Satgas Pemantau THR Dibentuk Bupati Bogor

NERACA

Bogor - Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang perusahaan terhadap pekerjanya dalam pemberian THR Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah menyiapkan berbagai langkah.

Selama kasus hubungan in­dustrial antara pekerja dan pe­rusahaan memang kerap terjadi di Kabupaten Bogor bahkan mereka kerap menggelar aksi unjuk rasa menuntut hak-hak normatif pekerja.

Menyikapi kondisi itu Bupa­ti Bogor Rahmat Yassin mengaku sudah memerintahkan Kadinsosnakertrans untuk segera membentuk Satuan Tugas pengawasan dan pemantauan pelaksaanaan THR dari manajemen pabrik kepada pe­kerja. Sehingga paling lambat H min 7 seluruh THR sudah diberikan. Jika ada penyelewengan dan kelalaian maka bisa diambil tindakan.

"Paling lambat perusahaan harus memberikan THR kepada pekerja kalau tidak satgas akan segera mengambil tindakan ses­uai aturan" jelas Rahmat Yassin kepada wartawan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor Sumarli merasa puas dengan adanya satgas itu karena akan ada pemantauan yang ketat terha­dap perusahaan.

Sudah seharusnya pekerja mendapatkan haknya yaitu menerima THR sesuai ketentuan terlebih sudah ada keputusan kementrian tenaga kerja yang mewajibkan pemberian THR tepat waktu. Sehingga bila ada yang melanggar harus dikenakan sanksi secara keras.

"Pemda harus menyiapkan sanksi keras kepada perusa­haan yang melanggar ketentu­an pemberian THR" tegas dia.

Lebih lanjut Sumarli juga menegaskan pengawasan juga akan dilakukan dewan, bila perlu membuka pos pengaduan ke­pada buruh yang tidak menerima THR sesuai waktunya.

BERITA TERKAIT

Disnakertrans Kota Sukabumi Imbau Perusahaan Bayar THR Paling Lambat H-7 Lebaran

Disnakertrans Kota Sukabumi Imbau Perusahaan Bayar THR Paling Lambat H-7 Lebaran NERACA Sukabumi - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)…

Pemkab Tangerang Tunggu Peraturan Menkeu Tentang Penyaluran THR

Pemkab Tangerang Tunggu Peraturan Menkeu Tentang Penyaluran THR NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten saat ini menunggu peraturan…

KPK Tetapkan Bupati Solok Selatan Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Solok Selatan Tersangka   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria sebagai…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Presiden Apresiasi Penataan Pasar dan Keindahan Taman Kumbasari Tukad Badung - Presiden Jokowi Kembali Sambangi Pasar Badung Kota Denpasar

Presiden Apresiasi Penataan Pasar dan Keindahan Taman Kumbasari Tukad Badung Presiden Jokowi Kembali Sambangi Pasar Badung Kota Denpasar NERACA Denpasar…

Akhir 2019, PNM Targetkan Nasabah Mekaar Capai 6 Juta Orang

Akhir 2019, PNM Targetkan Nasabah Mekaar Capai 6 Juta Orang NERACA Jakarta - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM…

Pertimbangan Dewan Sukabumi Mengenai PPDB Pakai Sistem Zonasi

Pertimbangan Dewan Sukabumi Mengenai PPDB Pakai Sistem Zonasi NERACA Sukabumi - Adanya sistem baru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)…