Menanti Sikap Jokowi

Oleh:Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Roda pemerintahan baru presiden terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla tinggal menghitung hari, namun banyak masyarakat di luar sana begitu berharap besar adanya perubahan dan kepastian terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Namun belum juga pemerintahan baru ini berjalan, tugas berat sudah didepan mata soal kepastian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Ya, soal harga BBM segera mendesak pelaku usaha dan bisnis untuk segera diputuskan. Hal ini sangat beralasan bagi pelaku usaha untuk menghitung kembali cost produksinya. Bila keputusan ini diambil lambat, risiko juga bakal membuat dampak negatif terhadap biaya produksi.

Bagaimanapun juga, dibalik isu BBM banyak kelompok yang mengambil untung dengan mengatasnamakan rakyat baik itu yang pro ataupun tidak. Hal ini sangat beralasan, karena isu soal BBM sangat sensitif dan memberikan multiplayer effect secara luas kepada masyarakat kalangan bawah. Maka tidak heran, isu ini juga menjadi komoditas politik yang bakal mengganggu roda pemerintahan Jokowi-JK kedepanya. Bisa jadi isu ini bakal menjadi amunisi lawan Jokowi untuk menggoyang pemerintahan baru yang mengatasnamakan rakyat.

Maka tidak mau ambil risiko besar, pertemuan di Bali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi point penting kelanjutan nasib pemerintahan baru kedepan apakah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi dengan menambah anggran dalam APBN-P 2015 nanti atau sebaliknya memangkas subsidi BBM dengan konsekuensinya bakal memicu harga bahan pokok lainnya atau sembilan bahan pokok (Sembako) bakal terkerek dan ujungnya daya beli masyarakat kembali melemah.

Suka tidak suka, kebijakan soal BBM menjadi dilematis bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung presiden terpilih Jokowi lantaran sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) paling vokal menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan berbagai alibi dan kajian yang dikeluarkan. Namun saat ini, kondisi yang pahit itu juga dirasakan lantaran PDIP sebagai partai yang bakal berkuasa ini sulit mengambil keputusan tersebut antara menyelamatkan APBN dengan rakyat kecil menjadi taruhannya atau sebaliknya membiarkan APBN jebol dengan tetap membiarkan harga BBM bersubsidi.

Sejatinya, PDIP sebagai partai pemenang dan berkuasa pada pemerintahan berikutnya jangan jumawa dengan kemenangan meraih suara rakyat tanpa belajar terhadap pemerintah sebelumnya. Karena menjalani roda pemerintahan dan membawa nasib bangsa ini bukan hanya jangka pendek tetapi jangka panjang. Maka sudah saatnya, duduk bersama dan tidak keras kepala dengan pencitraan yang ada.

Bagi rakyat kecil, kenaikan BBM bersubsidi menjadi pil pahit lantaran harga yang lain juga ikut naik. Namun ini sudah menjadi tugas pemerintah bagaimana menyelamatkan rakyatnya dan APBN kedepan akan tetap seimbang dan bukan sebaliknya hanya untuk pencitraan dan blusukan, negara menjadi miskin.

Namun bagi pelaku usaha, sikap tegas dari seorang Jokowi sangat ditunggu. Apalagi sang wakil Jusuf Kalla dengan pengalaman pada pemerintahan sebelumnya diharapkan menjadi pendorong dan bukan sebaliknya mencari aman hanya sesaat dan bukan jangka panjang. Jangan sampai kepastian soal BBM makin memicu spekulan dan kelangkaan BMM sehingga membuat panic masyarakat serta menimbulkan konflik sosial.

BERITA TERKAIT

Menanti Skema Bijak bagi Pajak E-Commerce

Oleh: Pril Huseno Pemerintah berencana akan menerapkan pengenaan pajak 0,5 persen bagi bisnis e-commerce efektif 01 April 2019 mendatang. Potensi…

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi NERACA Jakarta - Dibalik rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Garut, Jawa Barat…

PoliticaWave : Jokowi Kuasai Medsos Pada Debat Pertama

PoliticaWave : Jokowi Kuasai Medsos Pada Debat Pertama NERACA Jakarta - Survei media sosial PoliticaWave menyebut bahwa pasangan capres dan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pasca Debat

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Debat pilpres pertama menyisakan sejumlah persoalan, mulai…

Koperasi Syariah vs RUU Perkoperasian

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Setelah lama tak terdengar dan telah  meredup cahayanya  bertahun – tahun, akhirnya draf…

Lagi, Impor Gula

Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef   Dalam satu minggu terakhir pembahasan mengenai gula kembali mencuat. Pasalnya adalah impor gula yang…