PNS di Kuningan Tidak Peroleh THR

NERACA

Kuningan - Kondisi keuangan pada APBD Kuningan nampaknya memang tengah krisis. Hampir semua SOPD di lingkup Pemkab Kuningan mengaku kesulitan mencairkan anggaran dari APBD, padahal seharusnya kegiatan pada semester pertama 2011 sudah berjalan. Begitupula pada kegiatan rutin bulanan SOPD pun nampak tersendat-sedat.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Harian Ekonomi Neraca, Jumat (19/8), aggaran yang krisis tersebut semakin nampak, karena seluruh PNS di lingkup Pemkab Kuningan dipastikan tidak akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) pada Idul Fitri 1432 Hijriyah ini. Hal tersebut ditegaskan Sekda H. Yosep Setiawan.

“Perolehan gaji ke-13 pada bulan Juli kemarin, saya kira sudah cukup. Jadi PNS di Kuningan tidak akan mendapatkan THR,” tandasnya.

Sementara itu, berkaitan dengan libur yang akan diberlakukan, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi pada Lingkungan Setda Pemda Kuningan, Ahmad Juber mengatakan, cuti bersama bagi PNS di Kuningan akan mengikuti cuti bersama secara nasional. Libur tersebut akan dimulai pada tanggal 29 Agustus sampai tanggal 2 September.

Di tempat terpisah, salah seorang pegawai di Lingkup Setda Kuningan yang enggan disebutkan namanya menyesalkan tidak adanya pemberian THR tersebut. THR merupakan sebuah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh pimpinan. Sebagai abdi negara, mestinya harus memberikan contoh dalam hal perhatian kepada para pegawainya untuk memberikan THR.

“Jika benar kami tidak akan mendapatkan THR, maka ini merupakan sejarah baru di Pemda Kunginan. Sebab pada lebaran-lebaran sebelumnya kami selalu menerima THR,” papar dia.

BERITA TERKAIT

OJK: Masyarakat Jangan Percaya Pinjaman Online Tidak Terdaftar

OJK: Masyarakat Jangan Percaya Pinjaman Online Tidak Terdaftar NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang melakukan…

Peneliti:Kasus Beras Busuk Karena Distribusi Tidak Baik

NERACA Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai kasus 6.000 ton beras busuk di…

Pemkab Tangerang Pantau 100 Perusahaan Tidak Patuh LKPM

Pemkab Tangerang Pantau 100 Perusahaan Tidak Patuh LKPM NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, melakukan pemantauan rutin terhadap…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim NERACA Pamekasan - Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (Perbamida Jatim) akan lebih…

Chandra Asri Petrochemical Dukung Penerapan Aspal Plastik di Cilegon

Chandra Asri Petrochemical Dukung Penerapan Aspal Plastik di Cilegon NERACA Jakarta – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP), perusahaan petrokimia…

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian NERACA Sukabumi - Iklim perkoperasian di Kota Sukabumi belum menunjukan grafik mengembirakan, hal…