NERACA

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan khususnya kebakaran dan perusakan hutan. Pasalnya, saat ini Indonesia masih dilihat sebagai negara perusak hutan tertinggi dunia.

"Jokowi masih sedikit sekali bicara soal kebakaran hutan dan perusakan hutan. Bagaimana menangani masalah ini. Ini harus diperhatikan," ujar Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi dalam diskusi "Kebakaran Lahan: Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan" yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Effendi, sebagai negara yang mengandalkan pada aktivitas jasa internasional, Singapura merasa  terganggu terhadap dampak asap yang diakibatkan kebakaran hutan di Indonesia. Berapa besarnya kerugian finansial, tak diperoleh angka pasti. Hanya saja, dalam perbincangan dengan salah satu kuasa usaha di Kedubes, negara pulau itu, elfian mengaku, disebutkan memperoleh pendapatan 990 miliar dolar Singapura per tahun. "Karena itu dampak asap yang mengganggu aktivitas jasa mereka sangat besar menimbulkan kerugian," terangnya.

Sebagai perbandingan, kerugian  di dalam negeri akibat kebakaran hutan di Riau tahun 2014, mencapai lebih dari Rp 15 triliun, 2.398 hektar cagar biosfer terbakar, 21.914 hektar  lahan terbakar, 58 ribu orang terserang ISPA, sekolah diliburkan 1 minggu dan biaya pengendalian lebih dari Rp 150 miliar.

Hal serupa,  lanjut Effendi, dirasakan negara-negara sekitar Indonesia di kawasan regional, seperti  Malaysia. Karena itu, negara-negara sekitar  memiliki harapan sangat besar terhadap Presiden Jokowi terkait pengelolaan hutan di Indonesia. "Apalagi, soal hutan ini sangat kompleks. Semua orang kaya di Indonesia, pasti  pernah bersinggungan masalah hutan," imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen Kementrian Kehutanan Hadi Daryanto mengungkapkan, fakta kebakaran hutan di Indonesia, 99 persen adalah akibat perbuatan manusia sehingga memerlukan penanganan serius dan kontinyu. "Kebakaran hutan itu banyak disebabkan perusahaan besar dan masyarakat," terangnya.  

Berbagai upaya penindakan sudah dilakukan, tapi kebakaran baru berhenti ketika Presiden SBY turun tangan langsung  memberikan ultimatum dan dibentuk Satgas Darat melibatkan tentara dan Satgas Udara melibatkan berbagai jenis pesawat seperti Hercules TNI-AU, pesawat water boombing, helikopter.

Sebelumnya, kata Daryanto, kebakaran hutan banyak terjadi di wilayah-wilayah lahan yang menjadi sengketa. Namun, setelah dikeluarkan regulasi yang keras terhadap perusahaan yang berlokasi di wilayah sengketa, kebakaran beralih pada lahan terbuka. "Kalau di masa lalu (jaman Presiden Soeharto)  orang takut membakar hutan, karena banyak  intel-intel desa," terangnya.

Namun, saat ini, situasi sudah jauh berbeda. Karena itu, dilakukan berbagai upaya sosialisasi dengan melibatkan kalangan perbankan untuk selektif dalam pemberian kredit pembukaan lahan. Persoalan yang sekarang mesti dilakukan, lanjut Daryanto, terkait masalah upaya pemulihan dan pencegahan kebakaran hutan.

Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menambahkan, kepedulian pemerintah terhadap pemulihan akibat kebakaran hutan sangat tinggi. Hutan yang rusak akan diolah agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

"Kami berusaha memulihkan hutan yang rusak. Peran swasta dan rakyat sudah dibuka dalm pemulihan kehutanan dengan hutan tanaman rakyat atau kemasyarakatan atau desa," papar Hadi.

Presdir RAPP Kusnan Rahmin mengungkapkan, keluarnya regulasi pemerintah yang keras,  membuat pengusaha tak bisa lagi sekedar beralasan, tak mungkin perusahaan mau membakar asetnya sendiri, ketika terjadi kebakaran hutan.  "Walau kami tak melakukan pembakaran hutan, tapi terjadi di wilayah kami, pengusaha pasti disalahkan," terangnya.

Karena itu, selain melengkapi diri dengan berbagai peralatan pemadaman kebakaran, pihaknya melibatkan masyarakat setempat menjaga kebakaran hutan. "Kami melibatkan 4 desa dengan janji, jika tak terjadi kebakaran hutan selama 3 bulan, perusahaan akan mengucurkan  dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp 100 juta. Bukan dalam bentuk dana tunai, tapi pembangunan CSR," katanya.

Saat ini, lanjut Kusnan Rahmin, kebijakan yang sudah diterapkan banyak berfungsi. Di sejumlah lokasi lahan tempat desa-desa binaan itu ada, tidak lagi pernah terjadi kebakaran hutan, karena masyarakat terlibat menjaga.

"Kami pun melakukan pembangunan sejumlah proyek CSR di desa-desa tersebut. Jika terjadi kebakaran yang tidak parah, dana CSR dikurangi. Tapi relatif tak terjadi lagi kebakaran di lokasi kami dan kerjasama akan diluaskan dengan 10 desa," pungkasnya.