NERACA

Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan saat ini badan penyalur penjualan produk energi (BBM dan listrik) bersubsidi hanya ada dua, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Dia menilai dengan ditugaskannya perusahaan pelat merah tersebut akan mengganggu kinerja yang seharusnya fokus dalam pengembangan sumber daya yang bisa dimaksimalkan dengan menciptakan paradigma pembangunan nasional.  

"Karena selama ini paradigma pemerintah dalam pengelolaan energi masih berkutat dengan bisnis dan penerimaan negara tanpa ada nilai tambah untuk pembangunan," kata Anggota DEN Rinaldy Damili di Jakarta, Kamis (21/8).
 
Dirinya pun mencontohkan, sebagai penyedia produk hilir BBM dan Bahan BBG, Pertamina pun memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan bahan bakar bersubsidi ke masyarakat.
 
Akibatnya, fokus kinerja perusahaan terbebani dengan adanya penyediaan BBM bersubsidi yang harus mengikuti kebijakan pemerintah. "Jadi ini bisa membuat tempat cuci tangan para pejabat pemerintah," sambungnya.
 
Dirinya mengungkapkan, peran BUMN sektor energi juga melibatkan sejumlah Kementerian. Setidaknya ada tiga kementerian yang ikut memberi andil terhadap kebijakan Pertamina ataupun PLN.
 
"Bayangkan Pertamina dan PLN itu saja ada tiga Kementerian terlibat, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan. Otomatis bentuk bisnis yang memang dijalankan sebagai BUMN juga perlu memperhatikan aspek dari kementerian lain," kata dia.
 
Untuk itu, dirinya meminta kepada pemerintah membuat badan entitas baru yang fokus dalam penjualan produk energi bersubsidi.
 
"Membagi otak untuk dua aktivitas ya tentu sulit. Seharusnya pemerintah siapkan badan khusus yang berkaitan pada produk energi bersubsidi," tukasnya.

Seperti diketahui anggaran belanja subsidi dalam RAPBN 2015 dialokasikan sebesar Rp 433,5 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk subsidi energi (BBM dan listrik) sebesar Rp 363,5 triliun, dan subsidi non-energi sebesar Rp 70 triliun. Alokasi subsidi energi tahun depan naik 3,8% dari 2014 yang hanya Rp 350,3 triliun.


Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan pemerintah menyadari bahwa dalam pelaksanaannya, penyaluran subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah, sebagian juga masih dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi. 

"Oleh karena itu, sejumlah kebijakan yang selama ini telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi dan juga alokasi yang lebih tepat sasaran perlu terus dilakukan dalam tahun 2015," katanya

Ia mengatakan untuk melanjutkan kebijakan tersebut perlu diambil langkah-langkah kebijakan berupa peningkatan efisiensi subsidi energi melalui ketepatan target sasaran, penyaluran subsidi non energi secara lebih efisien, penajaman penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang lebih valid, dan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

Selain itu, untuk meningkatkan ketahanan energi adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dialokasikan anggaran sebesar Rp 11,3 triliun yang direncanakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan bioenergi. [agus]