Jokowi Ajukan Perubahan RAPBN 2015 - Dengan Asumsi Pertumbuhan 5,8%

Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengajukan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 pada DPR. Yang ingin dikoreksi Jokowi terkait asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan rupiah.

Anggota tim ekonomi Presiden-Wakil Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla (JK)Arif Budimanta, mengatakan, permintaan perubahan asumsi makro RAPBN 2015 sudah diajukan Jokowi. Asumsi pertumbuhan dari 5,6 persen ingin dikoreksi menjadi 5,8 persen. “Kami sudah bertemu dengan Jokowi dan bersepakat mengenai anggaran 2015. Hari ini mulai dibahas di DPR soal RAPBN. Jokowi minta asumsi pertumbuhan 5,8 persen,” kata Arif Budimanta yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR RI.

Dasar koreksi pertumbuhan itu, menurut Arif Budimanta. karena Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi 5,8 persen mampu ditopang program utama seperti pemangkasan birokrasi perizinan dalam investasi.

Investasi akan didorong untuk industri antara, industri hulu, dan industri hilir. Hal ini untuk menekan ketergantungan impor bahan baku. Adapun sektor industri yang difokuskan adalah industri yang berbasis pengolahan sumber daya alam, seperti pangan dan pertambangan. “Yang didorong Investasi masuk, bukan hanya untuk portofolio, tapi langsung investasi langsung ke sektor riil,” ujar Arif.

Program untuk memangkas perizinan guna memacu investasi itu akan langsung dipacu pada tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK, atau sejak Oktober 2014 hingga Januari 2015. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, negara diperkirakan akan mendapat penerimaan tambahan sebesar Rp2,6 triliun.

Selain koreksi asumsi pertumbuhan ekonomi 2015, Jokowi juga mengajukan perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp11.600 dari Rp11.900 per US$. Koreksi ini untuk menekan inflasi sekaligus mengantisipasi dampak importasi bahan baku yang diperkirakan masih akan berjalan pada masa-masa awal.

Dalam RAPBN 2015, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan asumsi makro lain seperti inflasi 4,4 persen, suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen, harga ICP minyak 105 per US$ per barel, lifting minyak 845 ribu per barel dan lifting gas 1.248 barel per hari.

Untuk kelonggaran ruang fiskal, Arif mengatakan, Jokowi belum mengajukan perubahan besaran defisit anggaran seperti yang telah dipatok Pemerintahan SBY sebesar 2,32 persen terhadap PDB atau yang senilai Rp 257,6 triliun.

Pembahasan RAPBN 2015 selanjutnya antara pemerintah dengan DPR dijadwalkan akan berlangsung pertengahan pekan ini. Sedangkan, pengesahannya menjadi APBN dijadwalkan akan dilakukan pada akhir September 2014.

Terlalu ‘Pede’

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, dalam RAPBN 2015 sebesar Rp2.019,9 triliun sedangkan ekspektasi dari presiden baru pada pertumbuhan 7%, dolar yang bisa menembus angka di bawah Rp10.000 per dollar AS, melihat kondisi riil pemerintah mendatang terlalu optimis dan “pede” dengan semua target-target yang akan dicapai. “Dengan target yang terlampau tinggi pemerintah mendatang terlalu over dengan target makro ekonomi yang akan dikejar,” katanya saat berbincang dengan Neraca saat acara diskusi Indef yang mengangkat tema “ Pertaruhan Kredibilitas Bagi Presiden dan DPR Baru,” di Jakarta, Rabu (27/8).

Meski, sambung Enny saat ini semua tim ekonomi presiden terpilih memberikan masukan penurunan pertumbuhan ekonomi di angka 5,8%, itu pun masih terasa sulit melihat kondisi saat ini pertumbuhan ekonomi berada di level 5,1%. “Dan proyeksi kami sampai dengan akhir tahun hanya berkisar di angka 5,3%. 5,8 % saja masih sulit, apalagi jika memang benar 7% yang diinginkan oleh presiden terpilih kita,” imbuh dia.

Karena apa, dengan post APBN 2015 yang hanya Rp 2.019,9 trilliun tidak memberikan ruang fiskal yang lebar. Di samping itu, beban energi yang semakin tinggi. Karena, secara keseluruhan subsidi energi pada tahun 2015 bisa mencapai Rp400 triliun, beban subsidi BBM Rp300 triliun lebih, sedangkan untuk subsidi listrik mencapai Rp80 triliun. Belum lagi belanja rutin kementrian, gaji pegawai dan lainnya.

Sedangkan pendapatan dari pajak 2014 ini targetnya Rp1.110,2 triliun hanya setengah dari RAPBN 2015. Pendapatn negara lain belum bisa mumpuni sehingga memberikan ruang menambah uttang luar negeri untuk menutupi defisit APBN nanti. “Pemerintah mendatang harus realistis melihat kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh,” tegas Enny.

Menurut Enny, semua capaian bisa diraih jika memang pemerintah mendatang konsen terhadap sektor riil, baik industri maupun pertanian nasional. Jika pertumbuhan industri bisa di atas 7%, bisa menaikkan pertumbuhan sektor pertanian bisa di atas 5% yang sekarang hanya 3,2%.

Di samping itu, ada perampingan pengeluaran pemerintah seperti belanja kementrian, gaji pegawai untuk dilarikan ke belanja modal dengan memberikan kelonggaran pada ruang fiskal. “Memang semua itu tidak mudah dicapai dengan instan butuh proses, tapi jika pemerintah mendatang mampu menjalankan itu semua tidak mustahil target-target yang ditetapkan bisa terealisasi,” tandas Enny. (mohar, agus, rin)

BERITA TERKAIT

Kasus Alergi Kian Parah Seiring Perubahan Iklim

Pemanasan global membuat perubahan iklim kian tak terkontrol. Seiring berjalannya waktu, perubahan iklim membuat musim alergi terasa lebih buruk.Hal itu…

Pertumbuhan Otomotif Jadi Magnet DFSK Bermain di SUV

Pasar otomotif Indonesia menjadi salah satu magnet bagi perusahaan otomotif dunia untuk menawarkan portofolio kendaraannya di tanah air, termasuk jenama…

HASIL SEMENTARA PASLON JOKOWI-MA’RUF AMIN UNGGUL - Pemilu Aman, Citra Indonesia Makin Baik

Jakarta-Hingga Pk. 16.00 kemarin (17/4) proses perhitungan cepat (Quick Qunt) dari empat lembaga survei menunjukkan paslon Jokowi-Ma’ruf Amin untuk sementara…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Persepi: Seluruh Data Quick Count Bersumber Form C1 di TPS

NERACA Jakarta-Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan penjelasan alur quick count dalam sebuah pemilu, termasuk Pilpres 2019. Penjelasan ini…

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…

Investor Tidak Perlu Khawatirkan Situasi Politik

NERACA Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor dan dunia usaha di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan situasi politik saat…