NERACA

Jakarta -  Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) swasta terpusat di sektor keuangan, pengolahan dan pertambangan. Posisi ULN pada Juni 2014 mengalami kenaikan menjadi 284,9 miliar dolar AS, meningkat 8,6 miliar dolar AS atau 3,1 persen dibandingkan posisi akhir triwulan I-2014. Utang swasta masih menjadi penyebab kenaikan utang.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan, sektor keuangan mencakup 27,8 persen dari total ULN. "Sektor keuangan sebesar 42,6 miliar dolar AS," katanya di Jakarta, Rabu (20/8).

Dengan jumlah tersebut, sektor keuangan memiliki porsi terbesar dalam ULN swasta. ULN sektor keuangan tercatat meningkat sebesar 7,9 persen dibandingkan dengan triwulan I-2014 yang tercatat sebesar 39,4 miliar dolar AS.

Sektor pengolahan juga berkontribusi besar terhadap ULN swasta, yakni sekitar 20,2 persen dari total ULN swasta atau sebesar 30,9 miliar dolar AS. Dibandingkan triwulan I-2014, ULN swasta sektor pengolahan tumbuh 3,2 persen.

Sektor ketiga terbesar adalah sektor pertambangan yang memiliki porsi 17,8 persen dari total ULN swasta. Sektor pertambangan memiliki utang luar negeri sebesar 27,2 miliar dolar AS. Dibandingkan dengan triwulan I-2014, posisi ULN sektor pertambangan tumbuh 6,7 persen.

Tirta mengatakan BI memandang perkembangan ULN sampai Juni 2014 masih cukup sehat menopang ketahanan sektor eksternal meskipun perlu terus diwaspadai.

BI akan tetap memantau dan memperkuat kebijakan pengelolaan ULN, khususnya ULN swasta, sehingga ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko stabilitas makroekonomi.

Sebelumnya Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengingatkan kepada korporasi baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berhati-hati dalam mengelola utang. Hal ini terkait meningkatnya  Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Maret 2014, terutama dari sektor swasta.

"Kalau dari Bank Indonesia, kita terus mengingatkan kepada korporasi. Dan korporasi-korporasi itu, baik swasta dan BUMN tentu harus waspada dalam mengelola utang," katanya.

Agus mengatakan, berdasarkan pengamatan dan observasi bank sentral, rasio utang luar negeri korporasi swasta dan BUMN sudah cukup besar, bahkan lebih besar dari rasio utang luar negeri pemerintah. 

"Utang memang harus diwaspadai karena utang dari korporasi swasta dan BUMN ada kecenderungan peningkatan. Masih banyak korporasi yang utangnya dalam valuta asing tapi penerimaannya dalam rupiah. Ini perlu dikelola karena utang luar negeri khusus bagi perusahaan-perusahaan yang penerimaannya dalam valuta asing akan membuat risiko," ujar Agus. 

Sejak tahun lalu, bank sentral telah meminta perusahaan untuk dapat menerapkan kebijakan lindung nilai alias hedging. Akan tetapi, masih banyak perusahaan termasuk BUMN yang belum menerapkan hedging. 

"Kalau seandainya tadinya untung terus rugi tidak bisa mengatakan karena perubahan nilai tukar. Kita harus bisa antisipasi situasi dan risiko nilai tukar, tingkat bunga, dan likuiditas," jelas Agus. 

Bagi BUMN besar yang sudah go public, masih ada peran saham non pemerintah sehingga dampak utang tak secara langsung berpengaruh kepada negara. Akan tetapi, apabila BUMN secara penuh dikuasai pemerintah, maka dampak utang akan secara langsung berdampak kepada negara. "Untuk itu pemerintah perlu memberi perhatian, khususnya Menteri Keuangan dan pemerintah secara umum," tegasnya. [agus]