NERACA

Jakarta - Indonesia Property Watch (IPW) menilai pemerintah belum mampu menyediakan perumahan rumah untuk golongan bawah atau rakyat miskin. Ketua IPW  Ali Tranghanda mengatakan hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengurangi backlog perumahan.

Sayangnya, itu tak disertai dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap filosofi dan konsep perumahan rakyat yang berakibat buruk terhadap implementasi di lapangan.

"Kementerian Perumahan Rakyat sebagai pelaku kebijakan perumahan di Indonesia menunjukkan kinerja yang kurang baik terlihat penyerapan anggaran yang relatif rendah," kata Ali dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (9/8) pekan lalu.

Selain itu, pemerintah juga tak mampu menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat dengan harga terjangkau. Urusan tersebut kemudian diserahkan kepada swasta. "Harga tanah semakin melambung karena pemerintah tidak bisa mengendalikan harga tanah," tambahnya.

Untuk itu, Ali mendesak pemerintah untuk segera melakukan sejumlah langkah strategis. Diantaranya, pertama, perubahan pola pikir pemerintah untuk memahami perbedaan perumahan rakyat (public housing) dengan perumahan komersial (commercial housing).

"Penyediaan public housing sangat terkait langsung dengan intervensi dan insentif yang diberikan oleh pemerintah sehingga dalam perkembangannya tidak harus selalu mengikuti kenaikan pasar perumahan komersial."

Kedua, penyediaan perumahan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi haknya. Ketiga, penyiadaan blueprint disertai penataan roadmap mengenai perumahan nasional.

Keempat, penyediaan rumah yang terjangkau masyarakat miskin. Itu bisa dilakukan melalui pembentukan bank tanah sehingga persoalan harga bisa dikendalikan. Selain itu, konsep Lisiba dan Kasiba dapat dihidupkan kembali setelah dilakukan peninjauan kembali (review). Termasuk juga pemanfaatan aset-aset pemerintah atau Pemda, BUMN atau BUMD, penyediaan sumber pembiayaan yang murah, dan berkelanjutan, serta berjangka panjang.

"Untuk itu, pelaksanaan FLPP seharusnya dikembalikan sesuai konsep awal," ungkapnya.

Langkah itu diperkuat dengan keberadaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), penerapan konsep hunian berimbang secara proporsional, konsisten dan berkelanjutan melalui kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Namun demikian untuk menghindari penyalahgunaan dana Tapera. Maka harus dibentuk Badan Pelaksana Perumahan Nasional, seperti yang diamanatkan oleh UU No. 1 PKP tahun 2011.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, backlog perumahan di Indonesia mencapai 13,6 juta. Di 2013, hingga sekarang backlog diperkirakan sudah mencapai 15 juta.

Menurut Mantan Ketua Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satria mengatakan sungguh sangat ironis, di saat di sejumlah negara-negara lain masalah perumahan bahkan menjadi prioritas penting, namun di Indonesia tidak demikian. Masalah perumahan merupakan masalah harga diri bangsa.

Keseriusan pemerintah pun dipertanyakan. Menurutnya saat ini belum ada pejabat pemerintah yang berani menjamin kapan rakyat bisa mendapat rumah yang layak untuk mengurang backlog.

"Backlog itu terbagi tiga. Ada yang mampu beli rumah misalnya lima juta orang. Sisanya 10 juta hanya mampu sewa. Bahkan ada yang juga tak mampu sewa dan tak mampu beli. Ini tugas pemerintah," katanya. Hal ini harus dipikirkan terutama untuk presiden baru harus mampu mengatasi ini. Tidak hanya jaminan, tapi juga langkah nyata. [agus]