Pejabat Askrindo Jadi Tersangka - Korupsi Rp435 Miliar

Jakarta - Penyidik Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menetapkan tersangka terhadap dua orang pejabat PT Askrindo berinisial ZL dan RS terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang mencapai Rp435 miliar. "Kedua tersangka sudah ditahan sejak hari ini," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Baharudin Djafar di Jakarta, Jumat.

Baharudin menuturkan, ZL tercatat sebagai Direktur Keuangan PT Askrindo dan RS merupakan Kepala Divisi Keuangan PT Askrindo.

Kedua tersangka pejabat perusahaan penjamin investasi milik pemerintah tersebut, diduga melakukan pencucian uang dengan cara merekayasa laporan keuangan.

Baharudin menjelaskan RS dan ZL diduga bersama empat manajer perusahaan investasi menyalurkan dana investasi PT Askrindo terhadap enam perusahaan. "Namun dalam waktu tertentu para tersangka tidak bisa mengembalikan uang PT Askrindo," ujar Baharudin.

Baharudin menuturkan, penyidik masih mendalami dugaan kasus pencucian uang, guna menetapkan tersangka lainnya dari pihak manajer perusahaan investasi. Hingga saat ini, petugas telah memeriksa 28 orang sebagai saksi sebagai langkah awal penyelidikan dan kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.

Penyidik berencana akan memeriksa saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ahli pidana, ahli tindak pidana pencucian uang, ahli investasi dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Ajie Indra menyebutkan pihaknya telah menyita uang tunai Rp5 miliar dari salah satu manajer perusahaan investasi dan beberapa dokumen hasil penelusuran Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Ajie juga menyatakan, polisi telah memblokir 24 rekening yang diduga terkait aliran dana investasi PT Askrindo, namun sudah tidak ada dana yang tersedia. Para tersangka dijerat Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tipikor.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya mengendus adanya praktik korupsi yang merugikan keuangan PT Askrindo senilai Rp435 miliar.

Polisi menduga dana milik PT Askrindo sekitar Rp435 miliar diinvestasikan pada enam perusahaan dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Repurchase Agreement (Repo), surat utang korporasi, dan surat utang negara (SUN) sejak 2004-2010.

Sebelumnya, penyidik Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya telah memeriksa saksi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait dugaan korupsi perusahaan asuransi milik pemerintah, PT Askrindo. "Kita minta keterangan saksi dari Bapepam karena menemukan indikasi investasi ilegal," kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Adjie Indra saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin.

Bapepam merupakan lembaga pertama yang menemukan adanya indikasi kebocoran investasi PT Askrindo. Indra meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk mendalami kasus dugaan korupsi dan pencucian uang PT Askrindo.

BERITA TERKAIT

Peduli Dunia Pendidikan - BCA Bantu Beasiswa Rp 4,95 Miliar Ke 16 Perguruan Tinggi

Mempertegas komitmen kepeduliannya pada dunia pendidikan, PT Bank Central Asia (Persero) Tbk (BBCA) kembali menyalurkan beasiswa bakti BCA terhadap 16…

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun NERACA Jakarta - Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tren penindakan korupsi…

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Kejaksaan Agung membantu…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Bos Pengembang Kuningan Place Jadi Terdakwa Kasus Pidana di PN Jaksel - Jual Hunian untuk Komersial

Bos Pengembang Kuningan Place Jadi Terdakwa Kasus Pidana di PN Jaksel Jual Hunian untuk Komersial NERACA Jakarta - Meskipun telah…

Hakim Vonis Debi Laksmi Dua Tahun Penjara

Hakim Vonis Debi Laksmi Dua Tahun Penjara NERACA Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun…

PT NKE Bayar Rp86,19 Miliar ke KPK

PT NKE Bayar Rp86,19 Miliar ke KPK NERACA Jakarta - PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi…