Mencermati Sikap Politik Menaikkan Harga BBM Bersubsidi - Oleh: Amril Jambak, peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Desakan agar pemerintah SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini hangat diperbincangkan. Bukan apa-apa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya menolak kenaikan harga BBM, sekarang ini mendukung bahkan mendesak Presiden SBY menaikkan harga BBM.

Apa ini sebagai tanda kegalauan PDIP yang akan menjenjaki kaki di pemerintahan. Lainnya halnya kala pemerintahan SBY. Dua periode partai berlambang banten moncong putih berada di luar pemerintah, meski di daerah (kabupaten, kota, dan provinsi) di Tanah Air mereka ada yang berada di pemerintahan.

Segala rencana pemerintah SBY selalu ditolak, apalagi yang merugikan masyarakat kecil, karena basis PDIP membela wong cilik. Bahkan, PDIP pernah mengeluarkanbuku putih saat menolak kenaikan BBM pada pemerintahan SBY.Tiba masa transisi pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi, PDIP mendesak SBY segera menaikkan harga BBM. Bahkan, Presiden terpilih Jokowi, meminta kepada SBY agar menaikkan harga BBM dengan berbagai alasan.

Menurut penulis, SBY tidaklah sebodoh itu. Terang-terangan dalam pertemuan dengan Jokowi, SBY menolak permintaan untuk menaikkan harga BBM tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab ditolaknya permintaan Jokowi tersebut. Salah satunya tidak mau meninggalkan kenangan buruk bagi masyarakat di akhir masa jabatannya.

Kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak mungkin terjadi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui tidak menutup kemungkinan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) apabila terjadi perubahan dramatis kenaikan harga minyak dunia.Namun demikian, dengan kondisi perkembangan harga minyak dunia saat ini cenderung menurun, dia menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM pada tahun ini.

Pasalnya, ujarnya, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah dengan menaikkan harga sumber energi. Antara lain menaikkan harga tarif dasar listrik dan harga bahan bakar gas pada tahun ini, serta menaikkan harga BBM pada tahun lalu.Langkah tersebut, ujar SBY, tetap dilakukan pemerintah demi menjaga anggaran dari defisit yang berlebihan kendati hal itu berdampak pada rakyat kebanyakan.

Dengan demikian, lanjutnya, beban rakyat akan semakin besar apabila pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada tahun ini.“Tetapi saya juga terus memantau perkembangan. Apabila dalam waktu 7 minggu ke depan ini ada perubahan situasi yang dramatis, harga minyak mentah dunia meroket misalnya, dan kalau tidak saya naikkan BBM, APBN kita jebol, pasti dengan terpaksa saya naikkan,” ujar SBY dalam wawancara khusus yang diunggah melalui akun youtube Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (29/80 petang.

Namun demikian, SBY menegaskan kondisi saat ini justru terbalik. Saat ini, ujarnya, harga minyak mentah dunia justru cenderung turun. “Sehingga logika atau alasan untuk menaikkan kembali harga BBM, apalagi pemerintah sudah menaikkan harga listrik dan gas, itu tidak kuat,” katanya.

SBY mengakui adanya tekanan atau desakan kepada pemerintah yang dipimpinnya untuk menaikkan harga BBM. Desakan tersebut, ujarnya, bisa digolongkan luar biasa. Presidenmenyebutkan desakan untuk menaikkan harga BBM datang dari kalangan partai politik tertentu, media konvensional tertentu, dan sejumlah pihak. “Saya ingin memahami mengapa saya didesak untuk segera menaikkan harga,” katanya.

Menurut SBY, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah jika alasan permintaan menaikkan harga BBM adalah untuk menurunkan defisit anggaran. “Tahun lalu kami sudah menaikkan harga BBM. Tahun ini harga listrik dan bahan bakar gas. Ada juga pemotongan anggaran. Kan itu juga dalam rangka mengurangi defisit,” ujarnya.Dia mengingatkan bahwa ketika 2004 lalu tidak mendesak pemerintah eksisting yang ketika itu dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menaikkan harga BBM. Padahal, ujarnya, kesenjangan antara harga yang disubsidi dengan harga keekonomiannya ketika itu tergolong besar.

Dia juga mengingatkan penolakan yang kerap dilakukan sejumlah fraksi di DPR saat pemerintah mengusulkan kenaikan harga BBM dengan alasan inflasi dan kemiskinan. “Jika alasannya itu, justru mengapa sekarang kami dipaksa menaikkan harga BBM? Tidakkah meningkatkan kemiskinan? Tidakkah membebani masyarakat?”

Tentunya pernyataan SBY ini membuat geli kita semua. Bahkan secara tidak langsung menurut penilaian penulis, kata-kata yang disampaikan SBY tersebut cukup menampar orang-orang yang meminta menaikkan harga BBM saat ini.Sepatutnya kita semua berpikir, kenapa sikap politik PDIP sekarang berubah. Ada apa dan pastinya menjadi tanda tanya besar bagi seluruh rakyat. Padahal di buku putih PDIP tersebut, sudah dituliskan alternatif-alternatif yang diambil dalam mengatasi persoalan tersebut.

Dengan kondisi yang ada, diharapkan kepada pemerintahan yang baru, tidak melakukan langkah-langkah menaikkan harga BBM.Inilah salah satu tantangan ke depan yang harus diselesaikan pemerintahan Jokowi-JK. Penulis memiliki keyakinan, pemerintah Jokowi-JK akan menuntaskan permasalahan ini. Kita tunggu saja perkembangannya dan berharap langkah yang diambil tidak meningkatkan kemiskinan dan membebani masyarakat.***

BERITA TERKAIT

Kulik Spesifikasi dan Kecanggihan Redmi Note 5A - Ponsel Harga Terjangkau

Xiaomi selama tahun-tahun belakangan ini terkenal menghadirkan ponsel yang lebih murah dibandingkan merk lain, namun, dengan spesifikasi yang tidak kalah…

Percepatan Infrastruktur dan Transformasi Ekonomi Indonesia

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Visi besar para Founding Father Indonesia terefleksi dalam Pembukaan UUD 1945 alenia…

KI Jabar Terima 2700 Pengaduan Sengketa Informasi - KI Dorong UU Keterbukaan Informasi Berjalan Baik di Daerah

KI Jabar Terima 2700 Pengaduan Sengketa Informasi KI Dorong UU Keterbukaan Informasi Berjalan Baik di Daerah  NERACA Sukabumi - Sebanyak…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Sadari Listrik Sebagai Urat Nadi Perekonomian Rakyat

Oleh: Muhammad Razi Rahman  Penulis Bill Bryson, yang memiliki dwi kewarganegaraan AS-Inggris, pernah menulis bahwa dunia telah lupa bagaimana sukarnya…

Penyelesaian Obligor BLBI Secara Komprehensif dan Adil

  Oleh: Hario Wangsanegara, Alumnus Program Pascasarjana Ilmu Administrasi UI Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila sepertinya…

Percepatan Infrastruktur dan Transformasi Ekonomi Indonesia

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Visi besar para Founding Father Indonesia terefleksi dalam Pembukaan UUD 1945 alenia…