Asosiasi Minta Tarif Penerbangan Naik

NERACA

Jakarta - Asosiasi maskapai penerbangan nasional atau Indonesia National Air Carries Association (INACA) meminta tarif batas harus dinaikan. Kalau tidak ada tarif baru, pemerintah dinilai tak peduli lagi dengan nasib industri penerbangan.

Ketua INACA Arif Wibowo mengaku saat ini harga avtur semakin mahal karena tekanan terhadap mata uang Rupiah. Kondisi ini menjadi pertimbangan usulan kenaikan tarif batas atas. "Artinya pemerintah tidak memikirkan pelaku pasar dunia penerbangan kita," katanya di Jakarta, Senin (1/9).

Kementerian Perhubungan menolak adanya kenaikan tarif batas atas. Sebab, awal tahun ini pemerintah sudah menetapkan tambahan biaya penerbangan atau surcharge sebesar Rp 12.000, disesuaikan dengan pergerakan kurs mata uang Rupiah.

Namun demikian menurut Direktur angkutan udara Kementerian Perhubungan Djoko Moerjadmojo surcharge tarif saat ini sudah mencukupi sehingga tidak perlu lagi ada kenaikan tarif batas atas. "Akhirnya disepakati surcharge dengan dasar perhitungan Rp 12.000, kalau sekarang harga dolar turun jadi Rp11.600, jadi dari surcharge itu sudah cukup," ujar Djoko.

Pemerintah masih membuka rencana penetapan tarif tambahan baru. Namun belum bisa dilakukan saat ini mengingat harus menunggu keputusan pembahasan RAPBN 2015 soal nilai tukar Rupiah.

"Sekarang pun sudah cukup. Tapi kita belum tahu kurs APBN Rp 13.000 atau Rp 14.000. Draft sudah final. Kalau belum ada keputusan kami usulkan ke menteri. Kesulitan mau menetapkan dolar berapa. Kalau kita tunggu waktu paling tidak akhir bulan sudah keluar September ini," jelas dia. [agus]

BERITA TERKAIT

KEBIJAKAN BARU MASKAPAI PENERBANGAN DOMESTIK - Aturan Bagasi Berbayar Mulai Diterapkan

Jakarta-Pemerintah mulai hari ini (22/1) membolehkan maskapai penerbangan untuk mulai menerapkan bagasi berbayar, karena persiapan maskapai dinilai sudah cukup.  Diantaranya…

Divestasi Leo Resouces dan Lion Nickel - Leo Investment Minta Restu Pemegang Saham

NERACA Jakarta – Lantaran tidak melakukan penjualan hingga menyebabkan kesulitan keuangan dalam dua tahun belakangan, mendorong PT Leo Investment Tbk…

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE NERACA Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menandatangani…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…