Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - LAPOR

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyodorkan sebuah produk layanan bagi masyarakat. Namanya LAPOR, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Di website itu, masyarakat atau rakyat bisa mempertanyakan segala hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintah.

“Itu seperti layanan twitter, masyarakat bisa langsung berhubungan atau mendapat akses penyelesaian jika ada masalah dengan aparat pemerintah,dari tingkat desa,hingga tingkat pusat,’kata Deputi III Ketua UKP4 Agung Hardjono,di sela-sela pertmuanGlobal MediaForum,di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu(27/8).

Menurut Agung, layanan online itu bisa diakses melalui pesan pendek (SMS) ke 1708. Setiap SMS yang masuk akan diregistrasi, dicatat, dan diteruskankepihak yang terkait. Jadi, misalnya,ada warga masyarakat ingin mengadukan masalahnya, yaitu susahnya membuat KTP,kata Agung, maka administrator LAPOR akan menghubungi Pihak terkait yang dimaksudkan dalam SMS itu agar secepatnya mengabarkan dan memberi tahu kepada pengirim SMS.

“Jika sudah ada respons dari pihak terkait, maka akan ditunggu hingga dua pekan. Statusnya akan berubah menjadi warna hijau. Jika pula. Selanjutnya, kalau sudah ada kata setuju atau pengirim SMS puas dan masalah selesai, status berubah menjadi biru, selesai urusan,” tutur Deputi III Ketua UKP4 bidang Pemanfaatan Teknologi dan Analisis Informasi ini.

Bagi UKP4, model layanan informasi seperti itu cukup representatif dalam menampung setiap pengaduan masyarakat, pola ini juga dapat dipakai untuk mengontrol mutu layanan instansi pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya indikator respons atas SMS yang masuk, kata dia, dapat terlihat instansi mana saja yang mampu atau tidak mampu menjawab setiap keluhan masyarakat.

“Model seperti itu sebenarnya sudah banyak diadopsi di negara lain, jadi ini sangat baik dijadikan model layanan masyarakat,” kata Agung usai memaparkan LAPOR di sesi I tentang pengembangan internet dalam Global Media Forum, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, pekan ini.

Ditanya kapan model LAPOR diluncurkan dan diresmikan ke umum, Agung mengakui, program itu memang harus disosialisasikan secepatnya ke masyarakat. Model itu dibuat akhir 2011, tapi baru dibuka pada 2012. Dalam uji coba, saat ini sudah mendapat respons positif dari masyarakat. Aplikasi LAPOR, ujarnya, potensial diakses oleh lebih dari 250 juta ponsel dan 20 juta pemilik smartphone.

Dari data yang ada, sekarang lapanan LAPOR sudah diakses oleh 1.072 orang per hari atau 2567.105 orang hingga sekarang. Selain itu, dari para pelapor, tercatat ada 80 instansi pemerintah yang mengakses LAPOR. “Dari SMS yang masuk, sebanyak 58% masalahnya selesai atau tuntas, dan 27% persoalan yang masuk tak tertangani, dan masih 15% SMS yang sedang diproses dan sudah ada interaksi antara pengirim dengan instansi terkait,” kata Agung.

Selain LAPOR, UKP4 juga menyodorkan Portal Open Data Indonesia yang menyangkut tentang data apa saja dari instansi pemerintah dan bisa diaksesi oleh siapa saja. (saksono)

BERITA TERKAIT

Makanan Ini Bisa Mencegah Penyakit Jantung dan Darah Tinggi

Menjaga kesehatan jantung tak hanya dengan menghindari makanan cepat saji dan makanan yang diproses berlebihan. Beberapa makanan bahkan baik dikonsumsi…

Saham CPRI dan HRME Masuk Efek Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin menetapkan saham PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI) dan…

KKP Permudah Pelayanan Perijinan Pakan dan Obat Ikan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) percepat pelayanan perijinan pakan dan obat ikan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Yang Bangkit Pasca Bencana Alam

Keseriusan pemerintah pusat untuk menyemarakkan kembali sektor pariwisata pantai dengan memberikan kemudahan kepada semua pihak yang terlibat, diantaranya mencabut larangan…

Membahas Upaya Pemulihan Pariwisata Lombok

Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) dari 16 provinsi mengikuti rapat kerja nasional di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan salah…

Bangkit Pasca Bencana Alam

Keseriusan pemerintah pusat untuk menyemarakkan kembali sektor pariwisata pantai dengan memberikan kemudahan kepada semua pihak yang terlibat, diantaranya mencabut larangan…