NERACA

Jakarta – Perusahaan-perusahan plat merah yang seharusnya menjadi agent of development ternyata disisi lain, ada banyak BUMN yang mengalami “kegagalan” sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini lebih disebabkan minusnya kepercayaan yang diberikan menteri terkait.”“Kita semua tahu, big companies milik BUMN harusnya menjadi lokomotif ekonomi. Tapi karena tidak ada trust (kepercayaan) dari pemberi wewenang, perusahaan milik BUMN tidak maksimal bekerja,” kata mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Robby Djohan kepada wartawan dalam diskusi di Jakarta,19/8

Menurut Robby, dari sekian banyak perusahaan BUMN yang ada. Setidaknya hanya 15 perusahaan saja yang dinilai cukup besar dan mampu mendorong perekonomian, seperti Telekomunikasi Indonesis, Pertamina, PLN, Aneka Tambang, Garuda Indonesia, serta jasa perbankan seperti Bank Mandiri dan BNI.

Adapun 15 BUMN tersebut, lanjut Robby,  memiliki peranan dan fungsinya masing-masing dalam mencapai nilai strategis yang terkait dengan penciptaan kemakmuran masyarakat. Karena itu BUMN-BUMN tersebut perlu dikelola secara profesional dengan menerapkan manajemen yang  baik dan mengunakan rambu rambu yang benar.

 “Kalau diberi wewenang penuh, perusahaan seperi Pertamina harusnya bisa capai laba Rp50 triliun. Tapi karena tidak ada trust dari owner (pemerintah), BUMN gagal menjadi lokomotif bisnis ekonomi kita,” kata Robby.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi tak membantah pernyataan mantan Dirut Garuda tersebut.  Menurut Sofyan, kunci sukses mengelola sebuah BUMN, adalah soal trust antara pemilik dan managemen. ‘Yang penting dalam mengelola perusahaan BUMN, jangan sampai salah pilih direksi. Jika salah pilih, alih-laih pengelolaan perusahaan BUMN akan menguntungkan, kerugian dan kekacauan ada di depan mata,” tandasnya.

Sedang mantan Menteri BUMN Tanri Abeng menggarisbawahi “penyakit” klasik perusahaan BUMN adalah ketidakmampuan para direksi untk men-deliver tanggungjawabnya. “Pengalaman saya yang terbaik sewaktu jadi Menteri BUMN, segala sesuatu harus dikomunikasikan. Seyogyanya harus ada komitmen untuk mereview apa yang jalan dan apa tidak jalan. Kalau ada hal-hal yang mengganjal tidak bisa diselesaikan direksi BUMN, pengambilan keputusannya yang tidak jalan,” kata Tanri.

Jajaran direksi atau bawahan perusahaan, menurut Tanri, jarang yang punya keberanian mengambil keputusan. Intervensi politik Menteri BUMN lebih dominan ketimbang keberanian jajaran direksi membuat kebijakan managemen perusahaan BUMN menjadi melempem.  “Sinergi antara Menteri BUMN dan direksi tidak didasari kepercayaan satu dengan yang lainnya. Menteri BUMN terlalu politis sehingga menjadi beban kinerja para direksi. Karena Menteri BUMN adalah posisi politik, responsnya terhadap masalah perusahaan juga politik dan intervensinya pun berbau politik pencitraan,” tegasnya. **Munib