NERACA

Jakarta – Sebagai negara dengan luas lautan yang lebih besar dibanding darat, sudah selayaknya Indonesia menjadi pusat produksi dan industri hasil laut. Dari total lahan yang tersedia untuk memproduksi rumput laut ada sekitar 1,1 juta hektar tetapi baru sekitar 20% atau 220 ribu hektar yang sudah dimanfaatkan. Padahal, rumput laut merupakan komoditas strategis yang dapat membuka peluang lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di pesisir.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun dalam sambutannya pada acara Musyawarah dan Sarasehan Nasional Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) di Jakarta, Kamis (28/8).

Khusus untuk pengembangan industri rumput laut, kebijakan hilirisasi atau pengolahan bahan mentah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian menjadi sangat penting. Oleh karena itu, rumput laut sangat strategis untuk dihilirisasi karena dapat meningkatkan added value yang besar dengan memiliki 500 lebih jenis produk hasil olahan.

Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang membahas Rencana Perindustrian Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sebagai pelaksana amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang sudah pada tahap finalisasi. Karena potensi bahan baku rumput laut yang cukup besar, di dalam RIPIN tersebut, industri rumput laut akan menjadi salah satu prioritas yang menjadi andalan masa depan, serta termasuk ke dalam kelompok industri pangan bersama industri pengawetan dan pengolahan hasil laut, industri pengolahan susu, industri pengolahan buah-buahan dan sayuran, industri minuman, industri tepung serta industri gula berbasis tebu.

Wamenperin juga menambahkan bahwa dalam RIPIN dijelaskan tiga tahap pembangunan industri rumput laut untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, yaitu pertama, pada periode tahun 2015-2019 yang merupakan tahap awal, diarahkan pada peningkatan utilisasi dan penambahan investasi baru. Kedua, pada periode tahun 2020-2024 bersama dengan industri pengolahan hasil laut lainnya diarahkan pada pengembangan pangan fungsional berbasis limbah industri hasil laut. Ketiga, pada periode 2025-2035, industri pengolahan rumput laut telah menjadi bagian dari industri pangan fungsional dan suplemen serta pure carrageenan beserta turunannya.

Selain RIPIN, Kemenperin sedang mengkaji usulan pemberlakuan Bea Keluar (BK) untuk mendukung ketersediaan bahan baku rumput laut bagi industri dalam negeri, usulan ini masih dalam pembahasan lebih lanjut terutama mengenai kesiapan industri dalam menyerap produksi rumput laut yang besar. Disisi lain untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan bahan penolong yang cukup tinggi, Kemenperin juga mengusulkan pemberian dukungan kebijakan insentif fiskal pada sembilan sektor industri dengan nilai impor tertinggi dengan Kementerian Keuangan. “Insentif fiskal ini berupa pemberian keringanan pajak bagi industri-industri dengan kriterian tertentu, yaitu dengan fasilitas tax holiday bagi investasi baru, amupun tax allowance untuk industri yang sudah ada,” ujarnya.

Pada sisi pendidikan, untuk mendukung kebijakan pengembangan SDM industri rumput laut Kemenperin juga melakukan reposisi Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Tinggi yang berada di bawah lingkup Kemenperin. “Kami berharap agar ASTRULI dapat bekerjasama dan memberikan kontribusi dalam pembinaan SDM industri rumput laut, terutama dalam menentukan arah pembinaan pendidikan atau dapat membantu dalam penyusunan kurikulim pendidikan seperti yang telah dilakukan Balai Diklat Industri Makasar,” tegas Wamenperin.