NERACA

Jakarta – Program konversi energi telah direncanakn sejak lama, akan tetap realisasinya belum terlihat. Maka dari itu, Pengamat Ekonomi Fadhil Hasan meminta agar pemerintah baru dibawah kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla bisa merealisasikannya. Pasalnya, program konversi energi hanya tinggal kemauan politik dari pemimpin.

“Progres program konversi energi memang telah dirancang sejak lama, akan tetapi itu hanya buah bibir yang tak kunjung terwujud. Maka dari itu, kita berharap agar pemerintahan baru tidak seperti pemerintahan sebelumnya, yang tak kunjung direalisasaikan,” ungkap Fadhil di Jakarta, Rabu (27/8).

Menurut pandangan Fadhil, pemerintah baru harus diberikan dorongan untuk segera merealisasikan program konversi. Hal itu, kata dia untuk menanggapi bahwa cadangan energi minyak di Indonesia dalam kategori memprihantinkan karena hanya mampu bertahan 14 tahun ke depan.

Maka dari itu, lanjutnya, langkah diversifikasi dan konversi energi terlebih lagi untuk BBM jelas sangat dibutuhkan saat ini guna menjamin ketersediaan energi dalam negeri. Karena jika energi di dalam negeri habis, maka yang akan terjadi adalah Indonesia terpaksa harus impor energi lagi.

“Saya yakin, jika sumber energi dapat diragamkan, maka sumber energi dan konversi atau mengalihkan ke sumber energi baru seperti gas dan bahan bakar nabati juga dapat mendorong penghematan anggaran untuk dalam negeri,” ujarnya. Fadhil mencontohkan, jika menggunakan gas, pasti sangat murah, sehingga pemerintah tidak perlu mensubsidinya seperti BBM.

Terancam Terhenti

Salah satu program yang diusung adalah dengan mengkonversi energi kendaraan bermotor dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi gas (BBG). Namun program tersebut terancam berhenti. Pasalnya, dalam Rancangan Anggaran Pembangunan Negara (R-APBN) 2015, Program Keberlanjutan (Sustainability Program) konversi BBM ke Gas tidak disediakan anggaran.

“Program pengadaan dan pemasangan konverter kit pada tahun ini ditunda, karena Sustainability Program untuk 2015 tidak tersedia anggarannya. Padahal, program ini sifatnya jangka panjang bukan satu atau dua tahun saja,” ucap Kepala Seksi Pengembangan Proyek Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian Ali Murtopo.

Dijelaskan Ali, sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan, Kemenperin mendapat beberapa amanat. Pertama, penyediaan dan pemasangan konverter kit melalui penugasan langsung badan usaha. Kedua, melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemasangan konverter kit.

“Dari amanat itu, kami di Kemenperin langsung menerbitkan Persyaratan Teknis melalu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 tahun 2012,” lanjut Ali. Tapi, seiring dengan bergulirnya program konvesi energi ini, di lapangan kerap ditemui berbagai kendala yang menghadang. Jumlah SPBG yang minim, hanya 19 lokasi di Jakarta, Palembang, dan Surabaya. Saat ini, hanya lima SPBG yang beroperasi efektif dan sementara melayani bus Transjakarta dan bajaj BBG.

Sudah ada 14 bengkel umum yang sudah disertifikasi Kementerian Perhubungan, tetapi nyatanya hanya dua bengkel yang aktif memasang konverter kit. Selain itu, kendala pasokan gas, SPBG berpindah (Mobile Refuelling Unit), dan harga BBG yang tidak ekonomis bagi taksi membuat progam ini tidak berjalan efektif. Perlu dipersiapkan SPBG, kerja sama pemegang merek kendaraan dan produsen konverter kit, serta memproduksi kendaran yang hanya mengonsumsi BBG kalau program keberlanjutan energi ini bisa sukses dijalankan.

Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, tersendatnya program konversi BBM ke BBG di Indonesia disebabkan banyak faktor, antara lain lambannya pembangunan infrastruktur gas. Faktor lain ialah pasokan gas yang tak dapat diandalkan, harga gas yang tidak ekonomis, dan tak adanya intensif dari pemerintah bagi pengembang BBG.

Program konversi BBM ke BBG untuk sektor transportasi, tidak semudah program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram. Yang dihadapi pemerintah pada program konversi BBM ke BBG adalah industri besar bidang otomotif dan masyarakat kelas menengah atas selaku pemilik kendaraan.

Menurut Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Stategi IGN, Wiratmaja Puja mengatakan produsen mobil perlu didorong memasang alat yang bisa menjadikan gas dapat disalurkan ke ruang pembakaran gas. Upaya itu mempercepat program konversi pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) disektor transportasi. Produsen mobil yang dijual di Indonesia berperan penting dalam program konvensi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan bakar Gas (BBG) di sektor transportasi.

Sejauh ini, jumlah kendaraan yang dipasangi alat untuk menjadikan gas dapat disalurkan ke ruang pembakaran gas (Converter Kit) masih sangat minim. "Baru bus transjakarta yang menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) di sektor transfortasi. Adapun untuk kendaraan pribadi belum banyak," kata Wiratmaja.

Contohnya, dari 100.000 mobil yang dibuat, 10% harus sudah dipasangi Converter Kit untuk bahan bakar gas. Bisa juga memberi intensif berupa pembebasan bea masuk untuk impor Converter Kit tersebut. Selain mendorong produsen mobil, pembangunan stasiun pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) juga harus digalakkan. Masih sedikitnya jumlah SPBG membuat minat konsumen memakai kendaraan bahan bakar gas belum tumbuh pesat. saat ini tercatat ada 14 SPBG yang terdiri dan beroperasi di wilayah Jabodetabek.