Kemenpera Kucurkan Bantuan Untuk 425 RTLH - Kota Sukabumi

Sukabumi - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI mengucurkan bantuan untuk rehab rumah kepada 425 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di dua kecamatan di Kota Sukabumi. Masing-masing pemilik RTLH menerima sebesar Rp7,5 juta. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya (PPS) Kemenpera RI, Sri Nurhayati pada acara sosialisasi massal dan penyerahan bantuan stimulan perumahan swadaya di GOR Lapang Merdeka Kota Sukabumi, Kamis (28/8).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, Camat Warudoyong Yadi Mulyadi dan Camat Gunungpuyuh, Fajar Rajasa, serta diikuti sebanyak 425 penerima bantuan

Dikatakan Sri, bantuan RTLH itu khusus bagi masyarakat miskin. Kriteria penerima bantuan dilihat dari kondisi lantai, dinding dan atap rumah. Rumah harus milik sendiri dan berpenghasilan rendah yang ditunjukkan dengan bukti secara administrasi. “Kriteria ini yang menjadi persyaratan utama penerima bantuan rehab RTLH,” ujarnya.

Penentuan bantuan, kata dia, berdasarkan usulan serta database daerah. Setelah melalui penyeleksian, kementerian menentukan warga yang berhak menerima bantuan. Penerima bantuan diutamakan bagi rumah kumuh dan tidak layak huni. "Bantuan diserahkan dalam bentuk uang ke masing-masing kelompok melalui rekning bank. Namun, pembelanjaan bahan material didampingi Tim Pendamping Masyarakat (TPM),” ujarnya.

Dia mengungkapkan, lama pengerjaan rehab ditentukan paling lama Desember 2014. Jangka waktu selama empat bulan dianggap cukup untuk pengerjaan rehab. Alasannya, sebagian besar rumah berukuran kecil. Untuk itu, Sri mengimbau Pemkot Sukabumi untuk mendorong agar pengerjaan bisa selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebab, jika melebihi waktu yang ditentukan, maka akan menjadi pertimbangan bagi Kemenpera untuk memberikan bantuan tersebut pada tahun berikutnya.“Kalau pengerjaan tidak selesai hingga Desember 2014, dipertanyakan kinerja pemda, dan jadi bahan evaluasi kinerjanya untuk bantuan selanjutnya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Sukabumi H Achmad Fahmi menjelaskan, perumahan dan kawasan pemukiman, mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Karena rumah atau tempat tinggal, merupakan hak dasar rakyat, yang dapat menjamin setiap manusia, untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya.

Hal tersebut, tambah dia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diantaranya, bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat." Saya berharap, bantuan ini benar-benar bisa digunakan secara baik," ujarnya. (arya)

BERITA TERKAIT

Kota Pintar Harus Berikan Layanan Cepat, Akurat dan Murah

    NERACA   Tangerang - Program "smart city" atau kota pintar yang sedang didorong pemerintah untuk dapat diterapkan di…

Kemenperin Ukur Ratusan Industri untuk Siap Masuki Era 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0. Berdasarkan peta jalan Making…

KPK Usulkan Rp20 Triliun untuk Pembiayaan Parpol

KPK Usulkan Rp20 Triliun untuk Pembiayaan Parpol NERACA Jakarta - KPK mengusulkan Rp20 triliun dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Jokowi Naik Sepeda Onthel, Jogja Gegap Gempita

Jokowi Naik Sepeda Onthel, Jogja Gegap Gempita NERACA Yogyakarta - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara…

PDIP : MRT Moda Transportasi Cepat Utamakan Kepentingan Publik

PDIP : MRT Moda Transportasi Cepat Utamakan Kepentingan Publik NERACA Jakarta - Setelah hampir menunggu selama 25 tahun, warga DKI…

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Perindustrian…