Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Tumpal Sihombing

CEO – Bond Research Institute

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan tingkat korupsi di suatu negara. Ada hasil kajian di suatu negara maju yang menyebutkan bahwa jika tingkat korupsi naik 1% akan menyebabkan pertumbuhan ekonominya turun 0.72%. Bagaimana nasib korupsi di negara berkembang? Berdasarkan lembaga Transparency International (TI) untuk CPI (Corruption Perceptions Index) rilis 2013 pada penilaian terhadap 175 negara di dunia, nilai Denmark tertinggi (terbersih) dengan skor 90, sementara Somalia terendah (terkorup) dengan skor 8 (0 paling korup; 100 terbersih). Lalu bagaimana dengan Indonesia ? Berdasarkan TI, Indonesia berada di ranking 114 dan skor 32 (kalau di kampus ini artinya tak lulus). Skor korupsi Indonesia sama dengan negara Mesir, dan masih di bawah Thailand dan Ethiopia.

Dalam ekonomi, apakah perlambatan pertumbuhan Indonesia kini terkait dengan praktik korupsi? Adalah fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sedang melambat. Menurut lembaga peringkat internasional Fitch, ada 4 poin minus kinerja perekonomian Indonesia era Hatta Rajasa selaku Menko Perekonomian RI, yaitu lingkungan bisnis yang lemah secara struktural; infrastruktur yang buruk; pemerintahan yang lemah (menghambat potensi untuk pengembangan); korupsi yang merajalela. Artinya, masih ada kaitan erat antara praktek korupsi yang merajalela dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Agar lebih objektif, lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPS (Badan Pusat Statistik) diharapkan mampu untuk segera mengadakan perbaikan dalam hal ini. Terobosan nyata yang jelas serta transparan perlu diadakan dalam rangka menerbitkan suatu indeks kuantitatif yang handal, transparan dan terukur perihal kondisi korupsi di Indonesia. “We can’t control things we can’t measure.”

Ada yang menilai bahwa tingkat korupsi terkait dengan kondisi kemiskinan. Boleh jadi namun itu lebih cenderung dari sisi akibat. Yang lebih tepat adalah perbaikan di sisi sebab, yaitu lemahnya manajemen sistem pengawasan kinerja dalam sistem perekonomian Indonesia. Tak heran jika Indonesia adalah perekonomian berbiaya tinggi.

Reduksi praktk korupsi berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Namun inisiatif ini mengharuskan pemerintah meningkatkan aspek transparansi terutama dalam hal pengukuran kinerja dan supremasi hukum. Lebih jauh lagi, inisiatif seperti ini bukan tanpa risiko bagi negara, sebab “total transparency risks country's stability.” (Toba Beta). Sudah rahasia umum bahwa sistem perekonomian Indonesia memang korup. Pertanyaan relevan adalah: “langkah nyata apa yang harus dilakukan Jokowi-JK terkait hal ini paling tidak dalam 100 hari pertama pemerintahan baru? Inisiatif pemberantasan korupsi yang nyata itu bagai pedang bermata dua: di satu sisi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain berpotensi besar mengurangi stabilitas negara (“stir things up”).

BERITA TERKAIT

Menteri Dalam Negeri - Kepala Daerah Waspadai Area Korupsi

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Kepala Daerah Waspadai Area Korupsi Kendari - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kepala daerah…

Laba Bayu Buaya Tumbuh 17% di 2017 - Berkah Pertumbuhan Pariwisata

NERACA Jakarta – Melesatnya pertumbuhan industri pariwisata di dalam negeri sepanjang 2017 kemarin,  memberikan dampak positif terhadap kinerja PT Bayu…

Ekonomi Digital Wujudkan Kemandirian Perekonomian Nasional

Oleh: Muhammad Razi Rahman Tahukah Anda istilah "Third Wave Economy" (Ekonomi Gelombang Ketiga)? Menurut futurolog AS, Alvin Toffler, dalam "Third…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Petahana & Terdakwa

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Riak pesta demokrasi berlabel pilkada serentak mulai satu…

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

Keuangan Inklusif yang Ekslusif

  Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pada 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus…