NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat menilai peningkatan utang luar negeri Indonesia dapat berdampak buruk pada perekonomian nasional, karena tidak berkontribusi banyak terhadap fundamental ekonomi. Pemerintahan baru dan Bank Indonesia (BI) diminta mencermati serius terhadap pemanfaatan pinjaman asing tersebut.

Menurut data BI, posisi utang luar negeri (LN) Indonesia pada akhir Juni 2014 mencapai US$  284,9 miliar. Posisi ini meningkat US$8,6 miliar atau 3,1% dibandingkan posisi akhir kuartal I- 2014 sebesar US$276,3 miliar.

Dari kenaikan utang LN tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 32,33% pada kuartal I-2014 menjadi 33,86% pada kuartal II-2014.  Sedangkan  debt service ratio (DSR) pada periode yang sama meningkat dari 46,42% mejadi 48,28%. DSR adalah rasio total pembayaran pokok dan bunga utang LN dibandingkan dengan total penerimaan ekspor.

Menurut pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha, peningkatan DSR itu merupakan sinyal untuk waspada. Karena dengan dengan semakin meningkatnya utang luar negeri maka akan berimbas buruk terhadap perekonomian nasional. “Kondisi terburuk akan adanya gejolak di pasar keuangan yang nantinya bisa merembet kepada sektor riil sehingga menggerus perekonomian nasional,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (21/8).

Apalagi, sambung dia, dengan ruang fiskal yang ketat kecenderungan bisa memicu utang untuk kembali mengalami peningkatan. Hal itu bisa berimbas pada produktivitas yang semakin harus digenjot lagi untuk membayar utang-utang tersebut jika mau perekonomian tetap berkelanjutan. “Ini harus jadi perhatian bagi otoritas fiskal dan moneter. Perlu usaha untuk menurunkan suku bunga dalam negeri, moneter harus mau mengalah sedikit dengan menurunkan bunga acuannya,” tutur dia.

Eugenia mengatakan utang luar negeri swasta juga perlu dicermati karena terus mengalami peningkatan sehingga bisa membahayakan. Dari utang luar negeri pemerintah memang relatif stabil tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan cadangan devisa seimbang, maka yang dikhawatirkan adalah kemampuan dalam membayar utang tersebut. “DSR-nya sudah mencapai 48%, ini jauh lebih tinggi dari batas aman sekitar 30%. Ini sudah lampu kuning menjelang merah, ekspor melambat dan utang naik ini berbahaya karena selain utang naik pertumbuhan ekonomi kita turun,” ujarnya.

Oleh karena itu, wacana pemerintah yang akan mulai membatasi utang luar negeri dari sisi sektor, rasio utangnya, dan kriteria lainnya, sambung dia, perlu segera direalisasikan. “Menurut saya, juga perlu dibedakan yang selama ini pinjaman jangka pendek digunakan untuk jangka panjang ini bahaya,” ucapnya.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, posisi utang LN meningkat US$26,9 miliar atau naik 10,4% dari US$258 miliar. Peningkatan tersebut terutama disumbang kenaikan pinjaman luar negeri sektor swasta (US$13,6 miliar)serta surat utang sektor publik (US$9,4 miliar) dan sektor swasta (US$2,6 miliar).  

"Peningkatan posisi ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan baik oleh sektor swasta (US$4,2 miliar) dan sektor publik (US$1,2 miliar) serta pinjaman LN sektor swasta (US$1,6 miliar) yang melampaui turunnya pinjaman luar negeri sektor publik (US$0,8 miliar),” menurut laporan resmi BI pekan ini. .

Ekonom UGM Fahmi Radhi mengatakan,  jika melihat utang luar negeri secara keseluruhan, dan tidak hanya swasta, pemerintah seharusnya memperhatikan rasio utang terhadap penerimaan ekspor atau DSR, bukan hanya rasio terhadap PDB. Hal itu satu paket, dan harus dilihat secara komprehensif, jangan hanya rasio terhadap PDB saja.

Pada triwulan I-2014, menurut data BI, rasio utang terhadap PDB sebesar 32,35% meningkat dari triwulan IV-2013 yang sebesar 30,37%. Angka ini menurut sejumlah kalangan dan juga pemerintah masih terbilang aman, apalagi jika dibandingkan negara-negara lain, yang mencapapi kisaran 55%. Namun, rasio utang terhadap DSR pun mengalami peningkatan pada triwulan II-2014 menjadi 48,42% dari 46,32% pada triwulan I-2014.

“Maka dari itu, saya meminta BI dan pemerintah mengeluarkan instrumen pengelolaan utang luar negeri, terutama swasta agar lebih mampu mengelola manajemen risiko utang,” ujarnya.

Menurut dia, penambahan utang luar negeri tidak berkontribusi banyak terhadap penguatan fundamental ekonomi, apalagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karenanya, pemerintahan yang baru harus berani mengevaluasi kebijakan pengelolaan anggaran dan melakukan kebijakan yang lebih tepat lagi sehingga tidak akan membuat defisit anggaran.

“Kemudian pemerintah bisa kesulitan membayar utang jika sumber pendapatan negara tidak dikelola secara benar. Bahkan, potensi gagal bayar utang bisa terjadi jika rasio utang terus meningkat,” ujar Fahmi.

Dia pun menjelaskan pemerintah tidak boleh membiarkan utang Indonesia semakin besar, paling tidak masih berada dalam batas aman dimana rasio utang terhadap DSR dibawah 50%. pemerintah juga bisa menggunakan kebijakan lainnya untuk pembiayaan pembangunan dengan meningkatkan pos pemasukan yang belum digarap, termasuk upaya untuk pengurangan kebocoran dan pengefektifan anggaran. bari/mohar