NERACA

Jakarta - Proyek Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah digagas tidak termasuk dalam prioritas presiden terpilih Joko Widodo dalam masa kepemimpinannya. "Itu tim transisi kan pernah mengatakan, MP3EI itu bukan prioritas Jokowi. MP3EI bisa hilang tapi proyeknya tetap ada," kata Deputi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Dedy S Priatna di Jakarta, Jumat (22/8) pekan lalu. 

Menurut Dedy, prioritas Jokowi dalam masa kepemimpinannya adalah untuk membahas Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. "Itu yang akan diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2014, hampir semua proyek-proyeknya itu dimasa teknokratik, sudah masuk di rancangan, mungkin akan dibicarakan bersama dengan tim transisi, nanti itu akan ditandatanganin oleh presiden," imbuhnya. 

Terkait anggaran, diakui Dedy anggaran infrastruktur yang tersedia sebesar Rp196 triliun, sementara kebutuhannya mencapai Rp320 triliun pada 2015. "Ada list kekurangan dana dari baseline, enggak mungkin dialokasikan tahun ini. Tapi ada new inisiatif yang akan datang dari pemerintah baru, harus sudah disiapkan dari sekarang," ujarnya.

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anwar Nasution, menganggap program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) yang terus digaungkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa tidak ada hasilnya. Menurutnya program tersebut hanya mimpi saja. "Cuma mimpi-mimpi saja. Apa hasilnya tidak ada," sindir Anwar.

Dia mengatakan beberapa tempat yang masuk dalam MP3EI tidak terbukti ada pembangunan infrastruktur. Padahal infrastruktur sangat penting untuk percepatan pembangunan. "Saya sudah lihat kawasan industri Semangke, tidak ada pelabuhan listrik, tidak ada jalan. Makassar yang isinya gudang udang tapi industrinya car wash," ucapnya.

Berbeda dengan Anwar, pada kesempatan berbeda Pengamat ekonomi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan solusi untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

"Bagi saya, MP3EI adalah karya penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia dan harus didukung penuh," katanya. Selama ini, menurut Dahnil, seluruh daerah hanya terkoneksi dengan Ibukota Jakarta, namun tidak terhubung dengan baik terhadap wilayah lain, misalkan Kalimantan dengan Sulawesi atau Sulawesi dengan Papua.

Meskipun secara geografis lebih dekat, namun infrastruktur antar kedua daerah tersebut buruk, sehingga kegiatan perdagangan dan investasi tidak sebanding dengan hubungan ekonomi di Pulau Jawa. Dahnil menuturkan sumber daya di kawasan Indonesia Timur tidak ekonomis, karena konektivitas yang buruk disebabkan keterbatasan pelabuhan memadai, keterbatasan infrastruktur jalan dan sumber daya listrik. Dia juga menyebut konsep pemerataan pembangunan di daerah terhambat pelaksanaan kebijakan di lapangan yang lemah. [agus]