Sukabumi - Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi, menggelar sosialisasi tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan di Hotel Palabuhanratu Kamis (28/8). Narasumber yang hadir memberikan materi yakni Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Asep Saeful Ramdan, Kepala  BLH Daden Gunawan, dan Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Kebersihan AdeSetiawan.

Kegiatan ini diikuti 42 orang pelaku usaha dan aparatur kecamatan dari 26 kecamatan di wilayah Selatan Kabupaten Sukabumi.

Kepala Bagian Tata Usaha BPMPT Kabupaten Sukabumi, Asep Sudrajat, SH, dihadapan peserta memaparkan, dokumen perizinan sangat penting bagi seluruh pelaku usaha baik kecil maupun besar. Dokumen perizinan, kata dia, menunjukkan bahwa suatu kegiatan itu memiliki kualitas dan kepastian hukum.

 “Sosialisasi ini dilakukan agar ada pemahaman dan pengetahuan  peserta tentang arti dokumen perizinan dan tata cara memperoleh perizinan. Apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan dokumen izin,” terang dia.

Ia menegaskan, memperoleh izin tidak sulit asal dokumen asal sudah lengkap, meliputi izin lingkungan, rekomendasai camat, surat domisili usaha, rekomendasi dari dinas tekhnis. “Kalau sudah lengkap, maka BPMPT akan langsung memprosesnya. Waktu paling lama mendapatkan perizinan ini menurut perda 14 hari. Namun kalau lengkap bisa hanya tujuh hari kerja,” ungkap dia.

Pelayanan perizinan  sebagai bagian dari pelayanan publik, akan selalu menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. “Apabila tidak puas akan pelayanan yang diberikan oleh petugas BPMPT, masyarakat bisa menyampaikan keluhan pada Bidang Pengaduan dan Perlindungan Investasi yang ada di BPMPT,” imbuh dia.

Orang nomor dua di BPMPT Kabupaten Sukabumi ini meminta agar para pelaku usaha mengutamakan pemberian Cooperate Social Responsibyliti (CSR) kepada masyarakat sekitar lingkungan. “Pemberian CSR bagi masyarakat lingkungan sangat penting, sebagai bukti bawah perusahaan itu memiliki keterikatan dengan masyarakat,” ujar dia.

Pada kesempatan itu, para pemateri memaparkan tata cara mengajukan rekomendasi sebelum mengajukan dokumen ke BPMT untuk diproses. “Pemohon izin harus mendapatkan dulu rekomendasi dari  dinas terkait sebelum memasukkan dokumen ke BPMPT. Kalau dokumen ini lengkap, maka perizinan akan segera di proses,” jelas Kepala Bidang PPP Syarifuddin  Rahmat AP.

Kepala BLH Kabupaten Sukabumi, Daden Gunawan dihadapan peserta menjelaskan arti penting kajian lingkungan hidup. “Kajian ini bukan hanya untuk mendapatkan dokumen perizinan. Namun, dengan adanya kajian lingkungan hidup, maka ada kepastian pendirian suatu badan usaha itu tidak mempengaruhi ekosistem lingkungannya,” jelas dia.

Para pelaku usaha yang hadir pada kesempatan itu menyambut baik sosialisasi tersebut. Mereka mengaku, selama ini masih bingung akan proses untuk mendapatkan izin. “Sehingga para pelaku usaha acapkali menggunakan jasa pihak ketiga karena kekurangpahaman proses pelayanan perizinan,” ungkap Dadang seorang peserta. (ron)