Arti Kemanusiaan dan Kedamaian Bagi Media

Kini,masyarakat dunia mempunyai agenda terbaru, yaitu Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015. Tak ada tolok ukur yang dapat dipakai untuk menilai,berhasil tidaknya program pembangunan sebelumnya yang dikemas dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2000-2015.

Di antara yang dianggap tidak penting dalam melaksanakan dan menunjang keberhasilan program MDGs tersebut adalah peran media. Dan, Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Global Media Forum (GMF) 2014 pun merasa ikut bertanggung jawab memasukkanperan media sebagai subyek penting dalam program berikutnya, yaitu Susstainable Development Goals (SDGs) 2015.

Isu penting yang perlu diangkat media menyertai program SDGs tersebut adalah aspek kemanusiaan. Menurut Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kominfo Freddy H Tulung, di situ kita bicara banyak tentang pendidikan, kemanusiaan, hhingga upaya memberantas korupsi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Isu berikutnya, bagaimana caranya agar isu-isu di Indonesia tidak dicover secara berat sebelah.

“Kita semua akan menghadapi tantangan baru untuk memastikan peran media dan partisipasi sipil dalam membentuk pembangunan di masa mendatang setelah era MDGs,” kata Menteri Kominfo Tifatul Sembiringdalamacara GMF di Bali Nusa Dua Convention Center,Bali.  Perjamuan insan media dan yang para pihak terkait diadakan 25-28 Agustus 2014.

Menurut Tifatul,masyarakat media perlu merumuskan langkah bersama untuk menghadapi persoalan bersama tersebut. Lewat Global Media Forum ini, Indonesia ingin mengajak semua negara untuk sama-sama merumuskan apa yang bisa dilakukan media untuk menangani persoalan dunia yang kian kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan, pembangunan berkelanjutan serta perdamaian dunia. “Memang,kita tidakbisa menggiring media, tapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, media jug harus ikut membantu mewujudkan agenda pembangunan tersebut.

Perwakilan UNESCO di Indonesia Hubert Gijzen mengingatkan kalau media harus terlibat dalam berbagai persoalan dunia. “Tidak hanya dalam bentuk satu arah yaitu menginformasikan sesuatu, tapi juga secara dua arah, dengan saling menghubungkan para pemangku kepentingan serta kelompok anak muda,” katanya.

Khusus tentang isu di Indonesia, Hubert melihat ada sejumlah tantangan. Tantangan utama adalah negara Indonesia yang sangat luas dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. “Tapi pembangunan tidak merata,” ujar profesor ini.

Menurut dia, selain itu konsentrasi media di kota-kota besar membuat daerah-daerah lain seperti dianaktirikan. “Bagaimana dengan NTT? Bagaimana dengan Papua? Saya mendorong media untuk lebih banyak meliput di daerah-daerah tersebut.”

Agenda Media

Ada yang menarik dari presentasi Endi Bayuni, satu dari sekian banyak isu di seputar peranan media, khususnya media profesional. Yaitu,  agenda setting masing-masing media dalam merespons suatu peristiwa. Sependapat dengan Tifatul, media tak bisa didikte untuk satu kepentingan, kecuali kepentingan itu senada. “Jadi siapapun tak bias mengaturnya,” kata Endi mantan pemred The Jakarta Post.

Persoalan berikutnya adalah kepentingan antara pemilik media dan wartawan atau redaksinya. Terkadang,kata dia,keinginan pemilik media tak jarang bertentangan dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang jujur, jernih, dan berimbang. “Konflik kepentingan itulah yang pada gilirannya melemahkan posisi media sebagai kekuatanpenyeimbang,”ujarnya.

Dalam forum itu, peranan Dewan Pers di masing-masing negara menjadi penting, karena membicarakan tentang keprofesionalan media. Di antara persoalanitu adalah etika, tanggung jawab sosial,dan proesionalitas insan dan lembaga media.

Itu sebabnya, Kavi Chongkittaworn, penggagas sekaligus Ketua Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), mengungkit kembali perlunya dibentuk Dewan Pers dalam skala lebih luas. Misalnya tingkat ASEAN, Asia, bahkan tingkat dunia. (saksono)