Jakarta – Kalangan pengamat meminta PT Pertamina (persero) lebih transparan dalam perhitungan harga pokok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, agar masyarakat tidak dibodohi oleh pemahaman yang tidak tepat mengenai masalah kelangkaan BBM bersubsidi dikaitkan dengan APBN.

NERACA

Belum lama ini Pertamina telah membuat kebijakan blunder yang sempat meresahkan masyarakat gara-gara kebijakan pembatasan kuota BBM bersubsidi ke seluruh stasiun pompa bahan bakar umum (SPBU). Namun setelah Menko Perekonomian Chairul Tanjung meminta Pertamina menormalkan kembali penyaluran kuota, kondisi masyarakat mulai dapat memahami.

“Sampai akhir pemerintahan SBY, kami siap dana cadangan jika kuota BBM bersubsidi jebol,” ujarnya di kantornya, Senin malam (1/9).

Selain Pemerintah,  pihak yang paling bertanggung jawab atas masalah BBM ini adalah Pertamina. Sebagai BUMN yang mengelola usaha migas , Pertamina selama ini tidak pernah melakukan efisiensi didalam pengelolaan perusahaan. Namun, seefisien apapun kinerja Pertamina harga BBM akan tetap tinggi, jika BUMN itu tidak segera membuat terobosan untuk melakukan diversifikasi energi. Karena diversifikasi energi penting dilakukan karena selama ini kebutuhan energi masyarakat utamanya minyak bumi selalu bergantung pada pasokan impor

Menurut Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin,  pemerintah melalui Pertamina tidak transparan dalam penetapan harga BBM bersubsidi. Penetapan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah selama ini terkesan sebagai yang paling murah dibandingkan dengan harga BBM di negara lain. Padahal, dari sisi kualitas, sebenarnya harga yang ditetapkan tidak lebih murah dibandingkan dengan di negara-negara lain. Di Indonesia, BBM-nya tidak memenuhi syarat kualitas kategori 1, seperti Premium yang dipatok pada harga Rp6.500/liter

“Kualitasnya tidak masuk kategori 1 standard World Wide Fuels Charter (WWFC), sementara Pertamax dan Pertamax Plus serta Pertamax Dex hanya masuk kategori 2. Sebagai catatan, WWFC menetapkan kualitas BBM dengan kategori 1,2,3,4 di mana semakin tinggi peringkat, maka kualitasnya juga semakin baik," ujarnya, kemarin.

Menurut dia, selama ini penetapan harga BBM bersubsidi menggunakan acuan Means of Platts Singapore (MOPS) ditambah alpha sebagai marjin laba bagi Pertamina. Harga BBM harus ditetapkan secara rasional dan realistis namun jangan menggunakan acuan harga BBM di negara yang tidak memiliki competitive advantages berupa sumber dan kilang minyak bumi, apalagi menggunakan harga BBM yang kualitasnya berbeda.

Oleh karenanya, perlu transparansi kebijakan penetapan harga BBM bersubsidi karena adanya menduga ada manipulasi didalam penetapan harga BBM bersubsidi, di mana pemerintah dan Pertamina menggunakan acuan harga BBM yang kualitasnya lebih tinggi sebagaimana dijelaskan, yang tentunya memiliki harga pokok berbeda.

"Jadinya kami menuntut agar penetapan harga Premium harus dihitung berapa real production cost (harga pokok produksi)-nya dengan berlandaskan biaya crude oil sesuai dengan mutu dan sumbernya (domestik atau impor), biaya pengolahan, biaya overhead serta profit margin yang wajar,” ujar Ahmad.

Di samping itu, menurut dia, pihaknya juga menuntut penetapan harga pokok produksi premium dan solar tidak menggunakan acuan harga pokok produksi BBM yang berbeda kualitas. Jadi jika memang pemerintah berniat mengabaikan situasi sosial ekonomi masyarakat dengan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM, pemerintah harus meningkatkan kualitas BBM bersubsidi agar memenuhi syarat kebutuhan kendaraan bermotor yang diadopsi di Indonesia (standar Euro 2).

“Jika memaksakan menaikkan harga BBM dengan kualitas yang ada, itu berarti memanipulasi dan menzalimi rakyat,” jelas dia.

Dia pun mengungkapkan Pertamina belum transparan dalam menetapkan harga BBM bersubsidi dikarenakan adanya indikasi pemberian subsidi pemerintah selama ini tidak murni untuk kepentingan rakyat, melainkan semata mendongkrak profit margin Pertamina. Terbukti, pemerintah membiarkan konsumen menggunakan BBM berkualitas buruk.

"Kalau pemerintah ingin menetapkan BBM subsidi, lebih baik berdasarkan harga pokok produksinya, bukan berdasarkan harga internasional. Jika itu dilakukan kita akan menemukan biaya riil BBM yang pantas dibayar masyarakat," ungkap Ahmad.

Ahmad pun menyepakati terjadinya transparansi di tubuh Pertamina, maka wacana melepas kepemilikan saham pemerintah di PT Pertamina (Persero) dilanjutkan. Pasalnya, selama ini memang belum ada transparansi yang dilakukan oleh perusahaan pelat merah tersebut atas pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

“Saya dukung wacana seperti ini secara khusus ke depan karena ada positifnya. Dengan melepas saham kepada publik, kontrol terhadap Pertamina bisa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk publik. Ada pengecekan dan diawasi oleh pemegang saham apakah soal minyak itu benar-benar pada posisi yang menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak,” tandas dia.

Kerancuan Perhitungan

Pengamat migas Kurtubi menilai memang telah terjadi kerancuan dalam penghitungan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya BBM bersubsidi dihitung berdasarkan selisih harga pasar internasional dengan harga jual dalam negeri. “Dengan sistem ini tentu saja ada kesalahan harusnya yang dihitung itu berdasarkan biaya pokok,” ujarnya.  

Dia menyatakan bahwa selama ini, hitung-hitungan BBM tidak mengacu pada harga pokok melainkan harga Singapura lewat metode MOPS. “Kalau begini hitungan subsidi sangatlah besar. Hitungan pemerintah salah total, biar kelihatan subsidi besar, sehingga tidak ada dana untuk pos lain,” tegas Kurtubi.

Tak hanya itu, dia juga mengkritisi mafia minyak yang telah menguasai Pertamina dalam hal ekspor dan impor. Menurut dia, selama ini Pertamina masih mengandalkan pihak ketiga atau broker dalam melakukan ekspor dan impor. “Mafia migas sudah berlangsung lama. Mereka bergerak di bidang impor dan ekspor migas. Karena Pertamina sebagian impornya lewat pihak ke 3, lewat treder atau broker,” ujar Kurtubi.

Kurtubi menyatakan, meskipun broker dipilih lewat tender yang jujur dan transparan, namun praktiknya tetap saja negara dirugikan. Sebab mereka bukanlah produsen penghasil minyak. Melainkan masih harus membelinya kepada produsen sebenarnya. Tahapan impor yang tidak langsung ke produsen minyak ini justru menjadikan Pertamina harus membayar harga minyak lebih mahal.

“Kondisi Itu berlangsung bertahun-tahun. Pemerintahan baru agar menghentikannya dengan cara melarang Pertamina mengimpor migas lewat broker. Supaya Pertamina langsung beli ke produsen. Ini akan lebih efisien dan mnghemat anggaran pemerintahan,” jelasnya.

Karena itu dia berharap agar Pertamina bisa lebih transparan dalam mengelola salah satu kebutuhan utama masyarakat yaitu BBM. “Ya harusnya lebih transparan, jangan sampai nanti rakyat dibohong-bohongi. Tiba-tiba harga naik,” pungkasnya.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan setidaknya ada dua hal yang membelenggu masalah BBM bersubsidi. Pertama persoalan kebijakan energi nasional, dan kedua masalah tata kelola korporasi dan Pertamina sebagai korporasi yang mengelola tidak pernah mempublis sebenarnya berapa harga pokok BBM subsidi. "Pertamina tidak pernah transpararan mengnai harga pokok BBM subsidi," kata dia.

Apalagi, sambung Enny selama ini BBM subsidi masuk dalam  manajemen politisasi sehingga persoalannya tidak pernah selesai. Harusnya dengan kondisi ini, Pertamina sebagai korporasi pengelola bisa lebih transparan sehingga publik tahu sebenarnya anggaran negara yang harus dikeluarkan.  "Ketidak transparan ini menjadikan pertanyaan ke publik ada permainan antara Pertamina dan pemangku pengambil kebijakan," imbuhnya.

Padahal Indonesia mengekspor minyak ke luar negeri dan selama ini juga Indonesia mengimpor minyak, jika Pertamina bisa transparan harga pokoknya maka bisa dilakukan subsidi silang tidak terus-terusan memakai anggaran negara. "Polemik BBM subsidi tidak akan pernah selesai jika  tidak ada transparansi dari Pertamina,"tegasnya. agus/bani/mohar