NERACA

Jakarta –Pemerintah sepertinya sudah kehabisan cara menghadapi terus meningkatnya beban anggaran BBM bersubsidi. Pasalnya, sikap ngotot pemerintah dengan merilis kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang berlaku pada 1 Agustus 2014 bakal menuai gejolak sosial lantaran akan  mengerek harga jual bahan pokok di pasar.

Direktur Statistik Harga, Badan Pusat Statistik (BPS), Yunita Rusnanti mengakui, imbas kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat kedepan,”Kendatipun inflasi pada Juli tidak sampai dengan 1%, namun Agustus diyakini akan naik seiring imbas kebijakan pembatasan BBM bersubsidi,”ujarnya kepada Neraca di Jakarta, Senin (4/8).

Menurut dia, inflasi Juli seharusnya tinggi karena peningkatan konsumsi dari momentum puasa dan Lebaran dan sebaliknya di bulan Agustus inflasi rendah. Namun terkait dengan kebijakan pembatasan ini diproyeksikan bisa lebih tinggi lagi inflasinya bahkan tidak menutup kemungkinan bisa tembus di level 1%. “Pembatasan BBM subsidi ini menjadi warning untuk Agustus yang bisa lebih tinggi dari sekarang,”tandasnya.

Mengingat dengan pembatasan ini, secara langsung akan menaikkan tarif angkutan sehingga biaya distribusi bakal naik, imbasnya harga kebutuhan pokok pasti ikut naik, otomatiis akan mengurangi jual beli masyarakat dan sudah menjadi barang tentu inflasi bisa menjadi tinggi. “Naik turunnya inflasi tergantung daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun maka infasi naik, jika daya beli tinggi bisa turun. Tapi pembatasan ini pasti akan berpengaruh terhadap kebutuhan pokok, yang jelas pasti akan berpengaruh. Tapi naik turunnya kita lihat saja nanti,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sejauh ini belum terlihat dampaknya. Ini masih sporadis, belum merata di seluruh Indonesia. “Sekarang belum ada, tapi pembatasan solar baru terjadi di awal Agustus. Besar kemungkinan dampaknya baru terlihat pada inflasi Agustus,” terangnya.

Dimana Inflasi Juli lebih disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik (TDL) prabayar. Kenaikan harga terjadi hampir di seluruh kota dan kabupaten IHK. Pada Agustus, kenaikan TDL diperkirakan masih mendorong inflasi, terutama TDL pascabayar. Dan inflasi Agustus diperkirakan kecil meskipun ada dampak dari TDL dan pembatasan BBM. Hal ini didorong oleh sudah berkurangnya permintaan pangan untuk lebaran dan terjadinya panen. "Harga gabah sudah turun dan kebutuhan lebaran turun tajam, makanya inflasi Agustus harapannya bisa lebih kecil dari sekarang" katanya.

Baik Yunita dan Sasmito, keduanya sepakat, dampaknya baru kebijakan pembatasan BBM terlihat pada Agustus. Oleh karena itu, BPS akan melakukan survei khusus terkait pembatasan ini jika dampaknya dirasakan cukup menyengat. "Nanti bisa kita lakukan survei khusus bagaimana perubahan konsumsi energi kita," tuturnya.

Sebelumnya, analis ekonomi Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga pernah bilang, kebijakan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) tentang pengendalian BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang salah kaprah dan dapat menimbulkan kerawanan sosial. "Seharusnya dilakukan pengkajian yang lebih dalam akan dampak terhadap kebijakan tersebut, sebelum mengeluarkan kebijakan,”tegasnya.

Kebijakan tersebut adalah bentuk lempar tanggung jawab dari pemerintah yang mengeluarkan kebijakan mobil murah. Kebijakan mobil murah, menyebabkan bertambahnya unit kendaraan pribadi yang membuat kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi meningkat.

Dia meminta pemerintah segera menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi menjadi Rp 8.000 per liter dan menerapkan sistem cluster bahan bakar minyak bersubsidi yaitu angkutan umum dan kendaraan pribadi, dan untuk industri (perkebunan, pertambangan) atau berdasarkan jumlah kapasitas mesin (cc) kendaraan."DPR segera memanggil BPH Migas dan Kementerian Energi Dan Sumber daya Mineral, untuk meminta penjelasan terkait adanya pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi tersebut," tandasnya. agus/bani