Jakarta – Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang semula diharapkan menjadi blue print pembangunan infrastruktur di negeri ini, kini terancam kandas di tengah jalan jika pemerintahan baru Jokowi-JK “lupa” memperhatikan pembangunan infrastruktur jangka panjang hingga 2025 tersebut.

NERACA

Dalam dokumen MP3EI disebutkan a.l. cita-cita pemerintah untuk merealisasikan percepatan dan perluasaan pembangunan dengan rencana investasi mencapai Rp.4.000 triliun tampaknya masih sulit tercapai. Mengusung motto business as not usual tampaknya masih dalam tataran rencana dan minim implementasi.

Menurut data kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, realisasi proyek MP3EI dari 27 Mei 2011 hingga triwulan I-2014 sebesar Rp838,9 triliun. Untuk progres sektor infrastruktur dari APBN Rp131,8 triliun, BUMN Rp153,2 triliun, swasta Rp53,89 triliun dan campuran antara BUMN dan swasta sebesar Rp89,17 triliun.

Untuk penyebaran proyeknya, diantaranya Rp397,7 triliun tersebar ke Sumatera sebanyak 40 senilai Rp55,63 triliun, Jawa dengan 32 proyek Rp217,7 triliun, Kalimantan dengan 47 proyek sebesar Rp57,19 triliun, Sulawesi dengan proyek 24 proyek sebesar Rp22,496 triliun, Bali-NTB dengan 28 proyek sebesar Rp17,548 triliun, dan Papua-Maluku dengan 33 proyek sebesar Rp27,15 triliun.

Padahal, semula pemerintah mentargetkan investasi hingga 2014 mencapai Rp 3.261 trilliun. Hal ini akan bisa tercapai jika kenaikan realisasi investasi sebesar seratus persen per tahun. Tetapi  kondisi pemerintah ternyata masih minim, ditambah rendahnya dukungan fasilitas, kinerja, dan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

Berbagai kalangan menilai MP3EI sebagai program “mercusuar” tampaknya belum mampu mendorong realisasi investasi asing dan dalam negeri ini. Apalagi infrastruktur di Indonesia tidak harus mengacu kepada MP3EI, cukup mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Pasalnya, MP3EI tidak bersifat menggantikan RPJM, karena MP3EI hanya bersifat mendukung untuk mengakselerasi percepatan infrastruktur di Indonesia.

Menurut pengamat ekonomi UI Nuzul Achjar, kebijakan pemerintahan baru mengenai MP3EI harus ada sinkronisasi dengan pemerintah saat ini dan sinkronisasi ke daerah. Apabila pemerintah baru (Jokowi-JK) terus melanjutkan program MP3EI ini, bahkan dengan program pembangunan yang konsepnya hampir sama maka harus ada sinkronisasi perencanaan di pemerintah pusat dengan perencanaan di daerah.

"Sinkronisasi perencanaan pusat-daerah inilah yang mesti diwujudkan oleh pemerintahan baru yang akan memimpin Indonesia. Meski pemerintahan baru mau melanjutkan atau tidak program MP3EI, hal yang terpenting adalah pemerintahan baru memperhatikan sektor pembangunan infrastruktur. Pasalnya sektor infrastruktur Indonesia saat ini masih kalah dan membuat daya saing Indonesia dengan negara lain cukup tertinggal," kata dia.

Menurut dia, meskipun merupakan hak bagi pemerintahan baru nanti untuk melanjutkan atau tidak program MP3EI, namun diharapkan pemerintahan mendatang tetap melanjutkan proyek MP3EI ini. Saat ini, proyek MP3EI sudah berjalan dan sudah banyak pemerintah maupun swasta yang menanamkan uang. Sehingga tidak mungkin proyek yang sudah dikerjakan bisa dihentikan

"Kerja sama pemerintah dan swasta nanti dihentikan jadi buruk pemerintahnya. Namun, jika program-program MP3EI ini sekiranya bagi pemerintahan Jokowi bakal merugikan rakyat di berbagai daerah maka program ini bisa saja dihentikan. Hal yang terpenting adalah apapun program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur harus bermanfaat bagi masyarakat Indonesia," ujar Nuzul.

Perlu Ada Komunikasi

Nuzul menambahkan memang akan lebih baik apabila pemerintah saat ini dengan Tim Jokowi-Kalla mengharmonisasikan program MP3EI ini sehingga mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi pembangunan di Tanah Air. Program MP3EI merupakan program jangka panjang yang masih berjalan sehingga perlu ada komunikasi antara pemerintah saat ini dengan Tim Jokowi-Kalla agar program MP3EI yang sudah berjalan jangan sampai berhenti di tengah jalan, namun melalui kajian dan konsep yang tepat dari pemerintahan baru.

"Jangan sampai program pembangunan yang sudah berjalan dan baik pelaksanaannya diberhentikan begitu saja tanpa ada kajian dan komunikasi antara pemerintahan saat ini serta pemerintahan mendatang," lanjut dia.

Dia menjelaskan akan lebih baik apabila pemerintah baru tetap menjalankan proyek MP3EI, namun pemerintah baru bisa saja merevisi sejumlah proyek. Program MP3EI berlandaskan peraturan presiden sama halnya seperti RPJMN. Tentunya pemerintah baru memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan dari konteks MP3EI.

Dia juga mengungkapkan apapun yang dilakukan oleh pemerintahan mendatang dalam program MP3EI, maka hal yang terpenting pembangunan infrastruktur di daerah berjalan secara merata dan adil. Jangan sampai program MP3EI ini memberikan kesempatan bagi pihak asing sebagai investor untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di Indonesia.

"Oleh karena itu, saya harapkan pemerintahan baru yang nanti akan membentuk program pembangunan infrastruktir yang bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan masterplan seperti itu, rakyat akan sejahtera dan negara menjadi kuat serta mandiri," ungkap Nuzul.

Kepala Divisi Perencanaan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Abdul Kamarzuki menyatakan sangat disayangkan apabila pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi – JK tidak melanjutkan program yang ada dalam MP3EI. Pasalnya, program MP3EI merupakan masterplan yang telah dibuat dengan matang dan melibatkan banyak pihak.

“Sangat disayangkan jika program MP3EI tidak dilanjutkan. Karena dalam pembuatannya itu cukup kompleks karena melibatkan pihak swasta, BUMN, kepala daerah dan pemerintah pusat. Selain itu juga, program-program di MP3EI juga terintegrasi antara ekonomi secara makro, sektor rill dan industri,” ujarnya, kemarin. .

Menurut dia, program yang diusung oleh Jokowi adalah Nawa Cita telah memasukkan apa yang ada dalam program-program MP3EI seperti pembuatan 10 bandara, 10 pelabuhan dan jalan. “Kalau dikulitin, program-program di Nawa Cita telah masuk juga program dari MP3EI,” ucapnya.

Lebih jauh lagi, ia juga mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah era SBY juga membuat masterplan dibidang kemiskinan dengan nama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) namun program tersebut telah dimasukkan dalam MP3EI. “Jadi, saya rasa MP3EI itu telah masuk semua program-program yang unggul baik dari sektor ekonomi maupun dari sisi sosial dalam hal ini soal kemiskinan,” katanya.

Soal implementasi MP3EI, Kamarzuki menjelaskan bahwa MP3EI hanya butuh integrasi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurut dia, dengan adanya otonomi daerah dan undang-undang yang tumpang tindih telah membuat implementasi MP3EI terkendala. Dia pun berharap agar ini menjadi PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah baru. “Kalau mau lancar, harus selesaikan masalah ini,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Global For Justice (IGJ) M. Riza Damanik mengatakan, program MP3EI sangat bertabrakan dengan visi dan misi Jokowi - JK yang menginginkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Maka dari itu, presiden terpilih tidak melanjutkan program itu. "Jika memang benar presiden terpilih ingin menjadikan Indonesia negara maritim, maka memang sudah tidak perlu lagi melanjutkan program MP3EI," katanya kepada Neraca, Selasa (2/9).

Karena apa, setidaknya ada 3 hal kenapa program MP3EI tidak perlu dilanjutkan pertama hilangnya partisipasi publik dalam pembangunan nasional. Kedua, swasta lebih berperan dominan terhadap pembangunan nasional. Dan yang ketiga pembangunan hanya berpusat di darat, padahal Jokowi-JK menginginkan aadanya pembangunan di laut. "Makanya Jokowi - JK tidak melanjutkan program itu, karena kontras dengan visi dan misi yang sudah ditentukan," ujarnya. agus/mohar/bari