NERACA

Jakarta - Dalam nota keuangan dan RAPBN 2012, total anggaran subsidi hanya mencapai Rp208,9 triliun atau turun Rp28,3 triliun (14%) dari beban subsidi dalam APBN-P 2011 sebesar Rp237,2 triliun. Di mata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria, pemotongan subsidi ini menandakan keuangan pemerintah sudah memprihatinkan.

Sofyano pun yakin pemerintah tidak bisa mengelola dengan baik APBN dengan jumlah seadanya ini. “Jika subsidi yang dipotong ini terkait dengan hajat hidup orang banyak, akibatnya akan menimbulkan inflasi. Misalnya, pemotongan untuk subsidi listrik. semua industri pasti kena imbas. Listrik naik, otomatis inflasi, harga naik. Walaupun rakyat miskin nggak kena kenaikan tarif, tapi mereka akan mengeluarkan uang lebih untuk belanja hasil industri. Sama saja jadinya”, ujarnya kepada Neraca, Rabu (17/8).

Memang, pemerintah berdalih untuk melakukan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara tertutup dan bertahap, kuota volume ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter dan anggaran subsidi BBM sebesar Rp123,6 triliun atau turun dari yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar Rp129,7 triliun.

Sementara untuk subsidi listrik akan dipangkas dari Rp 65,6 triliun pada APBN-P 2011 menjadi Rp 45 triliun. Akibatnya, program pangkas subsidi yang segera direalisasikan pemerintah akan berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata 10% yang akan direalisasikan paling lambat April 2012.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengaskan, dunia usaha tidak bisa menerima kebijakan kenaikan TDL jika hanya dibebankan pada sektor industri. “Kalau kenaikannya hanya untuk sektor industri, saya tidak setuju. Pemerintah harus berani menaikkan tarif listrik ke semua pelanggan, termasuk yang di bawah 1300 KVA. Pengguna listrik di bawah 1300 KVA jumlahnya 30 juta. Kalau pemerintah menaikkan tarif listrik ke semua pelanggan, kenaikan TDL hanya 2%-3%,” katanya kemarin.

Franky menambahkan, penurunan subsidi di sektor energi harus diikuti dengan kebijakan gas untuk PLN dan industri dalam negeri. Karena kalau tidak dibarengi dengan kebijakan distribusi gas, kenaikan harga listrik dan BBM, kata dia, akan berdampak besar bagi daya beli masyarakat.

Pengamat perminyakan Dr. Kurtubi mengatakan, adanya pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah tahun 2012 akan berdampak besar bagi masyarakat. Itulah sebabnya, menurut dia, pemerintah harus mengontrol dan membatasi pemakaian BBM ini, misalnya, untuk mobil berplat merah atau mobil yang di atas tahun 2005 dilarang untuk memakai BBM bersubsidi.

Lebih jauh dia menyesalkan kebijakan ini lantaran menurut dia pemerintah jelas sekali tidak mempunyai tujuan atau misi yang jelas untuk jangka panjang.

Produktivitas Pangan

Hal berbeda diutarakan pengamat pertanian Prof Dr. Hermanto Siregar. Menurut dia, langkah pemerintah memotong subsidi nonenergi bertujuan agar terciptanya kemandirian dan produktivitas pangan. Dia menjelaskan, upaya untuk meningkatkan harga pangan tidak melulu peningkatan subsidi. “Subsidi sifatnya bantuan yang terukur dan rentang waktunya temporari atau sementara. Kalau diberi subsidi terus, kapan mandirinya pangan kita,” ujarnya, Rabu.

Dia memberi contoh, untuk meningkatkan produktifitas padi dan tanaman palawija, yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan produksi lahan per sektor.  Misalnya, kata dia, berap ton per hektar bisa menghasilkan. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing pangan. Selanjutnya, ketika harga pangan di pasaran stagnan tapi produktifitas tinggi, maka keuntungan petani bakal meningkat.

Kemudian, rasional angka Rp 40,3 triliun ini, kemungkinan besar, dialihkan ke arah pembangunan infrastruktur pedesaan. “Jangan salah tafsir dulu. Menurut saya, pemerintah mengalihkan dari sektor tidak produktif untuk pembangunan jalan desa. Ini berkaitan dengan akses usaha tani agar lancar dalam mendistribusikan hasil pertaniannya,” tegas wakil Rektor IPB itu. iwan/vanya/ardi/munib/rin

.