan dengan e-hajj yang ada di Saudi Arabia.

Pelayanan ke depan memanglah harus optimal, transparan sesuai dengan ketersediaan pondokan, transportasi dan katering di Arab Saudi. Pihak otoritas haji Saudi Arabia menghendaki Indonesia dapat bekerja sama e-hajj pada musim haji tahun mendatang.

Namun tidak hanya e-Hajj yang mengubah sistem administrasi haji, pemerintah Arab Saudi juga memberlakukan regulasi baru untuk proses pengambilan data calon jamaah haji di bandara, baik Bandara King Abdul Aziz maupun Bandara Prince Muhammad Abdul Aziz. Pemerintah Arab Saudi mengubah segala bentuk administrasinya dalam bentuk digital agar semua data dapat lebih transparan dan mudah untuk dilihat.

Salah satunya ialah dengan e-Passport ini, proses pengambilan data memakai alat khusus yang disinkronkan dengan data jamaah saat pembuatan visa di tanah air. Penerapan e-Passport ini melibatkan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Kemenlu Saudi dan imigrasinya di bandara. Nantinya dengan segala system digital ini, proses ibadah haji dan calon ibadah haji dapat merasakan kemudahan dalam segala halnya, terutama dalam memperoleh informasi keberangkatan.