NERACA
Jakarta - Bank Indonesia menilai bahwa kajian ekonomi dan keuangan regional (KEKR) merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan guna mengukur "temperatur" ekonomi secara nasional. Untuk itu, bank sentral akan mengundang kepala daerah untuk memaparkan program KEKR ini dengan harapan memberikan arahan bagi pembangunan ekonomi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia, Doddy Zulverdi mengungkapkan, dalam KEKR mengkaji perkembangan ekonomi dan kebijakan BI terkini, prospek sektor ekonomi daerah, asumsi makro, serta terdapat rekomendasi kebijakan daerah. "Ini (KEKR) sangat bagus karena berfungsi sebagai strategic advisory ke pemda sebagai pertimbangan atas sikap kebijakan moneter," ungkapnya di Jakarta, Rabu (6/8).
Lebih lanjut Doddy memaparkan, masukan ke pemda berupa perencanaan daerah, pengembangan potensi daerah, penentuan kebijakan, pengendalian harga, rencana pengembangan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan. “Kami kirimkan asumsi makro semacam laporan terkini ke Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)," jelasnya.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi daerah yang belum merata mengharuskan adanya langkah konkret dan strategis yang bisa mendorong pertumbuhan daerah. Di sinilah, imbuh Doddy, pentingnya konsolidasi dan koordinasi. "Langkah konkret dan strategis itu misalnya hilirisasi. Dengan adanya penurunan kinerja ekspor berbasis sumberdaya alam menjadi salah satu latar belakang diselenggarakannya koordinasi ini,” ujarnya.
Dengan karakteristik ekonomi yang berbeda antar daerah, kata Doddy, menyebabkan adanya implikasi yang berbeda dari setiap kebijakan makro. Selain itu, disparitas antar daerah juga masih cukup besar baik di sisi harga, inflasi, pendapatan masyarakat, maupun akses terhadap sektor finansial.
"Otonomi daerah yang memberi kewenangan yang lebih luas bagi daerah dalam proses pembangunan memberikan implikasi semakin pentingnya peran analisis spasial dalam kebijakan moneter," papar dia. Adapun kegiatan kajian ekonomi regional juga dilakukan oleh beberapa bank sentral di negara maju seperti Beige Book (FedRes), Agent's Summary Business Condition (BoE), Domestic Economic Condition (RBA), dan Regional Economic Report (BoJ).
Bank Indonesia sendiri akan menggelar rapat kerja Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) di Manado, Sulawesi Utara, pada 11 Agustus 2014 mendatang. Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah ini bertujuan membahas isu-isu regional yang berdampak pada kondisi nasional.
Jawa mendominasi
Doddy juga menilai perekonomian Indonesia sepanjang 2013 tercatat tumbuh 5,7%. Akan tetapi pertumbuhan yang dinilai masih tinggi itu tidak dirasakan semua daerah. Ekonomi negara ini masih sangat timpang. "Ketimpangan ekonomi di daerah itu masih terjadi. Masih ada terus daerah yang tertinggal. Meskipun total pertumbuhannya tinggi. Ini menjadi masalah dan tantangan ke depan," ungkapnya.
Dia mengatakan, ekonomi terbesar masih terjadi di Pulau Jawa. Hal ini karena kondisi stabilitas makro yang lebih baik. Di samping itu, ada keunggulan dari institusi pemerintah dan tenaga kerja. "Memang dilihat dari kondisi sumber daya manusia memang Jawa lebih tinggi. Industrinya juga banyak di sini. Jadi wajar tinggi," tegasnya.
Selain itu, kondisi di luar Pulau Jawa, menurut Doddy, masih sangat tertinggal infrastrukturnya. Sehingga akses untuk mendorong aktivitas ekonomi itu masih terbatas. Ini terlihat dari rendahnya daya saing produk. "Daerah Sulawesi, Maluku, Papua, sebagian Sumatera, dan sebagian Kalimantan itu juga terkendala kestabilan ekonomi dan infrastruktur," ucapnya.
Untuk pemerataan ekonomi, Doddy menilai perlu dilakukan beberapa hal. Terutama adalah membangun industri bernilai tambah sesuai dengan sumber daya andalannya. Seperti Papua yang mengandalkan tembaga.
Menurut dia, tidak mungkin bila Papua dibangun banyak industri tekstil. Karena tidak berkaitan dengan sumber dayanya. Harusnya yang dikembangkan adalah pabrik pengolahan tembaga. Ini sudah dimulai dengan penerapan aturan minerba oleh pemerintah.
"Agar tidak ada ekonomi yang timpang. Maka strategi pertumbuhannya itu harus diubah dengan pengembangan industri sesuai keunggulan daerah. Itu dimulai sekarang. Jadi ekonomi daerah itu tumbuh dengan stabil," jelasnya.
"Tidak seperti sebelumnya yang kalau lihat Papua, itu kalau bahan mentah ekspor masih menjadi andalan. Kadang ekspor tinggi maka ekonominya langsung melejit. Tapi kalau lagi turun itu langsung anjlok. Itu kan tidak stabil dan ekonominya tetap rendah," pungkas Doddy. [agus]
Urgensi Literasi Digital, Masyarakat Makin Sadar Penipuan di Ruang Digital NERACA Trenggalek – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkolaborasi…
NERACA Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan, potensi perputaran ekonomi yang terjadi selama libur Lebaran 2024…
NERACA Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ASN pindah ke Ibu Kota Nusantara…
Urgensi Literasi Digital, Masyarakat Makin Sadar Penipuan di Ruang Digital NERACA Trenggalek – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkolaborasi…
NERACA Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan, potensi perputaran ekonomi yang terjadi selama libur Lebaran 2024…
NERACA Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ASN pindah ke Ibu Kota Nusantara…