Pemerintah Ubah Kuota BBM Subsidi - Melalui Perpu

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri kembali mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjaga kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 46 juta kilo liter. "Undang-undangnya mengunci volume," katanya di Jakarta, Selasa (2/9).

Namun, dia mengatakan pemerintah bisa menambah dana subsidi BBM, dengan syarat melemahnya nilai tukar serta gejolak harga minyak(ICP). "Uangnya ada. Persoalannya bukan uang, tapi volumenya yang dipatok. Pembiayaan boleh naik," tuturnya.

Chatib menegaskan perubahan volume bisa dilakukan saat volume sudah jebol atau melampaui dari kuota. "Sekarang tidak bisa. Kenapa semuanya harus dikasih pada pemerintahan sekarang, tidak bisa," ujarnya

Dia menegaskan sampai saat ini belum ada yang mengajukan jika kuota bakal jebol. "Proyeksi debatable. Kalau mau datang, harus bawa bukti 46 terlampaui. Kalau iya, harus dilakukan pemerintahan baru," ucapnya.

Chatib menegaskan, pemerintah akan datang, bisa mengeluarkan Perpu, revisi APBN-P 2014. "Kalau darurat memungkinkan mengubah belanja, mengubah semuanya. Termasuk belanja," ungkapnya.

Seperti diketahui dalam rangka menjaga kuota BBM subsidi pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM subsidi, tapi demikian belum lama berselang pemerintah membatalkan kebijakan itu. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melihat kesepakatan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) membatalkan pembatasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) 5 persen ke setiap SPBU tidak konsisten.

Ini adalah kebijakan yang memberi sinyal buruk pada publik dan dunia usaha. Akuntabilitas pengambilan keputusan tersebut juga kurang baik, karena berubah mendadak.

"Ini yang menurut saya sama-sama ke depan harus kita ubah. Jadi kalau memang dibatasi ya sudah, diumumkan resmi, tidak dadakan. Sekarang kan masyarakat jadi bingung," kata Ketua BPK Rizal Djalil.

Kendati demikian, BPK sepakat dengan Kementerian Keuangan bahwa belum ada ancaman terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Rizal optimis, kuota BBM bersubsidi yang dipatok 46 juta kiloliter cukup.

Cuma peluang Pertamina gagal mengendalikan konsumsi, bahkan jebol 1,53 juta kiloliter di akhir Desember nanti masih terbuka. Maka BPK mengingatkan agar pemerintah bersiap-siap.

"Mau tidak mau harus diselesaikan, pasti ada risiko harus dihadapi," kata Djalil.

Ke depan, bahkan kalau memang pemerintah hendak menaikkan BBM harus konsisten. Ini berkaca dalam proses pembatasan distribusi tempo hari.

"Yang penting masyarakat disiapkan, semua tokoh diajak dikomunikasikan bahwa ini persoalan kita bersama. Jangan minggu kemarin kebijakannya dibatasi tapi sekarang di lepas lagi," imbuhnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…