NERACA

Semarang – Minimnya ketersediaan infrastruktur dan energi masih menjadi masalah dalam pengembangan industri di Jawa Tengah. Beberapa sektor industri yang produktivitasnya terganggu antara lain industri tekstil, alas kaki hingga furniture.

“Selain infrastruktur, permodalan, dan sumberdaya manusia berkualitas, yang tidak kalah pentingnya ketersediaan energi. Tenaga listrik yang murah sangat dibutuhkan bagi investor dan kalangan pelaku industri,” kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat dalam Safari Ramadhan mengunjungi sentra-sentra industri di Jawa Tengah, akhir pekan lalu.

Menperin mengungkapkan, sebagai salah satu kawasan tujuan investasi di Pulau Jawa khususnya industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Jawa Tengah masih kekurangan pasokan energi untuk penambahan listrik bagi perluasan pabrik. Selain itu, industri TPT juga mengalami kendala dalam memperoleh tenaga kerja yang terampil.

"Untuk mengatasi masalah energi di sektor industri TPT di Propinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat telah menyelesaikan pembangunan Pembangkit  Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Rembang dengan kapasitas 2x300 mega watt dan segera mengoperasikan PLTU Tanjung Jati 3 dan 4 dengan kapasitas 2x660 mega watt pada akhir tahun ini,” jelas Hidayat.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, masalah pasokan energi merupakan salah satu hambatan industri TPT. Selain itu, daya saing industri tekstil lokal terancam melemah sebagai salah satu dampak penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Terjaminnya pasokan listrik akan meningkatkan investasi di sektor TPT. Namun, saat ini industri TPT akan kehilangan daya saing karena asumsi selama ini terhadap dolar AS sebesar 9.500 rupiah, tetapi sekarang 8.500 rupiah perdolar AS, dampaknya tentu pelemahan daya saing,” ungkap Ade.

Menurut Ade, dampak tersebut diperkirakan akan terus meluas, terutama pada akhir tahun, ekspor tekstil Indonesia terancam menurun dibandingkan angka impor tekstilnya. Saat ini, pasar dalam negeri sudah cenderung didominasi produk tekstil impor karena dari sisi harga yang lebih murah.

“Ini membahayakan produksi dalam negeri. Produk impor akan mendominasi apalagi menjelang lebaran seperti sekarang ini. Sampai saat ini, kami terus memantau peredaran produk tekstil dan garmen impor di pasar lokal yang mencapai 50-60%,” ujarnya.

Ade lantas meminta Pemerintah agar segera bertindak merespon kondisi tersebut untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari tekanan produk impor. Selain itu, seluruh pihak secara sadar harus meningkatkan konsumsi produk tekstil dan garmen dalam negeri agar industri lokal dapat terus berproduksi.

“Pemerintah harus cepat tanggap memberlakukan berbagai hal untuk memproteksi pasar dalam negeri. Salah satunya dengan memberlakukan labeling untuk garmen-garmen impor. Mereka harus menggunakan label dalam bahasa Indonesia sehingga masyarakat kita tidak dirugikan. Kreativitas anak bangsa harus terus diapreasiasi dan terus dipupuk, karena kreativitas kita tidak kalah dari produk impor baik dari segi batik, distro, dan produk lain,” tutur Ade.

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo juga mengungkap, masalah energi merupakan salah satu hambatan bagi industri TPT di Jawa Tengah. Hal tersebut berdampak pada kinerja industri TPT yang saat ini sedang meningkatkan daya saingnya di tengah serbuan produk impor.

Bibit berharap, Pemerintah pusat segera menyiapkan masalah kebutuhan energi semaksimal mungkin, agar pengusaha tidak kesulitan dalam memberdayakan perusahaannya untuk mencapai keberhasilan. Selain itu, perbaikan infrastruktur seperti pelabuhan dan Bandara Udara harus segera dibenahi.

“Tenaga listrik yang lebih murah memang lebih bagus, namun jika harga listrik terlalu labil, hal itu akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Bila kinerja perusahaan terpengaruh, itu juga akan berdampak kepada tenaga kerjanya,” tandas Bibit.

Pusat Pelatihan

Di sisi lain, Menperin mengungkap, Pemerintah Pusat akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) menggelar pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja disektor TPT. Selama ini, sektor TPT merupakan salah satu sektor industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

“Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangat dibutuhkan sektor industri TPT. Kementerian Perindustrian akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana balai pengembangan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah,” terangnya.

Saat ini, kalangan pelaku industri di Jawa Tengah mengalami berbagai dalam pengembangan bisnisnya. Beberapa sektor industri yang terganjal produktivitasnya antara lain sektor industri alas kaki, furniture, mesin pertanian, hingga susu sapi.

Masalah yang dihadapi industri alas kaki adalah sulitnya mendapatkan pasokan bahan baku kulit. Sampai saat ini, untuk memenuhi permintaan dalam negeri saja masih sangat kekurangan pasokan karena sumber bahan baku kulit sangat terbatas. Bukan hanya itu, desain produk yang kurang inovatif serta kondisi mesin yang sudah tidak layak, membuat kemampuan industri merosot.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pasokan bahan baku kulit dengan mengimpor kulit dari negara-negara yang potensial, seperti Arab Saudi, Somalia, India dan Malaysia.