RAPBN 2012 Hanya Memakmurkan PNS? - DINILAI ABAIKAN KEPENTINGAN RAKYAT MISKIN

NERACA

Jakarta - Nilai RAPBN 2012 yang mencapai Rp1.418,5 triliun ternyata naik Rp 97,7 triliun (7,4%) dibandingkan APBN 2011 yang hanya sebesar Rp 1.320,8 triliun. Namun sayangnya lagi-lagi RAPBN 2012 ini terus menerus memanjakan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS). Buktinya gaji PNS akan naik lagi sekitar 10%. Padahal jumlah PNS hanya 4,7 juta ketimbang rakyat miskin yang mencapai 31 juta orang.

NERACA

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Indonesia (Fitra), Uchok S. Khadafi, mengaku kecewa dengan postur RAPBN 2012. Bahkan dia menilai cacat konstitusional. Lihat saja, setelah 66 tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, ternyata APBN tak kunjung pro kepada kemakmuran rakyat.

"Malah muncul anggaran sekitar Rp. 215,7 triliun hanya untuk 4,7 juta PNS. Angka ini jauh kontras untuk 31 juta rakyat miskin yang hanya mendapat anggaran Rp 50 triliun," ujarnya kepada Neraca, Rabu (17/8).

Menurut dia, postur RAPBN 2012 ini menggambarkan orientasi anggaran negara lebih mengutamakan kesejahteraan birokrasi dibandingkan kesejahteraan rakyat miskin. Reformasi birokrasi seharusnya membuat belanja birokrasi makin efisien. Bukan terus membengkak setiap tahunnya.

"Belanja modal, dibanding belanja pegawai, hanya meningkat Rp27,1 triliun atau menjadi Rp. 168,1 triliun. Bahkan sebesar 61% RAPBN 2012 tidak ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya.

Hal yang senada juga dikatakan ekonom Econit Dr. Hendri Saparini. Dia menilai penyusunan APBN seharusnya mengacu Pasal 23 UUD 1945, di mana anggaran negara ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Politik anggaran kita lemah, di mana politik anggaran ini tidak mengikuti referensi UUD 1945," ujarnya kepada media elektronik belum lama ini.

Menurut Hendri, porsi APBN yang sebesar 70% hanya untuk pengeluaran rutin, seperti gaji pegawai pemerintah dan subsidi, dinilai tidak mencerminkan hal tersebut. Dengan alokasi besar hanya untuk sesesuatu yang bersifat rutin ini, Hendri menilai arah kebijakan pemerintah tidak terlihat. "Ini (sektor perekonomian) yang dapat prioritas yang mana," katanya.

Lebih jauh kata Hendri, RAPBN 2012 tidak mencerminkan strategi pemerintah dalam satu tahun. Dampaknya, baik masyarakat maupun pebisnis sulit mengetahui sektor atau industri mana yang akan digenjot pemerintah. "Kebijakan-kebijakan (dalam APBN) itu tidak memperlihatkan sinyal apakah ekspansif atau kontraktif," ucapnya

Secara terpisah, guru besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengungkapkan keprihatinannya, karena APBN selain untuk membayar gaji pegawai, juga untuk membayar utang. “Saya prihatin, situasi anggaran kita hanya untuk belanja pegawai dan bayar utang saja. Untuk alokasi bayar utang sudah 14%, sementara hanya sekitar 12% yang benar-benar untuk pembangunan sektor riil,” ujarnya kemarin.

Erani mengakui, struktur RAPBN 2012 ini sangat buruk. Dari tiga fungsi APBN, hanya satu fungsi yang berjalan, itupun yang 60% habis untuk belanja pegawai. “Dua fungsi yang lain, yaitu fungsi distribusi dan fungsi stimulasi tidak jalan. Makanya kita jangan berharap APBN kita bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional,” tuturnya.

Sebenarnya, menurut dia, pemerintah dan DPR punya kemampuan membuat kebijakan APBN yang pro pembangunan. Di zaman Orde Baru, APBN mampu berfungsi meningkatkan pembangunan. “Sekitar 40%-50% untuk membangun. Sekarang terbalik, lebih dari 50% untuk belanja pegawai, ini menunjukkan politik APBN tidak efektif,”tandasnya.

Yang jelas, lanjut Erani, Politik RAPBN 2012 memperlihatkan tidak adanya keberpihakan yang jelas pada pembangunan. “Sektor apa yang mau diprioritaskan juga tidak tampak. Politik subsidi juga buruk. Artinya, APBN kita gagal dalam membangun wajah ekonomi yang bermartabat,”urainya.

Ubah Struktur

Tak berbeda dengan pengamat kebijakan publik UI, Dr. Andrinof Chaniago yang menyoroti soal tak berjalannya reformasi birokrasi. “Selama reformasi birokrasi tak dilakukan, maka APBN ini cuma pemborosan saja. Karena APBN dikucurkan untuk PNS tidak kompeten. Jadinya pengeluaran tidak produktif, seakan digerogoti oleh aparat yang tidak memiliki kualitas sama sekali,”tegasnya kemarin.

Struktur APBN itu harusnya di ubah menurut direktur eksekutif Center For Indonesian Regional And Urban Studies (Cirus) itu. Bahkan dia menilai PNS yang tak produktif agar dikeluarkan saja.

“Harusnya lakukan rekrutmen yang benar, mutasi yang benar. Jadi PNS yang tersisa betul-betul yang bisa kerja. Sekarang ini rekrutmen dan mutasi PNS sepertinya asal-asalan. Yang terjadi seperti ini APBN untuk PNS tak kompeten,” keluhnya.

Dalam pidato nota keuangan di DPR kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan menaikkan gaji PNS, TNI, Polri dan pensiunan sebanyak 10% pada 2012. Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13. "Seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah juga memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan pensiunan," katanya

Besaran kenaikan gaji bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan itu rata-rata sebesar 10%. Pemerintah juga berkomitmen untuk tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ketiga belas. Adapun PNS yang akan menikmati take home pay (THP) a.l. PNS golongan III A dan IV E sebesar 10%. Dengan kenaikan ini, maka golongan III E akan meningkat menjadi Rp2,6 juta dari Rp2,3 juta, sementara untuk golongan IV E akan menjadi Rp5,2 juta.dari sebelumnya Rp4,7 juta.

Seperti diketahui, golongan IV E merupakan PNS setingkat wakil menteri keuangan atau eselon I. Sementara untuk golongan III A merupakan PNS setingkat mantan pegawai pajak Gayus Tambunan. Demikian seperti dikutip okezone dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2012. Selain itu, pemerintah dalam kebijakan terkait PNS pada 2012 juga akan menaikkan uang makan PNS dari sebelumnya Rp20 ribu menjadi Rp25 ribu, dan untuk uang lauk TNI/Polri juga mengalami peningkatan dari Rp40 ribu menjadi Rp45 ribu. vanya/munib/cahyo

BERITA TERKAIT

Indonesia Dinilai Tak Alami Bubble Sektor Properti

      NERACA   Jakarta - CEO dan pendiri perusahaan pengembang Crown Group, Iwan Sunito, mengatakan, Indonesia tidak mengalami…

Peradi Dukung Program Bantuan Hukum Rakyat Miskin

Peradi Dukung Program Bantuan Hukum Rakyat Miskin NERACA Jakarta - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah Ketua Umum Fauzie Yusuf…

Menkes Ingatkan Apotek dan Apoteker Hanya Jual Obat dengan Resep Dokter

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengingatkan apoteker hanya menjual obat dengan resep dokter guna mencegah penyebaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

RASIO KREDIT BERMASALAH TINGGI - Bank Diminta Turunkan Biaya Operasional

Jakarta-Bank Indonesia mendesak perbankan untuk segera menurunkan beban biaya operasional agar suku bunga kredit juga bisa menurun seiring dengan penurunan…

Aturan Tarif Bawah Taksi Online Hambat Kompetisi Sehat

NERACA Jakarta-Perusahaan penyedia transportasi berbasis aplikasi, Grab Indonesia, menilai tarif bawah yang ditetapkan Kementerian Perhubungan melalui revisi PM 26 Tahun…

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…