Atasi Kelangkaan, Pertamina Tambah Pasokan 30% BBM Bersubsidi

NERACA

Jakarta – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi telah terjadi di beberapa kota, salah satu penyebabnya adalah kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang digelontorkan pemerintah. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah mencabut kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, dan PT Pertamina (Persero) akan menambah pasokan BBM bersubsidi 30% diatas konsumsi harian normal.

Direktur Pemasaran Niaga Pertamina, Hanung Budya mengatakan penambahan BBM bersubsidi tersebut untuk mengurai kelangkaan yang terjadi di beberapa daerah. “Pemerintah tidak diam mengambil tindakan segera, kebetulan saya kemarin di Dili dipanggil Pak Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Chairul Tandjung, diminta menghentikan pengkitiran diminta menormalkan BBM PSO (bersubsidi),” kata Hanung di Jakarta, Rabu (27/8).

Hanung menambahkan, dengan perintah tersebut Pertamina melakukan penyaluran 30 persen di atas konsumsi harian normal. "Menyalurkan 30 persen dari normal. Kalau normal 81 ribu," ungkapnya. Namun untuk menyalurkan BBM bersubsidi tersebut, Pertamina memerlukan waktu. Pasalnya operasional mereka terbatas,. Perkiraannya, membutuhkan waktu tiga hari untuk menormalkan pasokan tersebut. “Mobil tangki ada batas waktu, dia bekerja 24 jam. Jadi perlu waktu 2 sampai 3 hari,” tuturnya.

Kuota Habis

Lebih jauh lagi, Hanung mengatakan ada potensi kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada tahun 2014 jebol. Alasannya, mulai kemarin malam, kebijakan pengendalian penyaluran kuota harian BBM bersubsidi di SPBU dihentikan.

Hanung Budya mengatakan, berdasarkan penghitungan Pertamina, potensi kelebihan kuota BBM bersubsidi mencapai 1,35 juta kiloliter (KL). "Kalau kuota tidak ditambah dan kita do nothing, hitungan kami, Premium dan solar habis sekitar Desember," katanya.

Hanung menjelaskan, awalnya tahun ini Pertamina menyalurkan BBM bersubsidi sesuai dengan amanat APBN 2014, yakni sebesar 48 juta KL. Kuota tersebut termasuk bagian Pertamina sebesar 47,04 juta KL. Belakangan, APBN Perubahan 2014 memangkas kuota tersebut menjadi 46 juta KL, dengan jatah Pertamina berkurang menjadi 45,35 juta KL. "Rinciannya, Premium 29,29 juta KL; solar 15,16 juta KL; dan kerosin atau minyak tanah sebesar 900 ribu KL," ujarnya.

Berdasarkan data Pertamina, kebutuhan rata-rata Premium yang disalurkan oleh Pertamina hingga akhir Juli mencapai 81.132 KL, sedangkan solar 42.207 KL. Dengan kuota yang tersisa, kuota harian Premium dan solar masing-masing hanya 80.240 KL dan 41.452 KL. "Artinya, ada defisit kuota yang sangat mengkhawatirkan," ujar Hanung.

Padahal kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berupa larangan penjualan Premium di SPBU di jalan tol, larangan penjualan solar di Jakarta Pusat, dan pengurangan pasokan BBM bagi nelayan sebesar 20 persen tidak efektif. Dengan demikian, jika tidak ada kebijakan apa pun dari pemerintah, Premium dan solar akan habis sebelum waktunya. "Premium pada 20 Desember dan solar awal Desember.

Pengamat energi dari Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa mengatakan, kelangkaan BBM subsidi terjadi lantaran kuota BBM subsidi sudah hampir melewati dari target kuota BBM subsidi. Oleh karena itu, pemerintah pada saat itu membuat kebijakan pembatasan BBM subsidi.

Namun, kebijakan tersebut tidak efektif lantaran pemerintah lebih mengutamakan pasokan BBM subsidi untuk daerah perkotaan yang mengakibatkan daerah pinggiran harus mengalami kelangkaan BBM subsidi. “Jadi ini dampak kebijakan terhadap efektivitasnya rendah dan tidak cerdas,” ujar Iwa.

Iwa mengutarakan, kebijakan pembatasan yang diterapkan pemerintah seperti dilarangnya menjual BBM subsidi jenis premium di rest area jalan tol dan penjualan BBM subsidi jenis solar dalam waktu tertentu. Kebijakan tersebut, sangatlah tidak cerdas karena sama saja pemerintah seperti melemparkan masalah BBM subsidi ke lapangan.

Ketua Komisi XI DPR RI Olly Dondonkambey, mengatakan pihaknya terlebih dulu akan mengecek cashflow pada pemerintah terkait langkah ini. “Apa ini dilakukan dalam rangka menampung kelangkaan BBM subsidi, atau apakah memang akan ada pertambahan volume karena kurang,” jelas Olly.

BERITA TERKAIT

Jokowi Diminta Turun Tangan Atasi Masalah PPP

  NERACA   Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi)…

Gandeng Tiga Bank Syariah - Pertamina Siapkan Payroll Bagi Karyawan

NERACA Jakarta- PT Pertamina (Persero) menggandeng tiga bank Syariah BUMN sebagai mitra dalam pembayaran gaji dan sejumlah pembayaran personal karyawan…

Layani Pasien BPJS Kesehatan - Siloam Tambah Tujuh Rumah Sakit Baru

NERACA Jakarta – Tidak hanya sekedar mencari bisnis semata di industri health care, PT Siloam International Hospital Tbk (SILO) terus…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Proyeksi Kemenperin - Berorientasi Ekspor, Industri Perhiasan Dibidik Tumbuh 5 Persen

NERACA Jakarta – Industri perhiasan merupakan salah satu sektor andalan dalam menopang peningkatan nilai ekspor nasional. Oleh karena itu, Kementerian…

Niaga Bilateral - Indonesia-Amerika Berkomitmen Tingkatkan Nilai Perdagangan

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda menyatakan Republik Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen meningkatkan…

Ada Kemajuan Dalam Pembahasan Penerapan GSP

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa ada kemajuan dalam pembahasan mengenai penerapan pemberian fasilitas kemudahan perdagangan…