NERACA

Jakarta—Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulewesi Tenggara tengah menggelar tender kuasa pertambangan nickel eks PT INCO Tbk., seluas 6 ribu hektare di Desa Lapao-pao. Sembilan perusahaan telah memasukan penawaran harga untuk bisa mengelola blok tambang tersebut.

Seorang panitia lelang yang enggan disebutkan mengatakan dari sembilan perusahaan peserta tender dan telah memasukkan harga penawaran, PT Dharma Bumi Mekonga diketahui mengajukan Rp 48 miliar, atau paling tinggi dari seluruh peserta tender. Menurut dia, sebenarnya ada satu perusahaan asing yang memberikan harga Rp 55 miliar. Namun belakangan perusahaan itu memilih mundur dari proses tender.

“Sampai saat ini, tawaran Dharma Bumi Mekonga yang paling tinggi,” katanya Minggu, 24/8. “Dalam pekan ini akan diumumkan pemenangnya.”

Setelah Dharma Bumi Mekonga, sumber itu melanjutkan, posisi kedua penawaran tertinggi diajukan PT Ceria Nugraha senilai Rp 20 miliar. Sedangkan tujuh perusahaan lain memberikan harga di bawah Rp 20 miliar.

Selain memberikan harga, Dharma Bumi Mekonga  menawarkan  bagi hasil ke pemda 8.8% dari net profit. Jaminan bangun smelter dgn bank garansi n surat dukungan Bank Panin

Direktur Utama  Dharma Bumi Mekonga Hamdani  tidak membantah soal penawaran itu. Namun dia menolak berkomentar panjang karena proses masih berlangsung. “Memang sekitar itu. Namun detailnya tidak bisa saya sebutkan karena ada confidential agreement,” ujarnya.

Untuk diketahui, Desa Lapao-pao merupakan lahan olahan yang mengandung material nikel eks milik PT. Inco. Sebelumnya, lahan itu dikelola oleh PT. Mahesa dengan legalitas masih menggunakan izin Kuasa Pertambangan (KP) yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka, Buhari Matta. Namun saat ini telah ditender oleh Pemkab sampai telah memasuki tahapan ekspose itu.

Persengkongkolan

Seorang petinggi perusahaan yang ikut dalam tender membisikan adanya lobi-lobi tingkat tinggi yang dilakukan oleh sejumlah calon. Caranya dengan mendekati Bupati Buhari Matta. “Tujuan agar bisa dipilih menjadi pemenang meski menawar dengan harga rendah,” katanya.

Indikasinya, sumber itu melanjutkan, panitia lelang mempercepat pengumpulan amplop penawaran harga dari jadwal yang sudah ditentukan dari awal. Praktek ini tentunya membuka peluang panitia lelang membocorkan penawaran harga dari peserta lelang ke pihak yang diinginkan untuk menang. ”Kuat indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh satu peserta dengan panitia lelang,” ujarnya.

 Dia mengatakan, praktek itu jelas melanggar Undang-undang Persaingan Usaha tidak  sehat dan praktek monopoli. “Besar kemungkinan kami akan melaporkan praktek ini kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU),” katanya.

Senin, (8/8) Pemkab Kolaka menggelar ekspose berupa presentasi profil dan kegiatan masing-masing perusahaan peserta tender. Proses ini dilakukan di hadapan panitia lelang yang dinilai oleh para pakar pertambangan maupun lingkungan. Namun tahapan itu tertutup untuk umum bahkan wartawan tidak dibolehkan mengikuti pelaksanaan proses ekspose tersebut.