Oleh: Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Dalam analisis terbaru Finance&Development Magazine, Sept. 2014, lima peraih Nobel: George A. Akerlof, Paul Krugman, Robert Solow, Michael Spence dan Joseph E. Stiglitz mengingatkan negara-negara berkembang (emerging countries) termasuk Indonesia harus bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi global di masa mendatang.

Menurut Stiglitz, negara maju tidak boleh lagi hanya memikirkan kepentingan ekonomi domestiknya saja dalam menetapkan kebijakan ekonomi karena terbukti dalam beberapa kejadian dalam satu dasa warsa terakhir, kebijakan negara maju berakibat buruk bagi perekonomian dunia. Diantaranya kasus sub-prime mortgage 2008 di AS dan krisis keuangan dan fiskal di Eropa semenjak 2010, yang telah menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dunia.

Dia mengingatkan Indonesia harus mengerjakan berbagai pekerjaan rumahnya khususnya reformasi struktural dengan meningkatkan daya saing ekspor dan kemandirian ekonomi guna membawa defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat.

Stiglitz mengatakan, negara berkembang termasuk Indonesia diperkirakan akan terkena dampak buruk dari kebijakan moneter bank sentral AS, apabila Fed Fund rate dinaikkan di masa yang akan datang. Diperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan pada kuartal II- 2015. Meski dinaikkan, The Fed  tetap akan menjaga agar suku bunga acuannya tetap rendah.

Sementara George A. Akerlof, Paul Krugman dan Robert Solow mengingatkan masalah global warming sebagai problem dunia yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara dimanapun. Apalagi adanya tren penurunan pertumbuhan ekonomi dunia terhadap PDB  (produk domestik bruto) dari rata-rata 18% (2000-2007) menjadi 6% pada periode 2007-2014.

Sebelumnya Bank Dunia melaporkan Indonesia membutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, untuk mengakomodasi 15 juta tenaga kerja baru pada 2020 mendatang. "Indonesia akan terkena middle income trap kecuali ekonomi tumbuh lebih dari 5%-6%,” kata Direktur Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves. .

Jebakan itu antara lain adalah masalah pengangguran yang serius. Penduduk usia kerja, kata Chaves, diproyeksikan akan meningkat secara signifikan pada 10 tahun ke depan. Menurut catatannya, pada 2020, Indonesia akan mengalami penambahan penduduk usia kerja sebanyak 14,8 juta jiwa. Pada Mei 2014, BPS menyimpulkan adanya 260 ribu penduduk yang menganggur.

Untuk itu, Chaves menyarankan pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Caranya, dengan menggeser tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah, menuju yang lebih tinggi. Ini tantangan buat pemerintahan baru Jokowi-JK agar tidak terjebak pada polemik isu harga BBM bersubsidi saja. Semoga!