PNS di Kuningan Tidak Peroleh THR

NERACA

Kuningan - Kondisi keuangan pada APBD Kuningan nampaknya memang tengah krisis. Hampir semua SOPD di lingkup Pemkab Kuningan mengaku kesulitan mencairkan anggaran dari APBD, padahal seharusnya kegiatan pada semester pertama 2011 sudah berjalan. Begitupula pada kegiatan rutin bulanan SOPD pun nampak tersendat-sedat.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Harian Ekonomi Neraca, Jumat (19/8), aggaran yang krisis tersebut semakin nampak, karena seluruh PNS di lingkup Pemkab Kuningan dipastikan tidak akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) pada Idul Fitri 1432 Hijriyah ini. Hal tersebut ditegaskan Sekda H. Yosep Setiawan.

“Perolehan gaji ke-13 pada bulan Juli kemarin, saya kira sudah cukup. Jadi PNS di Kuningan tidak akan mendapatkan THR,” tandasnya.

Sementara itu, berkaitan dengan libur yang akan diberlakukan, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi pada Lingkungan Setda Pemda Kuningan, Ahmad Juber mengatakan, cuti bersama bagi PNS di Kuningan akan mengikuti cuti bersama secara nasional. Libur tersebut akan dimulai pada tanggal 29 Agustus sampai tanggal 2 September.

Di tempat terpisah, salah seorang pegawai di Lingkup Setda Kuningan yang enggan disebutkan namanya menyesalkan tidak adanya pemberian THR tersebut. THR merupakan sebuah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh pimpinan. Sebagai abdi negara, mestinya harus memberikan contoh dalam hal perhatian kepada para pegawainya untuk memberikan THR.

“Jika benar kami tidak akan mendapatkan THR, maka ini merupakan sejarah baru di Pemda Kunginan. Sebab pada lebaran-lebaran sebelumnya kami selalu menerima THR,” papar dia.

BERITA TERKAIT

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

KPPOD: Pergeseran APBD untuk THR Berisiko Tinggi

KPPOD: Pergeseran APBD untuk THR Berisiko Tinggi  NERACA Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai pergeseran pos anggaran…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus NERACA Palembang - Perusahaan Umum Damri Cabang Palembang, Sumatera Selatan, menyiagakan 75 bus untuk…