NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengakui penerimaan pajak sampai dengan 8 Agustus 2014 lalu masih minim.

"Memang saya sudah mendengar langsung dari Menteri Keuangan maupun Direktur Jenderal pajak kelihatannya ada pelemahan penerimaan," katanya di Jakarta, Kamis (21/8).

Dia menerangkan, karena adanya pelemahan tersebut, ia pun khawatir target yang dicanangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) bakal sulit tercapai. 

Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penyerapan pajak. Salah satu cara yang kemungkinan akan dilakukan adalah intensifikasi penyerapan pajak. Kemudian, kata dia perlunya mengambil langkah ektensifikasi. 

"Tentu saya sebagai Menko mendukung semua langkah ini dengan catatan jangan sampai target dijadikan tujuan karena kalau nanti orang yang sebenarnya tidak berkewajiban bayar pajak dipaksa untuk membayar pajak. Akibatnya, iklim usahanya menjadi tidak baik," tuturnya.

Mekanisme ektensifikasi, terangnya merupakan maksimalisasi penyerapan pajak dengan menggali potensi pajak yang belum terserap. "Perluasan wajib pajak, kalau intensifikasi wajib pajaknya sudah ada diperdalam supaya incomepajaknya lebih besar," terangnya.

Mengenai detilnya, Chairul enggan berkomentar. Pihaknya mengaku, soal ini lebih baik ditanyakan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. "Langkah-langkah detilnya tentu kita serahkan kepada Dirjen Pajak dan Kemenkeu," tutup dia.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 548,07 triliun sepanjang periode 1 Januari - 8 Agustus 2014. Jumlah ini masih sekitar 51,11 persen dari patokan target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun ini sebesar Rp 1072,38 triliun.

Sedangkan menurut Direktur Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan mengatakan,

terus membengkaknya pembiayaan negara dari utang berbanding terbalik dengan produktivitas dan kemampuan menggenjot pajak. Pendapatan pajak terus menurun. Padahal, selama ini peran pajak paling besar untuk membiayai belanja negara.

"Pajak kita rasionya masih rendah dari PDB. Utang memang rendah rasio dari PDB tapi utang ini dibayar bukan dari PDB tapi dari anggaran, beda dengan pajak yang seharusnya bisa lebih tinggi rasionya. Boleh rasio utang terhadap PDB liat dompetnya," kata Dani.

Dalam pandangannya, membengkaknya pembiayaan negara dari utang terjadi karena banyak faktor. Terutama menurunnya pendapatan pajak. Selain ini, nominal utang juga terus membesar karena beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Tahun 2014 saja, pemerintah menetapkan pagu pembayaran cicilan pokok Rp 247,7 triliun dan bunga Rp 121,3 triliun.

"Kemudian juga ketergantungan BUMN dan pemerintah daerah atas dasar utang luar negeri semakin besar. Terlihat adanya penerusan pinjaman tahun 2015 ini di PLN sebesar Rp 3,2 triliun, Pertamina 677,6 miliar dan Provinsi DKI Jakarta Rp 298,6 miliar," tegasnya.

Membengkaknya utang luar negeri juga terjadi karena tidak optimalnya penerimaan negara dan kontribusi BUMN yang lemah. "Masih adanya praktik inefisiensi atau pemborosan anggaran," tukasnya. [agus]