NERACA

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Agustus 2014 akan menyampaikan menyampaikan pidato  terakhir setelah sepuluh tahun terakhir menjalankan pemerintahan di Indonesia. SBY dipastikan akan menyampaikan pidato yang antara lain tentang success stor

y sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Di era keterbukaan ini, SBY diharapkan berani jujur menyampaikan bagian yang tidak sukses.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana mengatakan, bidang pertanian merupakan noktah hitam dalam pemerintahan SBY. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 12 Agustus 2014 menunjukkan, impor produk pertanian melonjak 400% selama 10 tahun terakhir. "Data tersebut dapat dikatakan sebagai indikator bahwa pembangunan bidang pertanian selama dua era Kabinet Indonesia Bersatu tidak berhasil," katanya saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Rabu (13/8)

Pada 11 Juni 2005 di Bendungan Jatiluhur Purwakarta SBY dengan penuh rasa percaya diri mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan. Tindak lanjut dari pencanangan itu di bidang pertanian adalah Program  Swasembada 5 komoditas pangan pada 2010, yaitu beras, daging sapi, kedelai, jagung, dan gula. Meski tidak pernah dipublikasi, program swasembada 5 komoditas itu dapat dikatakan gagal. Program tersebut dilanjutkan pada era KIB II dan ditargetkan tercapai pada  2014. Target itu sebagai salah satu kontrak politik menteri pertanian dengan Presiden SBY.

Hingga pengujung KIB II, pencapaian target swasembada 5 komoditas pertanian tersebut juga tampaknya juga tidak tercapai. Teguh menilai, tidak ada perubahan yang  berarti dalam produksi  kedelai. Akibatnya, Indonesia harus impor  70% dari kebutuhan nasional. Selain itu,  jagung, gula, beras juga masih harus diimpor. 

Teguh mengatakan, impor yang sangat mencolok daging sapi. Pasalnya, dalam proyeksi yang disusun Kementerian Pertanian  seharusnya impor tahun ini hanya sekitar  10% kebutuhan nasional atau setara sekitar  54,56  ribu ton daging sapi. Tetapi diperkirakan impor daging sapi tahun ini diprediksi mencapai 250 ribu ton atau 45% kebutuhan nasional. Populasi sapi potong yang ditargetkan pada 2014  adalah  17,6 juta ton. Tetapi berdasarkan hasil sensus pertanian BPS 2013, populasi  sapi potong hanya 12,6 juta ekor. 

Dia menyatakan, jika dikaitkan dengan anggaran yang disediakan untuk pencapaian program, jelas sangat tidak berimbang. Uang rakyat melalui APBN yang digunakan sejak 2006  tidak imbang dengan pencapaian hasil di akhir pemerintahan SBY pada 2014. 
"Kami berharap Presiden SBY berani secara jujur menyampaikan ketidak berhasilan di bidang pertanian sehingga pemerintah baru nanti dapat menggunakan hal tersebut untuk menyusun program yang lebih baik," ucapnya.

Teguh menambahkan, sudah tidak bijak lagi jika pemerintah menggunakan berbagai alasan, seperti ketersediaan lahan untuk  apologi. Rakyat akan lebih menghargai jika presiden mengedepankan tanggung jawab  sebagai kepala pemerintahan atas ketidak-tercapaian target swasembada di bidang pertanian selama sepuluh tahun terakhir. 

Sementara, dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Persusuan Nasional, Teguh sangat menyayangkan kurangnya perhatian pemerintahan SBY kepada pengembangan peternakan sapi perah rakyat.  Dalam sepuluh tahun ini, produksi susu segar stagnan. Akibatnya,  masa depan Indonesia akan semakin tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri. Saat ini  sekitar 60%  kebutuhan susu harus diimpor. "Padahal pengembangan usaha peternakan sapi perah rakyat  sangat relevan dengan jargon pro job, pro poor, dan pro growth," tukasnya. [agus]