RAPBN 2015 Tidak Beri Harapan - Untuk Pemerintah Baru

NERACA

Jakarta - Pemerintah terus mendapat tekanan dari besarnya subsidi energi dari tahun ke tahun. Akibatnya, fraksi yang tadinya ngotot menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kini harus berhadapan dengan masalah tersebut.

Anggota Komisi VII DPR dari fraksi PDIP Effendi Simbolon mengatakan, dalam setiap pengambilan keputusan selalu mengikuti dinamika ekonomi yang sedang berkembang. Oleh karena itu, PDIP terus menyatukan pendapat dari semua anggotanya untuk mendapat jalan keluar yang terbaik.

"Kita ini kan ada yang di fraksi, ada yang di DPP, dan itu kita mengikuti dinamika yang berkembang, dinamikanya kita serap dan wacana ini terus kita diskusikan," katanya di Jakarta, Sabtu (30/8).

Dia menjelaskan, interaksi tersebut yang menjadi dasar PDIP dalam mengambil keputusan dan memusyawarahkannya. Pandangan ini diambil, setelah proyeksi belanja negara pada 2015 keluar.

"Andaikan RAPBN 2015 ini sudah memberikan kepastian atau minimal mendekati kepada harapan, sesuai dengan apa yang menjadi visi misi pak Jokowi, saya kira tidak terlalu banyak kita melakukan perdebatan di publik, jadi ini kita kan sudah menuju ke era transparansi," tuturnya.

Sedangkan menurut DirekturInstitute for Development of Economics and Finance(Indef) Enny Sri Hartati mengatakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 sebesar Rp2.019,9 triliunsedangkan ekspektasi dari presiden baru pada pertumbuhan 7%, dollar yang bisa menembus angka di bawah Rp 10.000 per dollar AS, melihat kondisi riil pemerintah mendatang terlalu optimis dan “pede” dengan semua target-target yang akan dicapai. “Dengan target yang terlampau tinggi pemerintah mendatang terlalu over dengan target makro ekonomi yang akan dikejar,” katanya.

Meski, sambung Enny saat ini semua tim ekonomi presiden terpilih memberikan masukan penurunan pertumbuhan ekonomi di angka 5,8 %, itu pun masih terasa sulit melihat kondisi saat ini pertumbuhan ekonomi berada di level 5,1%, dan proyeksi kami sampai dengan akhir tahun hanya berkisar di angka 5,3%. “5,8 % saja masih sulit, apalagi jika memang benar 7% yang diinginkan oleh presiden terpilih kita,” imbuhnya.

Karena apa, dengan post APBN 2015 yang hanya Rp 2.019,9 trilliun tidak memberikan ruang fiskal yang lebar, disamping itu beban energy yang semakin tinggi yang sudah diangka RpKarena secara keseluruhan subsidi energy pada tahun 2015 bisa mencapai Rp 400 triliun, beban subsidi BBM Rp 300 triliun lebih, sedangkan untuk subsidi listrik mencapai Rp 80 triliun. Belum lagi belanja rutin kementrian, gaji pegawai dan lainnya. Sedangkan pendapatan dari pajak hanya tahun 2014 ini targetnyaRp1.110,2 triliunhanya setengah dari RAPBN 2015. Sedangkan pendapatn negara lain belum bisa mumpuni sehingga memberikan ruang menambah Utang Luar Negeri (ULN) untuk menutupi defisit APBN nanti. “Pemerintah mendatang harus realistis melihat kondisi ekonomi nasional secara menyelurh,” tegasnya.

Meskipun semua capaian bisa diraih jika memang pemerintah mendatang memang konsen terhadap sektor riil baik industri maupun pertanian nasional. Jika pertumbuhan indsutri bisa di atas 7%, bisa menaikan pertumbuhan sektor pertanian bisa di atas 5% yang sekarang hanya 3,2%, disamping itu ada perampingan pengeluaran pemerintah seperti belanja kementrian, gaji pegawai untuk dilarikan ke belanja modal dengan memberikan kelonggran pada riuang fiskal. “Memang semua itu tidak mudah dicapai dengan instan butuh proses, tapi jika pemerintah mendatang mampu menjalankan itu semua tidak mustahil target-target yang ditetapkan bisa terealisasi,” tukasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Dinkes Depok Ingatkan ASN Tidak Terlibat Narkoba

Dinkes Depok Ingatkan ASN Tidak Terlibat Narkoba NERACA Depok - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengingatkan semua Aparatur Sipil Negara…

Pembangunan Infrastruktur untuk Indonesiasentris, Bukan Pencitraan

  Oleh: Winarto Ramadhan, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UIT Makassar   Pemerintahan Jokowi-JK sudah memasuki ambang masanya. Empat tahun pemerintahan sudah…

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar - Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan NERACA Jakarta…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jakarta Dinilai Butuh Kota Penyangga Seperti Meikarta - Kurangi Beban Perkotaan

    NERACA   Jakarta - DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi Indonesia dinilai sangat membutuhkan daerah-daerah penyangga…

SDM Jadi Perhatian Pemerintah - Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan memperhatikan secara serius kualitas sumber…

Advance Relax & Go Hadir Di Bandara Soekarno Hatta

    NERACA   Jakarta - Setelah sukses mengejutkan penumpang kereta api dengan kemunculan fasilitas kursi pijat elektroniknya di stasiun…