NERACA

Jakarta – Direktur Utama PT INTI (Persero) Tikno Sutisno mengklaim bahwa program sistem monitoring dan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi lewat Radio Frequency Identification (RFID) masih berjalan. Pihaknya ppun menargetkan akan menyelesaikan pemasangan yang saat ini diimplementasikan di wilayah Jakarta. “Program ini masih berjalan, terbukti dari progress yang terjadi,” kata Tikno dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (11/8).

Ia menjelaskan sampai dengan 6 Agustus 2014, pihaknya telah memasang RFID sebanyak 352.641 kendaraan untuk wilayah DKI Jakarta. Selain itu, perangkat sistem berbasis teknologi informasi inipun telah diinstalasi pada 254 dari total 276 SPBU di wilayah Jakarta, 134 SPBU yang sudah online dan 119 SPBU yang telah dinyatakan lulus uji fisik, fungsi, dan kestabilan oleh PT Pertamina selaku pemilik proyek.

“Catatan tersebut menunjukkan bahwa PT INTI dan PT Pertamina terus bekerja sama dalam pemasangan perangkat sistem RFID,” terangnya. Diungkapkannya, perangkat sistem RFID ini tidak sekedar ‘tiket’ untuk membeli BBM bersubsidi. Perangkat sistem ini juga berfungsi sebagai ‘alat blokir’ bagi kendaraan yang biasa menggunakan BBM nonsubsidi atau tidak berhak mendapat alokasi BBM bersubsidi agar tetap mengisi BBM nonsubsidi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan dirinya memperkirakan perangkat teknologi Radio Frequency Identification (RFId) tak bakal berjalan efektif. Alat tersebut merupakan bagian dari program Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, bila sewaktu-waktu pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sesuai dengan harga keekonomian. “Tujuan memakai RFID itu kan melakukan monitoring. Kalau BBM bersubsidi sudah nggak ada, itu tak akan krusial dampaknya,” ujarnya.

Bila ketetapan penjualan BBM bersubsidi disesuaikan dengan harga keekonomian, maka pemasangan perangkat RFID pun sulit diterapkan. "Kalau sudah begitu mau pasang RFID di kendaraan mana?” katanya. Susilo menambahkan, sampai hari ini program SMP BBM bersubsidi kerap mengalami hambatan, baik itu persoalan teknis dan finansial. Imbasnya, implementasi program monitoring ini tak berjalan mulus sesuai perencanaan. "Bayangkan 300 ribu kendaraan baru di Jakarta. Itu pun belum dimanfaatkan seluruhnya," katanya.

Pihaknya mencatat, jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia sebanyak 5.500. Di tambah pula jumlah kendaraan baik sepeda motor, dan mobil mencapai 100 juta unit. Menurut Susilo, akan sangat tidak mungkin pemasangan perangkat RFId bisa sukses dijalankan dengan banyaknya jumlah kendaraan di Indonesia. "Ternyata SPBU itu kira-kira 5.500 SPBU. Masang RFId 5.500 SPBU. Kemudian bayangkan ada 90 juta sepeda motor, 10 juta mobil itu nggak mungkin sukses," katanya.

Tidak Ikut Campur

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tidak mau mencampuri langkah PT Pertamina (Persero) dalam program sistem monitoring Bahan Bakar Minyak bersubsidi melalui perangkat teknologi RFID. Sesuai regulasi, BPH Migas tidak boleh masuk pada wilayah business to business (B to B).

Kepala BPH Migas Andy Norsaman Sommeng mengatakan, sebagai tugas pokok birokrasi, kerjanya hanya mengurusi Peraturan Pemerintah (PP)-nya saja, sementara yang merealisasikan adalah Pertamina. “Pemasangan RFID diserahkan ke Pertamina. BPH Migas nggak boleh masuk karena itu B to B,” kata Andy.

Menurut dia, kalau pengendalian berdasarkan teknologi informasi (IT) itu telah selesai, pihaknya tinggal memverifikasi melalui IT RFID yang masuk ke angkutan umum. “Karena kan kalau RFID itu lewat B to B antara Pertamina dengan PT Inti. BPH Migas tinggal mengawasi saja di antaranya pada angkutan umum. Kita berikan kebebasan ke badan usaha. Kalau diatur sampai detil, muncul kecurigaan,” jelas Andy.

Meskipun begitu, ungkap Andy, sebenarnya pembatasan BBM bersubsidi dengan non cash juga bisa dilakukan. Apalagi kini ada empat bank yang telah bersedia agar tidak ada keributan dalam mengendalikan kuota sebesar 46 juta kiloliter.