Dinamisasi RAPBN 2015

Kita menduga RAPBN 2015 yang akan dilaksanakan pemerintahan baru yang menghadapi kondisi perekonomian cukup berat, di antaranya penurunan pertumbuhan, suku bunga tidak dapat diturunkan, bahkan kemungkinan naik lagi. Ada lagi, defisit transaksi berjalan besar, subsidi BBM tinggi, dan penerimaan pajak naik hanya sedikit.

Pelemahan ekonomi ini akan diikuti penurunan nilai tukar rupiah yang dipengaruhi banyak hal. Salah satunya mulai pulihnya ekonomi Eropa dan Amerika Serikat sehingga banyak investor kembali menanam modal ke negara-negara maju. Maka, pelemahan mata uang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara berkembang lain seperti India.

Memang, pemerintah memiliki potensi yang cukup besar untuk menggali potensi penerimaan negara menjadi lebih besar. Dalam struktur RAPBN 2015, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 1.762,29 triliun atau naik 7,8% dibanding APBN-P 2014. Kontribusi terbesar masih disumbang perpajakan Rp1.370,827 triliun atau naik 10 % dari sebelumnya.

Penerimaan negara bukan pajak berkontribusi Rp 388 triliun ( naik 0,3%) persen. 2014. Potensi penerimaan masih bisa ditingkatkan karenatax ratiodalam RAPBN 2015 masih sekitar 12,32%. Ini berarti pemerintah dapat menggali potensi penerimaan untuk pembiayaan pembangunan tanpa mengganggu kelancaran roda ekonomi.

Pemerintah bisa saja mengalokasikan pembiayaan modal untuk infrastruktur dengan mengurangi subsidi BBM, namun akan menghadapi tekanan inflasi dan publik. Pemerintah memiliki ruang guna meningkatkan pergerakan ekonomi melalui perbaikan kondisi investasi.

Kita sepakat RAPBN 2015 harus efisien dengan mengurangioverhead costyang tidak semestinya sehingga dapat menggerakkan perekonomian. RAPBN 2015 harus berorientasi pada keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, serta tidak berorientasi defisit bujet. Untuk itu, perlu ditingkatkan kapabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan seiring dengan peningkatan alokasi dana pembangunan bagi daerah.

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah harus meningkatkan secara signifikan anggaran ke daerah. Kemampuan mengelola keuangan dengan tepat sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan. Pemerintah harus menjadikan anggaran belanja negara sebagai daya dorong efektif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkualitas. Ini harus diikuti dengan sistem pengelolaan anggaran belanja negara yang efisien. Pemerintah juga harus membuat program akselarasi penyerapan anggaran. Rantai birokrasi dan peluang korupsi harus dipangkas dengan menyediakan sistem monitoring yang transparan dan akuntabel.

Pemerintahan Jokowi-JK memang memiliki peluang mengubah postur dalam APBN Perubahan 2015, mungkin di awal 2015. Namun, ingat bahwa RAPBN 2015 masih bersifat anggaran “dasar” (baseline). Apalagi momentum dan dukungan politik yang masih hangat dari rakyat, sungguh sangat disayangkan jika Jokowi-JK hanya mengajukan opsi menaikkan harga BBM pada saat ini.

Padahal, masih banyak pilihan dan alternatif kebijakan yang bisa diambil, baik dalam jangka pendek maupun menengah untuk mengatasi lonjakan subsidi tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi. Kita ingat dalam visi dan misi di masa kampanye waktu lalu, Jokowi-JK tidak menyebutkan akan menaikkan harga BBM, tapi lebih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

BERITA TERKAIT

Postur RAPBN 2018 Disahkan DPR

      NERACA   Jakarta - Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah menyetujui postur sementara RAPBN 2018…

Pemerintah Usul Subsidi Energi di RAPBN 2018 Rp94,4 triliun

  NERACA   Jakarta - Pemerintah mengajukan usulan baru untuk alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2018 menjadi Rp94,4 triliun, atau…

CITA: RAPBN 2018 Sinyal Baik Kelola Ekonomi

NERACA Jakarta - Lembaga kajian independen Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai RAPBN 2018 yang disampaikan pemerintah pada pekan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Awas Korupsi di Desa

Membanjirnya anggaran negara ke desa pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak aparat…

Apresiasi Kinerja Jokowi-JK

Memasuki usia ke-3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat sudah merasakan dinamika pembangunan yang positif. Tidak heran jika pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi,…

Komitmen Anies-Sandi Ditunggu

  Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya resmi memegang tampuk kepemimpinan birokrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kita mendukung…