Pemerintah Tak Serius Kelola Ketahanan Pangan

ANGGARAN KEMENTAN HANYA Rp17 T

Jumat, 19/08/2011

NERACA

Jakarta – Pemerintah tampaknya belum serius dengan masalah ketahanan pangan. Hal ini dicirikan dengan minimnya anggaran Kementerian Pertanian yang hanya dipatok Rp17,8 triliun dalam RAPBN 2012. Sungguh ironis, negara yang katanya berbasis agraris justeru sangat rendah komitmennya terhadap ketahanan pangan.

Padahal salah satu tolok ukur ketahanan pangan adalah tercapainya target swasembada pangan. Bahkan akibat minimnya anggaran kementan ini membuat pesimis target swasembada pangan, terutama beras, gula, daging sapi, dan kedelai mustahil bisa dicapai oleh pemerintah hingga 5 tahun mendatang.

Hal itu disampaikan staf pengajar ekonomi sumber daya lingkungan FEM-IPB Adi Hadianto kepada Neraca, Kamis (18/8). Menurut dia, rendahnya anggaran untuk belanja modal sektor pertanian membuktikan betapa lemahnya politik anggaran pemerintah. Dalam nota kuangan dan RAPBN 2012, Presiden SBY mengalokasikan anggaran Kementerian Pertanian hanya dipatok Rp 17,8 triliun, jauh lebih rendah dari tujuh kementerian lain seperti Kementerian Pertahanan Rp 64,4 triliun, Kementerian Agama Rp 37,3 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 34,4 triliun.

Kendati dalam RAPBN 2012 pemerintah juga telah menganggarkan subsidi pangan Rp41,9 triliun yang diperuntukkan untuk beras rakyat miskin (raskin) sekitar Rp15,6 triliun, subsidi pupuk Rp16,8 triliun, bantuan benih Rp1,8 triliun, bantuan pupuk langsung, dan subsidi pertanian lainnya, Adi menilai target swasembada pangan masih ”sangat jauh” dari tahun 2012. Bahkan, Adi memperkirakan, dalam jangka waktu 5 tahun mendatang, yakni hingga 2016, kondisi pangan di Indonesia masih akan bergantung dari impor.

”Saya tidak yakin akan swasembada pangan pada 2014. Indonesia minimal 5 tahun ke depan masih tetap bergantung impor untuk ketahanan pangan. Secara agregat Indonesia belum mampu memenuhi pasokan pangan dalam negeri,” jelas Adi.

Itulah sebabnya, dia mendorong pemerintah agar lebih serius mencanangkan program ketahanan pangan lewat politik anggaran dan regulasi yang kuat. Dengan politik anggaran yang kuat, APBN dan APBD akan dialokasikan tepat sasaran pada pembangunan sektor pertanian terutama di daerah. ”Sekarang APBD untuk sektor pertanian di daerah itu sangat kecil, terutama untuk belanja modal. Untuk infrastruktur kurang dari 5 %,” ungkapnya.

Pada zaman Orde Baru, menurut Adi, politik anggaran untuk sektor ketahanan pangan jauh lebih tertata ketimbang era Presiden SBY. ”Dulu anggaran untuk sektor ketahanan pangan memang ada di Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita). Jadi anggarannya jelas. Salah satu yang terlihat itu contohnya irigasi. Pembangunan infrastruktur seperti waduk juga benar-benar terealisasi, malah sekarang nggak ada. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir itu investasi di sektor pertanian sangat minim sekali,” keluh Adi.

Efektivitas Anggaran

Sementara itu, guru besar Universitas Lampung Prof. Dr. Bustanul Arifin, menilai, sulitnya pencapaian target swasembada pangan tidak bisa lepas dari masalah ketidakefektifan penggunaan anggaran dalam APBN, terutama besarnya nilai belanja gaji pegawai yang mencapai 60% dari total anggaran.

“Masalah anggaran sektor pertanian di APBN justru terletak pada efektivitas yang rendah. Kalau bicara swasembada pangan, tidak cukup bicara angka APBN, tapi harus kita lihat program, birokrasi pertanian, komitmen para stakeholder, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya kemarin.

Yang tak kalah penting, kata Bustanul, penggunaan anggaran pertanian Rp17,8 triliun ditambah Rp41,9 triliun untuk sektor ketahanan pangan itu mesti dikontrol masyarakat. Setidaknya jangan sampai boros. Dengan begitu, konektivitas program swasembada akan tercapai. “Dulu, tahun 2004, anggaran pertanian hanya Rp8 triliun, tapi bisa mencapai swasembada beras. Jadi tergantung tingkat efektivitasnya,” dia mencontohkan.

Hal senada juga diutarakan wakil rektor IPB Prof. Hermanto Siregar, yang menyatakan, untuk membangun swasembada pangan, pemerintah harus secara efektif menggunakan anggaran APBN untuk meningkatkan produktifitas padi dan tanaman pokok lainnya. Yang juga harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan produksi lahan per sektor. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing pangan. Selanjutnya, ketika harga pangan di pasaran stagnan tapi produktifitas tinggi, maka keuntungan petani bakal meningkat.

Akan tetapi, pendapat berbeda dikatakan anggota DPR Komisi IV Herman Chairun. Menurut dia, kita jangan cuma melihat dari sisi anggaran tercatat (RAPBN), karena disamping itu pemerintah menyediakan alokasi dana lain yang langsung diberikan Kementerian Keuangan ke BUMN-BUMN terkait, yang tujuannya untuk ketahanan pangan, terutama pengadaan beras.

Menurut Herman, impor beras yang dilakukan selama ini hanya untuk menjaga stabilitas harga, bukan karena defisit beras. “Kita sudah swasembada beras kok. Sejak tahun 2008, kita sudah swasembada beras, surplus 6%. 2009 juga 6%. Memang sempat turun tahun 2010, jadinya hanya 4,5%. Tapi tahun ini ditargetkan naik menjadi 5%. Jadi, stok beras kita itu banyak, tidak perlu khawatir,” pungkas Herman. vanya/salim/ardi/munib/cahyo