Selain Manajemennya Amburadul RSUD Ciamis Diduga Lakukan Pelanggaran HAM

NERACA

Ciamis - Keberadaan fungsi instalasi farmasi di RSUD Ciamis dinilai janggal karena terkesan hanya untuk melayani pasien kurang mampu yang menggunakan jalur Jamkesmas dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau sejenisnya, sementara pasien umum mayoritas tidak bisa menikmati keberadaan instalasi farmasi tersebut.

Padahal, keberadaan instalasi farmasi di sebuah rumah sakit merupakan hal yang diwajibkan sesuai UU untuk melayani kebutuhan obat bagi pasien. Namun, di RSUD Ciamis justru kebutuhan obat pasien umum selalu dibebankan melalui resep yang harus ditebus di apotik

Hal itu diungkapkan Koordinator Eksekutif LSM Front Pemersatu Anak Bangsa-Hak Azasi Manusia (Front Pab-HAM), Guntur Wibisono didampingi Koordinator Kab. Ciamis, Fahmi Faraz. Dengan temuan hasil investigasinya itu, ungkap Guntur, diduga RSUD Ciamis sudah melakukan pelanggaran HAM menyusul amburadulnya manajemen di RSUD Kelas III itu.

Mengapa dikatakan amburadul? lanjut Guntur, karena sudah jelas sekali RSUD tidak memiliki apotek, yang ada justru apotek swasta yang dikelola oleh Koperasi Karyawan RSUD dengan menggunakan sejumlah fasilitas RSUD baik fasilitas fisik maupun SDM-nya.

“Yang lebih parah lagi, sejumlah pasien digiring agar membeli obat di apotik yang ternyata harganya agak tinggi dibanding harga obat di apotik di luar RSU. Kenyataan ini jelas melanggar HAM karena adanya sedikit tekanan terutama dari petugas apotik yang sempat marah saat mengetahui keluarga pasien hanya membeli sedikit obat dengan salinan resep dari apotik sebelumnya,” kata dia.

BERITA TERKAIT

OJK Sebut Bank Papua Lakukan Perbaikan Kinerja

    NERACA   Jayapura - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua menyebut Manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua…

DPRD Kota Sukabumi Lakukan Reses - Sekretaris DPRD : Reses Terakhir Dewan Periode 2014-2019

DPRD Kota Sukabumi Lakukan Reses Sekretaris DPRD : Reses Terakhir Dewan Periode 2014-2019 NERACA Sukabumi - Memasuki masa persidangan ke…

PENGELOLA FINTECH P2P WAJIB DISERTIFIKASI - LBH: Teror Penagih Utang Langgar HAM

Jakarta-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menegaskan, adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus teror penagih utang pinjaman online yang…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Tagar #JokowiOrangnyaBaik Masuk Trending Topic Dunia

Tagar #JokowiOrangnyaBaik Masuk Trending Topic Dunia NERACA Jakarta - Jagad media sosial, khususnya Twitter, pada Sabtu (16/2), dikejutkan dengan munculnya…

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar - Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

Sebanyak 43 Ribu Koperasi Dibubarkan Oleh Kemenkop UKM

Sebanyak 43 Ribu Koperasi Dibubarkan Oleh Kemenkop UKM NERACA Sukabumi - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah membubarkan…