Braman: “Kita Harus Modernisasi Koperasi” - Information and Communication Technology (ICT)

Jakarta - Modernisasi koperasi menuju kancah internasional harus mampu beradapatasi dengan perkembangan teknologi informasi, tatakelola usaha yang baik, dan berani melakukan diversifikasi usaha. Hal itu dikemukakan Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo ketika berbincang dengan wartawan di Jakarta, Kamis (28/8). "Sekarang ini, kita sudah memasuki era globalisasi tidak lepas dari Informasi Teknologi (IT), kalau koperasi tidak melakukan update teknologi, maka akan ketinggalan, informasi akan mudah didapat dengan teknologi, minimal anggota koperasi tahu mengoperasikan telepon seluler cerdas (smart phone)," kata Braman.

Menurut dia, penguasaan IT tidak hanya untuk kepentingan anggota koperasi, namun diperlukan bagi pengembangan dan penguatan kelembagaan koperasi. Dengan demikian, kelembagaan koperasi bisa bergerak lincah dan update terhadap perkembangan dunia internasional.

Selain itu, pengelolaan koperasi harus menerapkan prinsip tatakelola usaha yang akuntabel dan transparan. Transparansi informasi bagi pihak-pihak yang sepantasnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan. "Ada sembilan prinsip dalam tatakelola usaha itu, salah satunya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekaligus agar mendukung revitalisasi koperasi," katanya.

Braman mengatakan, koperasi yang siap bersaing di kancah internasional memerlukan manajer profesional dalam mengurus bisnis koperasi. Meski ketua koperasi dipilih anggota dan pengurus, figur-figur yang ditunjuk semestinya memiliki kepemimpinan dalam bisnis. "Pengurus jangan sampai memilih ketua koperasi yang dipilih hanya karena populer di kalangan anggota, jangan-jangan ketuanya juga dipilih karena pencitraan," katanya.

Dalam mengembangkan bisnisnya, katanya, koperasi harus melakukan diversifikasi usaha. Jangan hanya melakukan bisnis dengan mengandalkan yang sudah ada selama ini. Dicontohkan, mensinergikan bisnis koperasi dengan perseroan terbatas (PT). Hal ini dilakukan dengan persetujuan RAT dengan kepemilikan saham 60 persen anggota koperasi. "Sehingga melalui unit usaha PT, koperasi bisa bergerak cepat, tidak menunggu dulu persetujuan semua anggota," kata Braman.

Tak hanya itu, Kementerian Koperasi dan UKM pun bakal segera mengembangkan program ekonomi produktif di daerah transmigrasi sebagai salah satu upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut. "Kami sedang menjajaki kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengembangkan ekonomi produktif di daerah transmigrasi," kata Braman.

Ia mengatakan kerja sama dengan instansi dan kementerian terkait akan mempermudah koordinasi dalam mengaplikasikan program yang telah digagas kementeriannya untuk masyarakat di daerah transmigrasi.

Untuk kepentingan itu pihaknya akan memetakan potensi dan peluang yang mungkin bisa dikembangkan di masing-masing daerah transmigrasi. "Dari situ kita akan coba rumuskan apa yang bisa dikembangkan di daerah transmigrasi tersebut," katanya.

Braman mencontohkan jika masyarakat di suatu wilayah transmigrasi membutuhkan dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia maka pihaknya siap memfasilitasi.

Begitu pula jika masyarakat membutuhkan perkuatan permodalan maka pihaknya siap mendorong perluasan akses pembiayaan baik melalui dana bergulir KUKM maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Kami juga mendorong agar masyarakat di daerah transmigrasi untuk berkoperasi dan berwirausaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka," katanya.

Oleh karena itu, Braman mengupayakan agar KUR bisa dengan mudah diakses oleh para transmigran di daerah-daerah transmigrasi.

Menurut Braman, para transmigran umumnya telah memiliki bekal semangat untuk hidup mandiri yang tinggi. "Dengan perluasan akses KUR kepada mereka potensi berkembangnya kewirausahaan di daerah transmigrasi akan semakin besar," katanya.

Braman juga berharap wilayah transmigrasi bisa tumbuh menjadi basis ekonomi produktif yang menyejahterakan masyarakatnya apalagi jika ditunjang dengan keberadaan koperasi di dalamnya.

KUR sendiri sampai sejauh ini, kata dia, menjadi salah satu andalan program kabinet SBY-Boediono yang dinilai masih banyak dibutuhkan masyarakat.

BERITA TERKAIT

Kinerja KPK Harus Dievaluasi, Perlu Dewan Pengawas

Jakarta-Kyai muda NU Gus Sholeh mengatakan, kinerja KPK dalam 17 tahun terakhir memberantas kasus korupsi dinilai masih banyak yang harus…

KPK: Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat

KPK: Firli Lakukan Pelanggaran Etik Berat   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli…

Kemenkop Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-Turut

Kemenkop Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-Turut NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan - Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan Konsesi Restorasi Ekosistem WWF Disegel NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat

Pentingnya UU SDA untuk Jaminan Penyediaan Air Bagi Masyarakat NERACA Jakarta - Hanya tinggal selangkah lagi, pengesahan Rancangan Undang-Undang Sumber…

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna

Komisi VI Ajukan RUU Perkoperasian ke Sidang Paripurna NERACA Jakarta - Komisi VI DPR RI memutuskan untuk menerima dan melanjutkan…