Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Ciamis, Jeje Wirtadinata menegaskan, untuk menertibkan keberadaan toko modern di Ciamis, Bupati Ciamis jangan hanya mengeluarkan moratorium, tapi harus mengevaluasi seluruh toko modern di wilayah Kab. Ciamis dan harus berani mencabut izin yang sudah ada.
"Seluruhnya harus dievaluasi, termasuk yang sudah mengantongi izin operasionalnya. Jika tidak sesuai dengan kondisi wilayah, sisi ekonomi dan aspek sosial, Bupati harus berani mencabut izin mereka," kata mantan Ketua DPRD Ciamis itu.
Berdasarkan pengamatannya, hanya ada tujuh kecamatan yang layak memiliki toko modern hal itu sudah disesuaikan dengan karekteristik warga setempat, sisi ekonomi dan aspek sosial. Ketujuh kecamatan tersebut di antaranya Ciamis Kota, Kawali, Panumbangan, Sindangkasih, Rancah, Banjarsari dan Pangandaran.
Sedangkan kenyataan yang terjadi saat ini, papar Jeje, hampir diseluruh wilayah sudah marak berdiri toko modern dan tidak memperhatikan dampaknya yang bisa mematikan usaha toko- toko dan warung kecil di sekitarnya. Selain itu secara ekonomi makro Ciamis tidak diuntungkan dalam hal arus keuangannya.
NERACA Jakarta - Dalam rangka meningkatkan serapan anggaran belanja di pemerintah daerah, Apkasi mengajak pihak swasta khususnya penyedia barang/jasa untuk…
NERACA Solo - Bicara UMKM berarti berbicara ekosistem usaha yang tercipta secara baik. Usaha tanpa pola yang baik akan membuat…
NERACA Sukabumi – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Jawa Barat, tampaknya sulit belajar dari pengalaman soal penyaluran anggaran untuk Badan…
NERACA Jakarta - Dalam rangka meningkatkan serapan anggaran belanja di pemerintah daerah, Apkasi mengajak pihak swasta khususnya penyedia barang/jasa untuk…
NERACA Solo - Bicara UMKM berarti berbicara ekosistem usaha yang tercipta secara baik. Usaha tanpa pola yang baik akan membuat…
NERACA Sukabumi – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Jawa Barat, tampaknya sulit belajar dari pengalaman soal penyaluran anggaran untuk Badan…