Jasa Angkut Bandara Aceh, Tidak Tertib

Saya seorang pegusaha, setiap bulan saya mengirimkan barang melalui jasa transportasi udara. Saya mengirim barang dari Aceh. Bulan Agustus ini, saya mengirim barang lagi. Seperti biasanya, saya mengirim barang lewat terminal kargo bandar udara Sultan Iskandar Muda.

Barang yang saya kirim kali ini memang berbeda jenisnya. Tapi beratnya sama dengan barang yang saya kirim sebelumnya. Beratnya 500 kg. Yang saya persoalkan, kenapa setiap pengiriman barang saya diminta dana lebih untuk jasa angkut (porter). Bukannya mereka sudah diberi gaji? Kemudian pas saya kirim barang kali ini, mereka minta uang angkut Rp 100.000,-. Biasanya hanya Rp 20.000,- alasannya karena barangnya berbeda.

Mohon tanggapannya bagi pihak bandara Sultan Iskandar Muda. Saya pengusaha, kalau setiap mengirim seperti ini, akan sangat merugikan. Mohon ditertibkan. Terima kasih.

Mukmin Kaimuddin

Email: mukminkaimuddin@yahoo.com

BERITA TERKAIT

BPJS Tidak Berlaku Hari Libur

Pemerintah sebagai pemrakarsa terbitnya BPJS Kesehatan yang wajib dimiliki oleh setiap orang di Indonesia, tampaknya lupa mengingatkan fasilitas kesehatan seperti…

Tertib di Tiga Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi

Oleh: Joko Setiabudi, Mahasiswa Pasca Sarjana FISIP- UI Menjelang tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf…

Penerangan Jalan yang tidak Berfungsi

Lampu PJU dipertigaan antara Jalan Jombang ( jalan Amir Machmud), Jalan Sumatra (Pintu Utara VBI) dan Jalan Sawil, Tangerang, dimatikan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Indonesia Bukan Hanya Jawa dan Jakarta di Tangan Jokowi

  Oleh : Dodik Prasetyo, Pemerhati Kebijakan Publik LSISI   Presiden Joko Widodo yang merupakan presiden ke-tujuh Republik Indonesia, menjadi…

Menilik Beberapa Capaian Utama Bidang Perekonomian

Oleh: Calvin Basuki Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dalam pemaparan mengenai kinerja 3 tahun pemerintah, menyebutkan mengenai capaian-capaian utama…

Memanfaatkan Laporan Keuangan Pusat sebagai Sumber Rujukan Nilai Kinerja Pemerintah

Oleh: Muhammad Taufik, KPPN Liwa Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu *) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanahkan Menteri Keuangan, sebagai kuasa fiskal…