PT BJB Tbk Tak Transparan Laporkan Realisasi CSR

NERACA

Bandung - Ketua Komisi C DPRD Jabar, Mamat Robby Suganda dalam keterangannya kepada Neraca, Rabu (17/8) kemarin mengungkapkan, pihak Komisi C DPRD Jabar menyesalkan pihak PT BJB Tbk karena hingga saat ini tidak transparan melaporkan realisasi penyaluran dana CSR.

Pihak Komisi C DPRD Jabar, sebetulnya sudah jauh-jauh hari meminta pihak PT BJB Tbk agar PT BJB Tbk memberikan laporan secara rinci aliran dana CSR disalurkan ke sektor mana saja dan lembaga mana saja yang menerima.

Namun, permintaan tersebut hingga saat ini belum digubris oleh pihak PT BJB Tbk oleh karenanya dalam waktu dekat Komisi C DPRD Jabar akan memanggil pihak PT BJB Tbk.

Pemanggilan selain dimaksudkan untuk meminta penjelasan soal penyaluran dana CSR juga dimaksudkan untuk bersilaturahmi dengan jajaran Direksi PT BJB Tbk yang baru. Khusus untuk klarifikasi dana CSR saat ini mendesak untuk dilakukan karena menurut laporan pihak Kejati Jabar sudah memeriksa PT BJB Tbk tentang dugaan penyimpangan dana CSR.

Soal laporan pemeriksaan pihak Kejati Jabar, pihak Komisi C DPRD Jabar jika ada temuan penyimpangan mendukung diproses secara hukum. Hal terpenting, pihak Komisi C DPRD Jabar meminta ada penjelasan yang transparan tentang penyaluran dana CSR.

Penyaluran dana CSR, pihak Komisi C DPRD Jabar mendukung ada realisasinya karena amanat UU. Namun, peruntukkannya diharapkan dapat disalurkan untuk mendanai sektor-sektor strategis yang dibutuhkan masyarakat, semisal untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

BERITA TERKAIT

Impor Beras Karena Data Permintaan dan Pasokan Tak Valid

NERACA Jakarta – Impor pangan terutama beras disebut masih terjadi karena data yang dimiliki pemerintah tidak valid mengenai ketersediaan dan…

Pemkab Lebak Tindak Perusahaan Tak Berizin

Pemkab Lebak Tindak Perusahaan Tak Berizin NERACA Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Provinsi Banten melalui Dinas Satuan Polisi Pamong…

Sektor Pangan - Kasus Beras Turun Mutu Akibat Tata Kelola Distribusi Tak Optimal

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai kasus 6.000 ton beras busuk di…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Menkop dan UKM: Pariwisata Akar Pengembangan KUMKM

Menkop dan UKM: Pariwisata Akar Pengembangan KUMKM NERACA Garut - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan, bila suatu daerah…

Jajaran Persit Kodim Sukabumi Bantu Korban Bencana

Jajaran Persit Kodim Sukabumi Bantu Korban Bencana NERACA Sukabumi – Jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 0622 Kota Sukabumi dan Persit…

BPBD Kota Sukabumi Gelar Raker - Stok Logistik Tergolong Aman

BPBD Kota Sukabumi Gelar Raker  Stok Logistik Tergolong Aman NERACA Sukabumi - Untuk menimalisir bencana di kota Sukabumi, Badan Penanggulangan…