NERACA

Bogor - Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang perusahaan terhadap pekerjanya dalam pemberian THR Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah menyiapkan berbagai langkah.

Selama kasus hubungan in­dustrial antara pekerja dan pe­rusahaan memang kerap terjadi di Kabupaten Bogor bahkan mereka kerap menggelar aksi unjuk rasa menuntut hak-hak normatif pekerja.

Menyikapi kondisi itu Bupa­ti Bogor Rahmat Yassin mengaku sudah memerintahkan Kadinsosnakertrans untuk segera membentuk Satuan Tugas pengawasan dan pemantauan pelaksaanaan THR dari manajemen pabrik kepada pe­kerja. Sehingga paling lambat H min 7 seluruh THR sudah diberikan. Jika ada penyelewengan dan kelalaian maka bisa diambil tindakan.

"Paling lambat perusahaan harus memberikan THR kepada pekerja kalau tidak satgas akan segera mengambil tindakan ses­uai aturan" jelas Rahmat Yassin kepada wartawan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor Sumarli merasa puas dengan adanya satgas itu karena akan ada pemantauan yang ketat terha­dap perusahaan.

Sudah seharusnya pekerja mendapatkan haknya yaitu menerima THR sesuai ketentuan terlebih sudah ada keputusan kementrian tenaga kerja yang mewajibkan pemberian THR tepat waktu. Sehingga bila ada yang melanggar harus dikenakan sanksi secara keras.

"Pemda harus menyiapkan sanksi keras kepada perusa­haan yang melanggar ketentu­an pemberian THR" tegas dia.

Lebih lanjut Sumarli juga menegaskan pengawasan juga akan dilakukan dewan, bila perlu membuka pos pengaduan ke­pada buruh yang tidak menerima THR sesuai waktunya.