Yayasan Trisakti Laporkan Bambang Widjojanto - Dugaan Fitnah

Jakarta - Yayasan Universitas Trisakti melaporkan pengacara rektorat, Bambang Widjojanto ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya, terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. "Kita melaporkan Bambang Widjojanto atas ucapannya yang menyebutkan yayasan merampas aset negara," kata salah satu Ketua Yayasan Trisakti, Yulius Yudha Halim di Jakarta, Selasa.

Yulius mengatakan Bambang seharusnya mengerti kedudukan posisi perkara Trisakti, karena Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan surat penetapan eksekusi terhadap sembilan pejabat rektorat Universitas Trisakti. Yulius menyebutkan surat putusan penetapan MA memiliki kekuatan hukum tetap yang harus dilaksanakan termohon.

Yulius mengatasnamakan Yayasan Trisakti melaporkan Bambang Widjojanto dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 311 KUHP mengenai dugaan fitnah berdasarkan Laporan Polisi Nomor 2853/VIII/2011/PMJ/Ditreskrimum.

Sementara itu, Sekretaris Umum Yayasan Trisakti, Abi Jabar menegaskan pihak yayasan tidak menggugat perkara terhadap aset milik Universitas Trisakti. "Kita menggugat pejabat rektor, Thoby Muthis dan lainnya ada sembilan orang," kata Abi.

Abi menjelaskan, pihak rektorat telah memutarbalikkan fakta, berdasarkan gugatan yang diajukan yayasan terhadap pejabat rektorat.

Lebih lanjut, Abi menyatakan Thoby tidak berhak menjadi Rektor Universitas Trisakti berdasarkan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 821 K/Pdt/2010 tertanggal 28 September 2010.

Putusan MA menyatakan pihak Yayasan Trisakti sebagai Pembina Pengelola Badan Penyelenggaraan dari Universitas Trisakti serta menjadi pemilik uang pembayaran mahasiswa kepada Universitas Trisakti.

Termasuk yang belum dipertanggungjawabkan kepada Thoby Muthis, sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) huruf b PP Nomor 60 Tahun 1999 dan Surat Dirjen Dikti Nomor 3262/D/T/2003 tanggal 7 November 2003 dan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979.

MA menghukum Thoby Muthis secara paksa dengan menggunakan alat negara atau kepolisian untuk pelarangan masuk ke dalam semua kampus Universitas Trisakti melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Manajemennya, untuk semua jenjang dan jenis program baik di dalam maupun luar Kampus A Universitas Trisakti Jalan Kiyai Tapa Nomor 1 Grogol Jakarta Barat.

Bahkan, Kementerian Pendidikan Nasional membantah mengeluarkan surat pengelola aset Trisakti kepada rektorat yang digunakan sebagai bukti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Namun, Bambang Widjojanto menjelaskan Putusan MA tersebut non-executable, apalagi dalam amar putusan nomor 4, melarang para pihak dan siapapun juga tanpa kecuali yang mendapat wewenang dari pimpinan Usakti masuk ke lingkungan Kampus Usakti dan dilarang untuk melakukan Tri Darma Perguruan Tinggi. Jika putusan ini dilaksanakan, maka dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang menghilangkan hak asasi seluruh civitas akademika Universitas Trisakti.

BERITA TERKAIT

Lagi, Yayasan Intiland Gandeng Habitat - Jangkau Luas Rumah Layak Huni

Melanjutkan kesuksesan dalam menyediakan rumah layak huni kepada masyarakat yang tidak mampu, perusahaan properti PT Intiland Development Tbk, melalui Yayasan…

Saksi Ahli : Praktik Monopoli Mutlak Dilarang - Sidang Dugaan Monopoli Aqua

Dari sidang lanjutan atas dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina …

KPPU Hadirkan Saksi Yang Menurunkan Status Toko - Dugaan Monopoli Aqua

Dari sidang lanjutan atas dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b Undang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri LHK: RAPP Harus Taat Aturan

Menteri LHK: RAPP Harus Taat Aturan NERACA Jakarta - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya sangat menyayangkan upaya…

KPPU Gelar 2JICF Jawab Tantangan Ekonomi Digital

KPPU Gelar 2JICF Jawab Tantangan Ekonomi Digital NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelenggarakan forum persaingan usaha bertaraf…

KPK: Kotim Termasuk Daerah Rawan Korupsi

KPK: Kotim Termasuk Daerah Rawan Korupsi NERACA Sampit - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di Provinsi…