Pemerintah Ubah Kuota BBM Subsidi - Melalui Perpu

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri kembali mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjaga kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 46 juta kilo liter. "Undang-undangnya mengunci volume," katanya di Jakarta, Selasa (2/9).

Namun, dia mengatakan pemerintah bisa menambah dana subsidi BBM, dengan syarat melemahnya nilai tukar serta gejolak harga minyak(ICP). "Uangnya ada. Persoalannya bukan uang, tapi volumenya yang dipatok. Pembiayaan boleh naik," tuturnya.

Chatib menegaskan perubahan volume bisa dilakukan saat volume sudah jebol atau melampaui dari kuota. "Sekarang tidak bisa. Kenapa semuanya harus dikasih pada pemerintahan sekarang, tidak bisa," ujarnya

Dia menegaskan sampai saat ini belum ada yang mengajukan jika kuota bakal jebol. "Proyeksi debatable. Kalau mau datang, harus bawa bukti 46 terlampaui. Kalau iya, harus dilakukan pemerintahan baru," ucapnya.

Chatib menegaskan, pemerintah akan datang, bisa mengeluarkan Perpu, revisi APBN-P 2014. "Kalau darurat memungkinkan mengubah belanja, mengubah semuanya. Termasuk belanja," ungkapnya.

Seperti diketahui dalam rangka menjaga kuota BBM subsidi pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM subsidi, tapi demikian belum lama berselang pemerintah membatalkan kebijakan itu. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melihat kesepakatan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) membatalkan pembatasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) 5 persen ke setiap SPBU tidak konsisten.

Ini adalah kebijakan yang memberi sinyal buruk pada publik dan dunia usaha. Akuntabilitas pengambilan keputusan tersebut juga kurang baik, karena berubah mendadak.

"Ini yang menurut saya sama-sama ke depan harus kita ubah. Jadi kalau memang dibatasi ya sudah, diumumkan resmi, tidak dadakan. Sekarang kan masyarakat jadi bingung," kata Ketua BPK Rizal Djalil.

Kendati demikian, BPK sepakat dengan Kementerian Keuangan bahwa belum ada ancaman terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Rizal optimis, kuota BBM bersubsidi yang dipatok 46 juta kiloliter cukup.

Cuma peluang Pertamina gagal mengendalikan konsumsi, bahkan jebol 1,53 juta kiloliter di akhir Desember nanti masih terbuka. Maka BPK mengingatkan agar pemerintah bersiap-siap.

"Mau tidak mau harus diselesaikan, pasti ada risiko harus dihadapi," kata Djalil.

Ke depan, bahkan kalau memang pemerintah hendak menaikkan BBM harus konsisten. Ini berkaca dalam proses pembatasan distribusi tempo hari.

"Yang penting masyarakat disiapkan, semua tokoh diajak dikomunikasikan bahwa ini persoalan kita bersama. Jangan minggu kemarin kebijakannya dibatasi tapi sekarang di lepas lagi," imbuhnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Kilang Balikpapan Tingkatkan Produksi BBM Ramah Lingkungan

    NERACA   Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, pembangunan Refinery Development Master Plan…

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, pemerintah telah menyiapkan…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII : Skema KPBU Mulai Banyak Diminati Investor - Resmikan SPAM Semarang Barat

        NERACA   Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…