Rencana “Merger” Kemendag-Kemenperin Harus Cermat

NERACA

Jakarta – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla tengah mengkaji susunan kabinet sepeninggal era Presiden SBY. Ada kalangan yang menilai susunan kabinet saat ini teralu “gemuk” sehingga perlu dirampingkan. Salah satu Kementerian yang akan dirampingkan adalah penggabungan antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) degan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Menurut Menteri Perindustrian M.S Hidayat, pemerintah mendatang harus cermat serta menghitung efektivitas dan kinerja dari kementerian yang digabung. “Memang ada wacana yang dikembangkan untuk penggabungan dua instansi. Kalau itu dilakukan pasti sudah dihitung betul efektivitas kinerjanya. Penggabungan juga butuh aspek studi dan yang paling penting, kinerjanya meningkat,” kata Hidayat di Jakarta, Selasa (26/8).

Jika melihat negara-negara maju, Menurut Hidayat, lembaga pemerintah yang mengurus sektor perdagangan dan perindustrian memang menjadi satu, tidak terpisah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini. “Sebetulnya kalau mengikuti di luar negeri, trade dan industry selalu jadi satu. Apabila dipisahkan dan antar menterinya cocok, bisa satu program saling melengkapi seperti saat ini,” paparnya.

Dipisah atau digabungkan, lanjut Hidayat, kedua kementerian memang secara langsung atau tidak langsung pasti saling berkait. Namun jika tetap dipisahkan, maka harus dipilih menteri yang bisa saling bersinergi sehingga tidak menghambat pertumbuhan industri dan perdagangan nasional.

“Tidak ada industri yang berjalan sendiri, ujungnya pasti menggantungkan diri kepada marketing maupun ekspor. Sebaliknya input perdagangan untuk produk-produk barang yang menjadi tren untuk investasi dan menambah devisa itu dari perindustrian,” ujarnya.

Hidayat menambahkan, yang harus dipikirkan pemerintahan mendatang yaitu memperkuat sektor industri sesuai roadmap yang sudah disusun oleh pemerintahan sekarang. Dengan demikian, Indonesia diharapkan bisa menjadi negara industri yang kuat.

“Apabila ingin memperkuat Indonesia menjadi negara industri pada 2025 sesuai roadmap, maka sektor industri harus menjadi andalan. Karena kita mau menjadi industri, bukan negara trade seperti Singapura,” tuturnya.

Minta Dirampingkan

Sebelumnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong susunan kabinet 2014-2019 agar lebih ramping supaya mampu bekerja lebih efisien. "Kami mendorong supaya struktur kabinetnya dirampingkan, tugas dan kewenangannya jadi di perjelas," kata Kepala LAN Agus Dwiyanto.

Menurut dia, susunan kabinet dalam pemerintahan saat ini jumlahnya terlalu banyak dengan ke we nangan yang saling tumpang tindih dan tidak jelas. Sementara itu, dengan struktur kabinet yang ramping, sambung nya, manajemen pemerintahan akan menjadi sederhana dan lebih efektif karena tidak membutuhkan koordinasi yang rumit.

Dari hasil kajian lembaganya, LAN mengusulkan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) cukup berisi 20-24 kementerian. Agus juga mengapresiasi adanya usulan dari Tim Transisi Jokowi-JK yang merekomendasikan penggabungan sejumlah kementerian, yakni Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perhubungan.

"Saya mengapresiasi gagasan Tim Transisi untuk mengintegrasikan kementerian," katanya. Dia menambahkan, posisi wakil menteri di sejumlah kementerian juga kurang penting karena selama ini terbukti kurang efektif. Pihaknya mengusulkan agar presiden terpilih mengevaluasi secara kritis terhadap kementeriankementerian yang membutuhkan wakil menteri dan yang tidak.

Sementara itu, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengakui adanya rencana penggabungan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan. Pertimbangannya adalah adanya kesamaan bidang garapan di dua kementerian tersebut.

Kementerian baru yang juga sudah disebut-sebut adalah Kementerian Kedaulatan Pangan. Meski namanya baru, lembaga tersebut sebenarnya merupakan skenario rencana peleburan sejumlah kementerian, yakni pertanian, perikanan, dan perkebunan. “Bisa dilihat kan, ada keterkaitan antara kementerian dan bidang itu,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0 NERACA Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan indikator penilaian…

Songsong Era Digital, Kemenperin Beri Pengarahan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menyambut kehadiran 375 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil rekrutmen tahun 2018. Jumlah tersebut terdiri…

Empat Prioritas Kemenperin di 2019 - Pembangunan Kualitas SDM Industri Menjadi Fokus Pemerintah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian siap mengejar empat program kerja prioritas di tahun 2019. Keempat program tersebut merupakan langkah strategis…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Ada Kemajuan Dalam Pembahasan Penerapan GSP

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa ada kemajuan dalam pembahasan mengenai penerapan pemberian fasilitas kemudahan perdagangan…

Data BPS - Ekspor Industri Pengolahan Turun 6,92 Persen di Desember 2018

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melansir ekspor industri pengolahan pada Desember 2018 mengalami penurunan 6,92 persen jika dibandingkan…

Penurunan Tarif Penerbangan Oleh Maskapai Diapresiasi

NERACA Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengapresiasi penurunan tarif penerbangan yang disepakati oleh seluruh maskapai anggota…