Mayoritas Saham di Bank BUMN Tak Tepat Dibatasi

Jakarta - Kepemilikan saham mayoritas perbankan hanya ditujukan bagi bank-bank asing dan tidak tepat ditujukan bagi bank BUMN. "Di mana-mana, bank BUMN itu kepemilikannya tidak diatur. Jadi sepengetahuan saya kepemilikan dari bank-bank BUMN di China, Thailand dan India itu nggak diatur bahwa ini bank BUMN kepemilikannya 20%. Nggak ada aturan itu," tegas Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini saat buka puasa bersama media di Jakarta, Senin (15/8) malam.

Menurut Zulkifli, di luar negeri tidak ada aturan kepemilikan negara dalam bank BUMN. "Di luar negeri itu nggak ada yang mengatur mengenai bank-bank BUMN itu berapa persen boleh kepemilikan negara. Orang punya negara kok. Punya negara itu punya siapa? Punya rakyat Indonesia seluruhnya. Jadi, ngapain diatur," tukasnya.

"Mau 100% silahkan, mau 60% silahkan. Bank-bank BUMN setahu kami, bisa aja kami salah. Tapi setahu kami tidak pernah diatur berapa batas maksimum kepemilikan bank BUMN. Yang diatur itu yang selain kepemilikan dari BUMN. Makanya juga adalah logis di India, Thailand dan di negara lain. Itu bank-bank BUMN itu tidak dikonsolidasikan. Sementara bank-bank swasta dikonsolidasikan," imbuhnya.

Ia mencontohkan, di India tidak ada upaya mengkonsolidasikan bank BUMN. Di China hampir semua bank besar adalah bank pemerintah walaupun publik dalam arti mayotitasnya publik. "Kita tahu ICBC kemudian Agriculture Bank of China itu semua bank negara semua walaupun porsinya kecilnya adalah publik. Tapi apakah ICBC, Agriculture Bank of China dan Contruction Bank of China itu digabung? Nggak. Di sana nggak ada usaha menggabung-gabungkan bank BUMN," bebernya.

Di negara-negara tetangga, kepemilikan asing di bank memang dibatasi. "Yang kami ketahui bahwa di negara lain porsi kepemilikan asing di bank-bank di Malaysia, Singapura sepengetahuan kami memang dibatasi. Misalnya di Malaysia porsi kepemilikan asing di Bank di Malaysia sepengetahuan saya itu sekitar 20%, kemudian di Filipina 30%. Data ini yang kami dapat dari pengkajian terhadap kondisi diluar negeri," ucapnya.

Sementara porsi kepemilikan asing di bank-bank Singapura, imbuhnya, ada beberapa macam ada 15%, 20% dan 25%. "Jadi kalau seandainya ke depan Bank Indonesia membatasi kepemilikan asing di bank-bank di Indonesia saya kira itu sesuatu yang logis dan wajar karena memang di luar negeri peraturannya memang demikian," tukasnya.

BERITA TERKAIT

Bank Nagari Didorong jadi Bank Syariah

    NERACA   Padang - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat (Sumbar) mendorong percepatan konversi Bank Pembangunan Daerah Sumatera…

BUMN Jadi Alat Politik?

Sudah menjadi rahasia umum BUMN kerap jadi pembicaraan banyak pihak terkait sumber dana menjelang Pemilu dan Pilpres. Namun yang harus…

Bank Banten Dukung Bapenda Permudah Layanan Masyarakat

      NERACA   Banten - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) mendukung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Industri Properti Perlu Waspadai Suku Bunga dan Likuiditas

      NERACA   Jakarta – Industri properti dihimbau untuk mengantisipasi terhadap dua tantangan penting yaitu ketidakpastian ekonomi global…

Bank Muamalat Kerjasama Remitansi dengan Al Rajhi Bank Malaysia

      NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Al Rajhi Bank Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama…

Masalah Fintech, LBH dan OJK Masih Deadlock

      NERACA   Jakarta - Pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta belum…