Selain Manajemennya Amburadul RSUD Ciamis Diduga Lakukan Pelanggaran HAM

NERACA

Ciamis - Keberadaan fungsi instalasi farmasi di RSUD Ciamis dinilai janggal karena terkesan hanya untuk melayani pasien kurang mampu yang menggunakan jalur Jamkesmas dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau sejenisnya, sementara pasien umum mayoritas tidak bisa menikmati keberadaan instalasi farmasi tersebut.

Padahal, keberadaan instalasi farmasi di sebuah rumah sakit merupakan hal yang diwajibkan sesuai UU untuk melayani kebutuhan obat bagi pasien. Namun, di RSUD Ciamis justru kebutuhan obat pasien umum selalu dibebankan melalui resep yang harus ditebus di apotik

Hal itu diungkapkan Koordinator Eksekutif LSM Front Pemersatu Anak Bangsa-Hak Azasi Manusia (Front Pab-HAM), Guntur Wibisono didampingi Koordinator Kab. Ciamis, Fahmi Faraz. Dengan temuan hasil investigasinya itu, ungkap Guntur, diduga RSUD Ciamis sudah melakukan pelanggaran HAM menyusul amburadulnya manajemen di RSUD Kelas III itu.

Mengapa dikatakan amburadul? lanjut Guntur, karena sudah jelas sekali RSUD tidak memiliki apotek, yang ada justru apotek swasta yang dikelola oleh Koperasi Karyawan RSUD dengan menggunakan sejumlah fasilitas RSUD baik fasilitas fisik maupun SDM-nya.

“Yang lebih parah lagi, sejumlah pasien digiring agar membeli obat di apotik yang ternyata harganya agak tinggi dibanding harga obat di apotik di luar RSU. Kenyataan ini jelas melanggar HAM karena adanya sedikit tekanan terutama dari petugas apotik yang sempat marah saat mengetahui keluarga pasien hanya membeli sedikit obat dengan salinan resep dari apotik sebelumnya,” kata dia.

BERITA TERKAIT

Catatan Positif Penegakan HAM di Indonesia

  Oleh : Muhammad Ridean, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Pelanggaran HAM merupakan permasalahan serius di Indonesia, beberapa kasus bahkan harus…

PMII Cabang Kota Sukabumi Lakukan Aksi - Menjelang Program Seratus Hari Kerja Walikota Sukabumi

PMII Cabang Kota Sukabumi Lakukan Aksi Menjelang Program Seratus Hari Kerja Walikota Sukabumi NERACA Sukabumi - Puluhan mahasiswa yang tergabung…

SK Gubernur Penetapan UMK Tahun 2019 Turun - Disnakertrans Kota Sukabumi Langsung Lakukan Desiminasi ke Perusahaan

SK Gubernur Penetapan UMK Tahun 2019 Turun Disnakertrans Kota Sukabumi Langsung Lakukan Desiminasi ke Perusahaan NERACA Sukabumi - Setelah resminya…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pengembangan UMKM Tanah Air Melalui Program Sektor Unggulan

Pengembangan UMKM Tanah Air Melalui Program Sektor Unggulan NERACA Jakarta - Dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal…

PBB Kuningan Mencapai Target, Sentuh 96%

PBB Kuningan Mencapai Target, Sentuh 96% NERACA Kuningan – Objek pajak di lingkup kota memang sudah sejak lama susah ditarget…

Kemenkop dan BPOM Dukung UMKM Jamu Berdaya Saing

Kemenkop dan BPOM Dukung UMKM Jamu Berdaya Saing NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Pengawasan Obat dan…