Kuningan – Bisnis walet di Kabupaten Kuningan pada beberapa tahun lalu memiliki potensi yang cukup menggiurkan, namun dalam kurun satu tahun terakhir ini diterpa kelesuan sehingga berdampak terhadap menurunnya pendapatan Pemkab setempat.

Alam Kuningan yang cukup mendukung terhadap produksi walet sempat menjadi andalan para investor luar untuk mengembangkan sayap bisnisnya di Kota Kuda itu. Banyak bangunan tidak berpenghuni manusia dijadikan tempat produksi burung walet, dan itu terus berkembang disetiap titik strategis Kota Kuningan.

Bahkan objek pajak walet menjadi salah satu objek tersulit dalam penagihan pajak. Alasannya, pemilik sarang walet kebanyakan bukan penduduk asli Kuningan, melainkan investor luar dengan menggunakan jasa pekerja (penunggu sarang). Akibatnya menyulitkan petugas penagih pajak karena harus kejar-kejaran dengan pemilik walet. Kalaupun ditemukan alamat pemilik sarang waletnya, petugas harus menunggu sabar sampai ketemu langsung dengan pemilik.

“Itu salah satu dari sekian banyak objek pajak yang tersulit dalam penagihannya. Memang cukup lumayan dari pajak sarang walet ini dan setiap tahun selalu naik, namun pada tahun ini mengalami penurunan,” ujar Kabid Program pada Dinas Pendapatan, Nono Sujono kepada Harian Ekonomi Neraca, Selasa (5/8).

Di tahun 2013 pencapaian pajak walet menyentuh angka Rp 50 juta, namun di tahun 2014 ini hanya ditargetkan sebesar Rp 35 juta, dengan perhitungan pajaknya 10 % dari laba yang diterima pemilik. Penurunan itu terlihat semakin melemahnya produksi walet di Kuningan, bangunan yang tidak dipakai produksi lagi dan menurunnya harga jual yang cukup drastis.

“Sekarang harga jualnya tidak semahal waktu dulu, sehingga banyak industri walet yang bangkrut dan ditinggalkan pemiliknya. Ini hasil survei sehingga capaian pajak walet ini targetnya harus diturunkan,” katanya.

Meskipun pajak walet mengalami penurunan, menurut Nono, tidak berpengaruh besar terhadap pendapatan Kuningan, meskipun memang ada beberapa objek pajak yang hilang, tidak dipungut retribusi dan diambilalih oleh pemerintah pusat. Karena Pemkab Kuningan melalui Dinas Pendapatan telah menggali potensi pajak yang ada sehingga pendapatan pun tidak jauh berbeda ketika semua objek masuk ke Kuningan. Salah satunya PBB yang dikelola langsung oleh daerah bisa menjadi salah satu sumber meningkatanya pendapatan.