Belakangan ini masyarakat sempat resah akibat imbas kebijakan pemerintah simpang siur tentang BBM bersubsidi. Semula BPH Migas mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, yang pada implementasinya menimbulkan gejolak di masyarakat. Akhirnya pemerintah kembali menormalkan penyaluran BBM dan terakhir penegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa hingga pemerintahaannya berakhir 20 Oktober 2014, harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan.

Peliknya persoalan BBM bersubsidi juga meminta perhatian presiden baru terpilih Jokowi, bahkan terjebak turut memperhatikan kondisi harga BBM bersubsidi secara serius bertemu dengan Presiden SBY di Bali (27 Agst).  Padahal, masih banyak permasalahan bangsa yang dihadapi Indonesia, sehingga pembahasan arah kebijakan pemerintah periode 2014- 2019 khususnya sektor ekonomi, perlu dilakukan dari sekarang.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla ketika menjanjikan sesuatu program dalam kampanye politik untuk menarik dukungan kelompok masyarakat tertentu, setidaknya kini harus direalisasikan dalam lima tahun ke depan. Namun, hal itu tidak mudah untuk menyiapkan dan menerapkan program konkret yang berdampak positif menyejahterakan rakyat. Selalu ada pihak yang dirugikan pada suatu perubahan kebijakan. 

Seingat kami, ada janji ekonomi Jokowi-JK yang dikenal dengan nama “Nawa Cita” yang terbagi dalam sembilan kategori. Mungkinkah janji ini dapat terealisasikan ke dalam postur ekonomi Indonesia periode 2014-2019?

Ada tiga di antaranya terkait erat dengan ekonomi, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi. Adapun indikator yang sering digunakan sebagai tolok ukur kualitas hidup adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan. 

Dalam program Nawa Cita, ada prasyarat untuk pencapaiannya melalui beberapa program, yaitu wajib belajar 12 tahun untuk anak usia sekolah, jaminan kesehatan, reformasi agraria 9 juta ha, dan jaminan sosial. Sementara data angka partisipasi kasar (APK) dari BPS tahun 2013 menyatakan bahwa 95,5% penduduk usia SD sedang menjalani pendidikan dasar.

Padahal  tahun depan (2015), Indonesia akan menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana tenaga kerja terdidik dari negara ASEAN dapat bekerja di Indonesia. Nah, bagaimana dengan kondisi sebagian besar rakyat Indonesia yang berpendidikan rendah bisa bersaing dalam MEA?

Ingat, dalam program Nawa Cita, pemerintahan baru berjanji membangun lebih banyak SMK dan Politeknik serta kawasan industri untuk mendorong daya saing dan penyerapan tenaga kerja. Sementara penyediaan lahan untuk petani membutuhkan sumber lahan untuk dibagi. Apakah berasal dari tanah pemerintah, tanah pemerintah yang dikelola swasta atau milik swasta yang masing-masing berbeda aspek legal serta kebutuhan dananya.

Tidak hanya itu. Ketersediaan jaminan sosial dan kesehatan akan mengurangi risiko individual dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir menarik banyak investasi asing langsung, setidaknya harus dimanfaatkan dengan baik oleh Jokowi-JK.  Semoga!