NERACA

Jakarta –Besarnya kontribusi kapitalisasi pasar saham syariah sebesar 60% terhadap kapitalisasi pasar saham di Indonesia saat ini sebesar Rp 5.200 triliun, menjadi pertimbangan bagi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk terus mengembangkan industri pasar modal syariah agar tumbuh pesat.

Direktur Pengembangan Pasar Modal PT Bursa Efek Indonesia, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pasar modal syariah menjadi fokus dan agenda utama BEI agar memberika kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri lebih tinggi, “Kami serius mendorong pasar modal syariah karena sektor itu juga merupakan salah satu yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik,”ujarnya di Jakarta, Rabu (27/8).

Dia menuturkan,  saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  sedang menyiapkan cetak biru atau "blue print" untuk pasar modal syariah Indonesia. Nantinya, dengan blue print tersebut bisa meningkatkan nilai investasi maupun jumlah investor lokal di pasar modal.

Tercatat, saat ini ada 307 saham syariah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Pada 2007 lalu hanya ada sekitar 172 saham syariah. Hal ini menggambarkan, bila jumlah saham yang masuk dalam daftar DES mengalami peningkatan dan itu menunjukkan potensi pengembangan pasar modal syariah cukup terbuka. Tidak hanya itu, jumlah investor pun bisa bertambah melalui pendekatan syariah.

Di sisi lain, kata Friderica, instrumen syariah juga dinilai menjadi salah satu pendorong kepercayaan bagi investor asing untuk masuk ke pasar dalam negeri. Sementara Kepala Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menambahkan, pihaknya juga melakukan sosialisasi pasar modal syariah agar masyarakat paham manfaat investasi,”Di BEI sudah ada sistem perdagangan saham syariah di BEI, dan itu satu hal yang luar biasa karena di bursa lain tidak ada,”ujarnya.

Dirinya mengungkapkan, pada 8 Maret 2011 telah diluncurkan fatwa No. 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek yang telah disahkan oleh DSN-MUI. Dimana fatwa itu memudahkan untuk lakukan sosialisasi,”Fatwa-fatwa yang dibuat DSN itu atas perintah UU. MUI berhak menetapkan kesesuaian syariah melalui fatwa," katanya.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menambahkan, perkembangan industri keuangan syariah di dalam negeri cukup positif, pasar keuangan syariah juga membantu pemerintah dalam penerbitan sukuk untuk pendanaan,”Pemerintah perlu pendanaan untuk APBN dan pasar syariah banyak membantu, salah satunya penerbitan global sukuk," ujarnya.

Dia menambahkan, BI menerbitkan "term deposit" valuta asing (valas) untuk bank syariah. Bertambahnya pilihan instrumen pengelolaan likuiditas valas dapat meningkatkan peran industri keuangan syariah dalam membiayai pertumbuhan ekonomi,”Kita juga mendapatkan dukungan dari DSN-MUI. Bulan lalu diterbitkan setelah fatwa terbit. Sudah dilakukan lelang 'term deposit' valas, ada outstanding sekitar 80-89 juta dolar AS,”kata Mirza. (bani)